Hukum

Revisi UU KPK, Pemberantasan Korupsi Mati Suri ?

meha meha
Revisi UU KPK, Pemberantasan Korupsi Mati Suri ?





Komisi Pemberantasan
Korupsi, Model Dunia Diperlemah
Negeri Sendiri









GIRI SUPRAPDIONO

Direktur Pendidikan dan
Pelayanan Masyarakat KPK





Beberapa hari ini kita gundah melihat perkembangan
pemilihan calon Pimpinan KPK. Saya salah satu yang tersingkir jelang babak
akhir. Tahu dan menyaksikan sendiri seleksi yang diluar nalar kewajaran. Saya
tahu diri, tak melanjutkan keluh kesah ini. Tak selesai nafas dihela, DPR sudah
mengajukan usulan revisi Undang-Undang KPK dan dalam hitungan kilat diputuskan
di rapat paripurna DPR, Kamis (5/9/2019).



Tok! Setuju revisi "memperlemah" KPK secara
sistematis. Apapun alasan dan argumen yang dipakai, setidaknya ada lima hal
yang membuat kita semua curiga untuk kesekian kalinya.



Pertama,
Rancangan usulan revisi UU tersebut akan menjadikan pegawai KPK sebagai pegawai
ASN, dengan demikian pegawai tetap KPK akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) dari
kepolisian, jaksa, dan lembaga lain akan berstatus ASN Pegawai Negeri Sipil.



Hal tersebut akan menghilangkan independensi Pegawai KPK
dalam penanganan perkara karena soal kenaikan pangkat dan pengawasan sampai
mutasi akan berkoordinasi dan dalam beberapa Kementerian terkait. Wadah Pegawai
akan digantikan oleh KORPRI karena seluruh ASN harus tergabung dalam Wadah
tunggal KORPRI.



Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan semangat
independensi KPK yang dibangun paska reformasi, bahwa KPK adalah lembaga
independen yg terbebas dari kekuasaan manapun. KPK hanya bertanggung jawab ke
publik, bukan ke Presiden atau DPR. Begitu bunyi UU KPK tersebut.



Kedua, proses penyadapan yang selama ini dilakukan KPK
didasarkan pada standar lawful interception (penyadapan sah) sesuai standar
Eropa (ETSI) serta dipertanggungjawabkan melalui audit oleh pihak ketiga akan
tergantikan dengan adanya permohonan izin kepada Dewan Pengawas.



Dewan Pengawas yang dibentuk oleh DPR dari usulan Presiden
berpotensi memiliki conflict of interest dalam melakukan kontrol sehingga
berpotensi bocor. Padahal penyadapan mempunyai fungsi penting dalam melakukan
OTT serta fungsi penegakan hukum lainnya. Belum lagi penyitaan dan
penggeledahan yang membutuhkan persetujuan dewan pengawas.



Ketiga, KPK diperbolehkan menghentikan kasus yang sedang
ditanganinya atau SP3. KPK menetapkan suatu kasus penyidikan melalui proses
yang sangat hati-hati karena tidak adanya penghentian penyidikan dan
penuntutan. Melalui ketentuan tersebut akan menurunkan standar KPK dalam
penanganan kasus.



Penghentian penyidikan dan penuntutan yang belum selesai
selama 1 (satu) tahun akan membuat potensi intervensi kasus menjadi rawan.
Terlebih pada kasus yang besar serta menyangkut internasional proses penanganan
akan sangat sulit menyelesaikan selama satu tahun. Selain itu, berpotensi juga
dilakukan penghambatan prosedur sehingga lebih dari 1 (satu) tahun. FBI pun
masih butuh puluhan tahun untuk membongkar suatu kasus kompleks.



Keempat, KPK tidak berhak mengangkat penyelidik dan
penyidik sendiri. Ini akan menjadi alat kontrol efektif kepada penindakan KPK,
bahkan sebagai strategi pengkerdilan, karena diciptakan ketergantungan kepada
lembaga lain dalam membangun kelembagaan KPK.



Kelima, hilangnya kriteria kasus yang bisa ditangani KPK
yaitu kriteria kasus yang meresahkan masyarakat, maka KPK hanya berkutat pada
kerugian negara diatas Rp 1 miliar saja. Padahal dalam penanganan kasus
kerugian negara hanya terbatas pada Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Artinya
untuk penanganan OTT kasus suap akan sulit ditangani KPK. KPK akan tergantung
pada hasil audit BPK dalam menangani kasus.



Memang secara normatif, DPR punya kewenangan legislasi.
Untuk menyusun dan mengusulkan undang-undang sebagai hak inisiatif. Tapi kami
yakin, mereka tidak memiliki hak sedikit pun untuk membunuh harapan masyarakat
kepada KPK untuk memberantas korupsi. Presiden sudah sepantasnya secara tegas
menolak usulan pelemahan sistematis anti korupsi ini.



Siklus Keledai



Tiba-tiba saya menerawang jauh ke belakang. Tahun 1998
paska reformasi. Aktivis anti korupsi yang tergabung dalam masyarakat
transparansi Indonesia mengusulkan lembaga embrio KPK. Republik yang dinahkodai
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), memfasilitasi pembentukan badan
independen antikorupsi, hingga akhirnya draf UU KPK tersebut selesai.



Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian menandatangani RUU
KPK tersebut pada Desember 2002. Memori ini terpampang jelas dalam museum
kepresidenan Balai Kirti di Istana Bogor. UU KPK adalah produk Presiden
Megawati. Ide cemerlang Gus Dur, aktivis masyarakat sipil, kemudian
ditandatangani Megawati, dan dilaksanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
selama dua periode. Jangan sampai kemudian terhenti pada dekade ini, di era
Presiden Jokowi. Saya tidak akan sampai hati bercerita kepada anak dan cucu
saya kelak, bahwa KPK pernah ada dan hilang di rezim ini.



Perjalanan sejarah KPK cukup tangguh namun lebam dihantam
bertubi-tubu. KPK bertahan hampir dua dekade melebihi lembaga pemberantasan
korupsi sebelumnya. KPK adalah lembaga antikorupsi dalam sejarah kemerdekaan
Indonesia yang satu-satunya diatur dalam UU khusus.



Sejarah membuktikan, sejak Indonesia merdeka rata-rata
lembaga antikorupsi hanya punya rentang hidup sekitar 10 tahun saja. Peristiwa
itu terjadi pada 1957, 1967, 1977, maupun 1987. Negeri ini silih berganti
membangun dan membubarkan lembaga antikorupsi. Bagaikan sifat keledai, yang
terperosok dalam lubang yang sama.



KPK telah melewati tahun angka drama angka akhir tujuh.
Sampai dua kali. Tahun 2007 dan 2017. Kita telah melewati sejarah krisis
berulangnya pembubaran lembaga antikorupsi siklus sepuluh tahunan. Harapannya,
KPK tidak akan bubar. Bubar bagi KPK bukan berarti lembaga ini tidak ada.
Tutup. Tapi, ketika KPK tidak punya lagi kekuatan dan kewenangan yang memadai,
penindakan yang tidak efektif, tumpul, saat itulah KPK bisa disebut
"bubar". Masyarakat akan kehilangan kepercayaannya kepadaKPK, kepada
pemerintah. Apatis. Bisa ditebak, KPK hanya menjadi macan ompong, dan menjadi
macan kurap yang hanya sibuk menggaruk dirinya.



Dari beberapa kesempatan, Presiden saat ini setidaknya
punya komitmen dalam memberantas korupsi, walau sederhana. Kesederhanaan dalam
berkomitmen tidak cukup untuk melawan korupsi. Perang melawan bandit korupsi,
butuh ketegasan, kepemimpinan yang decisive tegas bersikap dalam setiap kemelut
agenda pemberantasan korupsi, pelemahan KPK.



Ini semua dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia maju. Tidak
mungkin Indonesia maju kalau dibangun di atas pondasi infrastruktur yang korup
dan SDM yang berkelindan korupsi. Kita paham bahwa urusan pemberantasan korupsi
tidak semata-mata urusan KPK, birokrasi dan masyarakat sipil saja. Ini urusan
suatu komitmen dan sikap politik.



Komitmen politik antikorupsi makin hari makin tergerus,
bukan tanpa kausa. Sudah ada 255 anggota DPR/DPRD yang dijerat KPK sampai
Agustus 2019 ini. 130 lebih kader politik, wali kota, bupati, gubernur, juga
ditangkap dan diproses karena terlibat kasus korupsi. Ada 385 atau sekitar 38 persen
dari semua yang ditangani KPK adalah pejabat politik. Tentu kita tidak akan
berhenti pada angka itu. Bayangkan kalau politikus-politikus itu bersama
jaringannya terlibat, dengan berbagai sumber daya membantu melemahkan KPK.



KPK Bakal Diujung Tanduk.



Mungkin saja, banyaknya kasus yang sudah KPK tangani ini
dianggap ulah yang akan mengganggu kenyamanan dan kemewahan para koruptor.
Padahal, KPK berdiri semata untuk menyelamatkan uang rakyat. Uang dalam bentuk
APBN dan APBD yang kita kumpulkan selama ini melalui pajak, kepercayaan kita
kepada negara untuk mengelola kekayaan negara dengan semestinya. Demi
kemakmuran dan keadilan kita semua.



Kali ini, KPK kembali dihadapkan pada situasi ancaman yang
terulang. KPK sulit bekerja secara normal karena faktor-faktor nonteknis
menghadapi gempuran dan pelemahan ini. Ini lebih menyulitkan dibanding faktor
teknis. Nonteknis dipenuhi masalah tekanan politik, teror, intrik-intrik,
fitnah dan framing negatif, dan konflik internal rasa eksternal.



KPK Model Dunia



Pada November 2012, KPK memimpin dan menginisiasi, bersama
45 kepala lembaga anti korupsi, lembaga internasional seperti PBB, OECD dan
pakar ahli antikorupsi dari puluhan lembaga dan seluruh jaringan antikorupsi
dunia berkumpul dan bersepakat di Jakarta. Kesepakatan itu dinamai Jakarta
Statement on Anti Corruption Agency. Disepakatilah prinsip-prinsip dalam
membangun lembaga antikorupsi yang ideal bagi suatu negara. Prinsip tersebut
mengatur pemilihan pimpinan lembaga anti korupsi, melindungi pegawai dari kriminalisasi,
sumber daya yang memadai, kecukupan hukum, independensi dan banyak hal penting
lainnya.



Pertemuan itu didasarkan atas fakta bahwa pejuang
antikorupsi di belahan dunia manapun mengalami perlawanan yang luar biasa dari
para koruptor dan kadang oleh negaranya dalam bentuk state capture corruption.
Korupsi yang didesain dalam suatu negara.



Prinsip ini pun sudah disepakati dan diadopsi International
Association of Anti Corruption Authorities (IAACA) dan resolusi PBB dalam
beberapa pertemuan negara pihak UNCAC. Prinsip ini sejalan pasal 6 dan 36 UNCAC
bahwa keberadaan lembaga antikorupsi dijamin. Prinsip-prinsip ini harusnya jadi
perhatian Indonesia. Dalam penyusunan prinsip, KPK dijadikan contoh dan model
pemberantasan korupsi di banyak negara. Banyak negara belajar dan mengapresiasi
KPK. Sehingga prinsip-prinsip yang disepakati sangat mendekati model KPK
Indonesia. Membanggakan.



Sebaliknya, mengapa justru prinsip itu akan dilanggar dan
diperlemah di negeri sendiri dengan membombardir KPK dengan berbagai ancaman
dan pelemahan secara sistematis. Lima tahun ini, akan menjadi ujian bagi
presiden yang baru saja terpilih periode kedua ini. Presiden punya cita-cita
dalam bentuk Nawacita, Indonesia Maju, sampai pada keinginan juga memindahkan
ibukota. Mustahil ini semua itu berhasil, jika korupsi masih merajalela.



Kita berharap kepada Presiden sebagai kepala negara, elite
politik, pengusaha, aparat negara, dan seluruh entitas. Untuk terus menjaga
harapan rakyat tetap ada. Karena, KPK adalah simbol harapan itu. Kita bisa
puasa makan dan minum, tapi kita tidak bisa hidup tanpa harapan. (Ep1)






Penulis: meha

Editor: SEVEN BOYS MEHA