"Pengetahuan tentang
moral dan anti korupsi penting diterapkan di lingkungan sekolah dan ini
merupakan langkah pencegahan yang efektif dalam membangun generasi antikorupsi,"
tambah Maruli.
Baca Juga:
BAP Saksi Puji Hartanto, Ungkap Firli Pernah Minta Rp50 Miliar ke SYL
Dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahaan dan
penyelamatan keuangan dan aset daerah, ada 8 area intervensi yang dilakukan
KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa,
perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), aparat pengawasan intern pemerintah
(APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan
tata kelola dana desa.
"Kita sangat berharap agar dilingkup Pemkab Karo ini jangan
sempat terjadi adanya korupsi sehingga berurusan dengan pihak yang berwajib
atau pun KPK. Kalau sudah berurusan, saya mohon maaf dan pura-pura tidak kenal,
walau pun kita sudah kenal," ujar Maruli.
Baca Juga:
Dipersidangan Saksi Ajudan SYL Ungkap Perintah Antar Uang ke Firli Bahuri di GOR
Begitu juga dalam hal pencalonan seseorang untuk menjadi kepala
daerah untuk menjabat, akibat tingginya
biaya mahar politik maka dalam hal ini sangat rawan sekali terjadinya korupsi.