WahanaNews.co | Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), yang dikerjakan PT Hutama Karya (Persero),
membutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp 148 triliun.
Penyertaan Modal Negara (PMN) yang
mengalami defisit dan biaya pengadaan tanah yang luar biasa mahal menyebabkan
proyek konstruksi JTTS itu terancam berhenti.
Baca Juga:
Budi Karya Sumadi Jadi Ad Interim Menteri PUPR Menggantikan Basuki
"Setelah kita evaluasi, sampai dengan sekarang yang sedang berjalan, ternyata ada defisit
PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp 60 triliun. Sehingga, kalau PMN untuk Hutama Karya ini tidak segera dipenuhi, otomatis
mungkin bahasa langsungnya proyek konstruksi akan berhenti," kata Direktur
Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Hedy Rahadian, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)
bersama Anggota Komisi V DPR RI, Rabu (27/1/2021).
Hedy mengaku, pihaknya sudah
menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian (Kemko) agar anggaran sebesar Rp 60 triliun itu dapat segera disalurkan.
Angka Rp 60 triliun itu merupakan
defisit PMN untuk proyek yang sedang berjalan.
Baca Juga:
Ambisi Jokowi Selesaikan 2.800 Km Tol Trans Sumatera
Sedangkan yang tidak berjalan, Hutama
Karya kelihatannya sudah kerepotan, sehingga muncul ide dukungan
konstruksi yang tidak ada di dalam Keputusan Presiden (Keppres).
"Jadi, kalau
dukungan Keppres sudah masuk, terpaksa kita harus ubah Keppres mengenai Trans
Sumatera ini. Karena pembangunan Trans Sumatera tiba-tiba membutuhkan dukungan
dari Bina Marga sebesar Rp 148 triliun," ungkap Hedy.
Hal ini merupakan masalah di pemenuhan
jalan tol.