WahanaNews.co | Wacana reshuffle kabinet Jokowi - KH Ma"ruf
Amin semakin menguat pascatertangkapnya Menteri Kelautan dan
Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
beberapa waktu lalu.
Sekjen MPN Pemuda Pancasila (PP), Arif Rahman, meminta
agar reshuffle kabinet tidak didasarkan atas politik balas budi.
Baca Juga:
60 Kader Pemuda Pancasila Lolos Pileg 2024, Bamsoet: Bukti Kompetensi di Arena Politik
"Sikap ormas Pemuda Pancasila (PP)
terhadap pemerintah jelas, kita mendukung pemerintah yang sah. Tapi kita juga
akan tetap melakukan kritikan terhadap pemerintah, itu tanda bahwa kita cinta
terhadap pemerintah, terhadap bangsa dan negara ini," ujarnya, Kamis
(3/12/2020).
Arif menilai, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) harus segera mereview dan merevisi kabinetnya.
Kabinet Indonesia Maju (KIM) dibentuk
dengan asumsi normal dan parameter yang sama dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Sehingga,
komposisi kabinet terkesan kompromistis dan tidak serius.
Baca Juga:
Daftar 48 Anggota DPR RI dan 14 DPD RI Terpilih dari Kader Pemuda Pancasila
Publik awam pun bisa menilai, kalau KIM
isinya merupakan cerminan balas budi Jokowi kepada relawan dan partai
pendukung. Serta sedikit muka untuk rival saat capres.
Formasi kabinet seperti ini tentunya
hanya bisa bekerja dalam situasi normal dengan asumsi APBN yang terukur.
Ternyata, di 2020 ini Indonesia
menghadapi wabah pandemi Covid19, yang bukan cuma menghantam negara ini. Namun juga, hampir seluruh
belahan bumi ini negara-negara lumpuh.