WahanaNews.co | Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Wiluyo Kusdwiharto, mengapresiasi komitmen Pemerintah yang terus mengejar target porsi energi baru terbarukan (EBT), sesuai RUPTL 2021-2030.
Wiluyo menuturkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi swasta dan PLN untuk meningkatkan investasi pembangkitan berbasis EBT.
Baca Juga:
Dukung Pengembangan EBT di Indonesia, PLN Siap Jalankan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 terkait PLTS Atap
"Ini sebuah terobosan yang progresif, dengan adanya RUPTL hijau ini bisa meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi dan nantinya bisa menjawab tantangan dari Paris Agreement untuk seluruh dunia mencapai net zero carbon," ujarnya.
Seperti diketahui, sebelumnya telah dilakukan Pertemuan Para Pihak atau Conference of the Parties ke-26 (COP26) di Glasgow, Skotlandia pada 31 Oktober hingga 12 November.
Dalam pertemuan itu Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030, yaitu sebesar 41 persen dengan dukungan internasional atau 29 persen melalui upaya sendiri.
Baca Juga:
Resmikan HRS Pertama di Indonesia, Langkah PLN Diapresiasi Berbagai Pihak
Wiluyo menjelaskan komitmen pemerintah untuk pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi sebesar 23 persen pada 2025 seharusnya diiringi dengan pemberian insentif.
"Hal ini untuk mengatasi banyaknya tantangan pengembangan EBT, sehingga dapat membuat investasi pengembangan EBT di Indonesia lebih atraktif dan target tersebut bisa tercapai tepat waktu," katanya.
Dia menyebutkan, tantangan pertama pengembangan EBT di Indonesia yaitu soal harga biaya pokok produksi (BPP) kelistrikan. Saat ini, BPP dari pembangkit berbasis EBT masih berkisar di antara 8 -15 sen per kWh. Hal ini disebabkan teknologi yang masih mahal dan juga instrumen perpajakan yang masih dikenakan kepada para investor.