WahanaNews.co | Kepala
Staf Kepresidenan, Moeldoko,
menuding, banyak kursi pejabat yang terancam dengan diterbitkannya Omnibus Law UU Cipta kerja.
Pasalnya,
undang-undang tersebut memberikan kemudahan perizinan dan penyederhanaan
birokrasi. Alhasil,
para pejabat tersebut kemudian
melakukan
protes yang berlebihan kepada pemerintah.
Baca Juga:
Pasca Diterjang Gempa, Presiden Jokowi Tinjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat
Pernyataan tersebut
disampaikan Moeldoko dalam keterangan tertulisnya tentang refleksi satu tahun
Pemerintahan Jokowi-Ma"ruf.
"Efisiensi dalam
regulasi ini memangkas ekonomi biaya tinggi. Maka itulah banyak perizinan
panjang yang dipotong,
sehingga menutup peluang korupsi. Akibatnya, UU Cipta Kerja ini membuat banyak
yang kursinya panas,
karena kehilangan kesempatan," kata Moeldoko.
Ia menerangkan, di
seluruh kawasan Asia Tenggara saat ini terjadi sebuah angin perubahan. Paling
tidak, kehadiran UU Cipta Kerja ini harus disepakati diterapkan untuk membuat
bangsa Indonesia sebagai sebuah himpunan yang lebih sempurna.
Baca Juga:
Jokowi Resmikan Rekonstruksi 147 Bangunan Pascagempa di Sulawesi Barat
"Kita harus menjadi
bangsa yang bisa mengantisipasi perkembangan lingkungan yang sangat dinamis,"
urai Moeldoko.
Kemudian, untuk
menegaskan bahwa Indonesia termasuk negara Asia dengan biaya logistik termahal.
Tak tanggung-tanggung, angkanya berada di kisaran 24% dari produk domestik
bruto. Menurutnya,
hal tersebut menjadi penyebab Indonesia terus gagal bersaing dengan negara Asia
lainnya.
Sebut saja Vietnam
dengan biaya logistik 20 persen, Thailand 15 persen, Malaysia 13 persen, Jepang
dan Singapura biaya logistiknya hanya delapan persen.