WahanaNews.co | Pada Juli, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson
memerintahkan agar Huawei dihapus dari jaringan 5G Inggris pada 2027, di tengah
kekhawatiran mata-mata dan sabotase dan menyusul sanksi keras Amerika Serikat
terhadap perusahaan tersebut, yang memengaruhi pasokan chip terbaru.
Namun, laporan komite pertahanan mengatakan, pembersihan harus dilakukan
beberapa tahun lebih cepat, bahkan jika itu melibatkan ganti rugi untuk
operator saat ini.
Baca Juga:
Efni Efridah, Terdakwa Koropsi Pengadaan Buku di Tebingtinggi Merasa Dikambinghitamkan
"Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan
untuk meminimalkan penundaan dan kerusakan ekonomi, serta mempertimbangkan
memberikan kompensasi kepada operator jika batas waktu 2027 dimajukan," bunyi
laporan itu, dikutip mata-matapolitik.com.
Baca Juga:
Perusahaan BUMN Indra Karya Buka Lowongan Untuk Ratusan Posisi
Laporan komite pertahanan Inggris juga mengatakan bahwa peluncuran 5G akan
meningkatkan ketergantungan konektivitas seluler, membuat Inggris lebih rentan
terhadap "spionase, sabotase, atau kegagalan sistem", juga "tidak adanya aturan
global yang mengatur serangan dunia maya internasional."
Oleh
karena itu, laporan tersebut mendesak pemerintah untuk bermitra dengan sekutu
dalam sebuah sistem untuk meminta pertanggungjawaban "pelaku".
Negara-negara demokrasi juga harus membentuk aliansi "D10" dari negara-negara
demokrasi besar dunia, sebagai lawan dari China dan negara-negara
non-demokratis lainnya dengan niat jahat, ungkapnya.