WahanaNews.co | Lagi, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan satu tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi terkait penyalahgunaan surat utang jangka menengah (medium term note/MTN) korupsi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) periode 2016—2019.
"IG selaku pihak swasta, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-40/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-37/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021," kata Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalan keterangannya, Rabu (27/10).
Baca Juga:
Dinas PUPR Banten Tunjuk Perusahan yang Dilarang Pemerintah Mengerjakan Proyek Puluhan Miliar
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Leonard mengatakan, IG untuk selanjutnya ditahan sesuai Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-30/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 selama 20 hari terhitung sejak 27 Oktober 2021 s/d 15 November 2021 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang, Kejagung.
Adapun alasan penahan terhadap IG dilakukan, karena yang bersangkutan tidak memenuhi pemanggilan kedua pada Rabu 27 Oktober 2021. Di mana dari pemantauan Tim Pidana Khusus, yang bersangkutan dari siang hingga malam pukul 19.30 WIB, termonitor pergerakannya berpindah-pindah di daerah wilayah DKI Jakarta.
"Penyidik memancing saksi IG dengan menghubungi melalui HP namun tidak diangkat. Tidak lama kemudian, saksi IG menghubungi penyidik, dan oleh penyidik yang bersangkutan diminta untuk hadir di Gedung Bundar Kejaksaan Agung," ujarnya.
Baca Juga:
Kasus Korupsi di Sidoarjo, KPK Cegah Gus Muhdlor ke Luar Negeri
Setelah itu, sekitar pukul 20.30 WIB, yang bersangkutan tiba di Gedung Bundar, dan yang bersangkutan langsung dilakukan pemeriksaan saksi dan ditingkat statusnya menjadi tersangka. Untuk lebih mempercepat pemeriksaan, tersangka dilakukan penahanan.
Adapun dalam perkara ini, IG ditetapkan sebagai tersangka karena menjadi salah satu pihak yang mengadakan kerja sama perdagangan ikan dengan mengggunakan transaksi-transaksi fiktif yang dilakukan Perum Perindo.
"Tanpa adanya perjanjian kerja sama, tidak ada berita acara serah terima barang, tidak ada laporan jual beli ikan dan tidak ada dari pihak Perindo yang ditempatkan dalam penyerahan ikan dari supplier kepada mip," ujar Leonard.