WahanaNews.co | Menteri
Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri RI
Retno Marsudi lewat sambungan telepon. Salah satu hal yang dibahas dalam
pembicaraan tersebut adalah penanganan demonstrasi penolak kudeta oleh militer
di Myanmar, Kamis (3/5).
Baca Juga:
Catatan Sejarah Rohingya, Kenapa Dibenci Myanmar?
Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menyampaikan, beberapa isi
pembicaraan antara dua Menlu. Salah satu hal yang dibahas adalah perkembangan
politik di Myanmar. Menurut kedua Menlu tersebut, penanganan demonstrasi harus
tanpa kekerasan.
"Kedua Menteri Luar Negeri melanjutkan tukar pikiran
tentang situasi di Myanmar secara mendalam setelah telewicara yang
diselenggarakan pada bulan Februari, dan sepakat bahwa kedua pihak berbagi
pemahanan yang memprihatinkan kondisi di Myanmar secara serius di mana jatuhnya
banyak korban jiwa dan luka dari warga sipil sebagai akibat dari penggunaan
kekerasan oleh otoritas keamanan Myanmar dalam aksi demonstrasi di berbagai
tempat di Myanmar termasuk kejadian kemarin," kata Bagian Informasi dan
Budaya Kedubes Jepang, Mamiko Setyawaty, dalam keterangannya, Jumat (5/3/2021).
"Menteri Luar Negeri Motegi menegaskan kembali sikap
pemerinah Jepang bahwa Jepang tetap mendesak tentara Myanmar agar segera
menghentikan tindakan yang menggunakan kekerasan terhadap warga sipil,
membebaskan tokoh-tokoh yang ditahan termasuk Penasehat Negara (State Counsellor)
Daw Aung San Suu Kyi, serta memulihkan kembali sistem politik demokratis yang
cepat," katanya.
Baca Juga:
Seorang WNI Asal Sumatera Berhasil Diselamatkan dari Wilayah Konflik di Myanmar
Menteri Luar Negeri Motegi menghargai dan menyambut baik
prakarsa Indonesia dalam menyelenggarakan Informal ASEAN Ministerial Meeting
dan kerja kerasnya ASEAN dalam mengatasi isu Myanmar melaui dialog.
"Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Retno
menyampaikan upaya ASEAN termasuk pentingnya menjaga keselamatan rakyat Myanmar
dan pemulihan proses demokrasi serta menjelaskan hasil Informal ASEAN
Ministerial Meeting yang telah diselenggarakan pada 2 Maret 2021. Kedua Menlu
juga sepakat untuk melanjutkan kerja sama atas isu Myanmar," kata Mamiko.
Menlu Motegi menyampaikan keprihatinan yang serius atas
perkembangan terkini termasuk Undang-Undang Penjaga Laut Tiongkok. Selain itu,
dibahas juga kerjasama bilateral antara Jepang dan Indonesia.