WahanaNews.co | Menko
Polhukam Mahfud Md mengungkapkan Indonesia terus mengalami kemajuan ekonomi
dari masa ke masa. Mahfud menyebut angka kemiskinan terus menurun meski korupsi
sering terjadi.
Baca Juga:
Mahfud MD: Dinamika Politik Indonesia Bergeliat Pasca Putusan MK
Hal itu disampaikan Mahfud dalam webinar Tadarus Demokrasi
dengan tema 'Ekonomi dan Demokrasi', Sabtu (1/5/2021). Dia menyebut masyarakat
tidak boleh menafikan pertumbuhan ekonomi Indonesia walau diterpa masalah
korupsi.
"Tentu saja kita tidak boleh (menyebut), misalnya,
negara kita ini sangat koruptif, oligarkis, dan sebagainya, tidak boleh kita
terlalu kecewa karena nyatanya dari waktu ke waktu kita itu mengalami kemajuan.
Tentu kehidupan demokrasi kita itu tetap harus diperbaiki, tapi kemajuan yang
telah dicapai selama ini juga tidak boleh dinafikan," ujar Mahfud.
Mahfud menceritakan Indonesia sebelum merdeka hampir semua
rakyatnya miskin hingga diperkirakan mencapai 99 persen. Angka kemiskinan itu,
lanjutnya, terus berkurang pada akhir masa pemerintahan Sukarno menjadi 54
persen.
Baca Juga:
Sufmi Dasco Bantah Pihaknya Tawari Jabatan Menteri: Pilihlah Sikap, “Nana Korobi Yaoki”
Sejak lengsernya Soeharto pada 1998, Mahfud mengatakan,
tingkat kemiskinan terus menurun menjadi 18 persen. Angka tersebut semakin
menurun di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencapai 11,7 persen hingga era
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar 9,7 persen.
"Pada saat Pak Jokowi memerintah 5 tahun pertama, angka
kemiskinan turun menjadi 9,1. Karena ada pandemi setahun terakhir ini, naik
lagi angka kemiskinan menjadi 9,7. Artinya apa, ada kemajuan meskipun banyak
korupsinya karena negara Indonesia ini kaya raya. Kalau dikelola meskipun
secara koruptif, itu manfaatnya tetap banyak bagi rakyat, apalagi kalau
dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi," ujarnya.
Mahfud turut bicara soal hubungan antara demokrasi dan hukum
dalam suatu negara. Konfigurasi politik yang timbul, sebutnya, berpengaruh
terhadap sikap hukum yang ada.