Jakarta Wahana News, PSI berencana menyampaikan 'Gabut Award' kepada pimpinan DPR. "Penghargaan" ini diberikan karena PSI menilai DPR periode 2014-2019 memiliki kinerja terburuk sepanjang sejarah reformasi.
Penghargaan ini kami berikan menindaklanjuti temuan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa, kinerja DPR RI dalam masa sidang 1 tahun 2018-2019 ini, menjadi periode dengan kinerja terburuk sejak Reformasi," ujar Ketua Gerakan PSI Bersih-Bersih DPR, Daniel Simeon Tumiwa, kepada awak media di Lobby Gedung Nusantara III, Gedung DPR RI (1/4/2019), Jakarta.
Baca Juga:
Efni Efridah, Terdakwa Koropsi Pengadaan Buku di Tebingtinggi Merasa Dikambinghitamkan
"Gabut Award' yang diberikan PSI berupa alat pemindai sidik jari (finger scan) yang biasa digunakan untuk merekam kehadiran. Award itu bertulisan 'Gabut Award untuk DPR Terburuk Sejak Reformasi. PSI Bersih-bersih DPR'.
Namun, 'Gabut Award' dari PSI itu tidak diterima pimpinan DPR hari ini. Salah satu alasannya, PSI belum sempat meminta izin untuk bertemu dengan pimpinan DPR. Daniel mengatakan PSI akan berkoordinasi agar bisa memberikan award tersebut secara langsung kepada pimpinan DPR."Akan kita teruskan karena sekarang belum bisa bertemu pimpinan DPR. Karena memang tidak bisa diterima. Seterusnya akan kita minta waktu agar bisa menyampaikan aspirasi dengan baik," ucap Daniel.
PSI berencana menyampaikan 'Gabut Award' kepada pimpinan DPR. 'Gabut Award' diberikan karena PSI menilai DPR periode 2014-2019 memiliki kinerja terburuk sepanjang sejarah reformasi."Kami niatnya datang untuk menyampaikan sebuah award. Award ini karena kami prihatin atas kualitas dan kuantitas yang dihasilkan dalam 5 tahun periode kerja. Kami prihatin, kami sebagai anak muda yang mewakili aspirasi itu menyatakan sikap bahwa kami betul-betul prihatin," kata Daniel Daniel melanjutkan, "Di tahun pertama mereka menjabat, para anggota dewan yang terhormat ini berhasil mengesahkan 3 RUU. Angka ini sempat meningkat di tahun kedua dengan disahkannya 10 RUU. Namun dua tahun ke belakang, keluaran produk legislasi kita rupanya terus menurun menjadi 6, puncaknya tahun ini hanya mengesahkan 4 RUU dari 50 yang direncanakan."Lebih lanjut Daniel yang juga menjabat Jubir PSI Bidang Ekonomi Digital dan E-Commerce ini menjelaskan bahwa sikap tidak produktif lembaga legislatif semacam itu tidak dapat terus dibiarkan."Ketika pemerintah kita sudah banyak melakukan pembenahan, parlemen kita masih saja melempem. Hal ini terjadi karena anggota dewan kita tidak pernah dituntut untuk memiliki mekanisme pelaporan kinerja kepada publik yang jelas. Ini harus diubah," kata mantan Ketua Indonesia e-Commerce Association (idEA) ini.Daniel mencontohkan bagaimana sejak lama anggota DPR RI telah melakukan pemboroskan uang negara senilai triliunan rupiah tiap tahunnya, "Bayangkan, PP yang mengatur tentang perjalanan dinas anggota dewan kita ternyata tidak pernah mewajibkan mereka mempertanggungjawabkan perjalanan dinas mereka kepada negara.
Baca Juga:
Perusahaan BUMN Indra Karya Buka Lowongan Untuk Ratusan Posisi
Selama hampir 30 tahun berlakunya peraturan tersebut, tidak ada yang tahu pasti apakah kunjungan-kunjungan kerja yang mestinya dilakukan benar terjadi atau tidak dan apa hasilnya."Tidak ingin partainya disebut hanya bisa mengkritik, Daniel menambahkan, "DPR-RI menghambur-hamburkan dana perjalanan dinas dan dana reses hingga 1 triliun per tahun, karena itu PSI meminta transparansi anggaran dan sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk merevisi PP 61/1990 pada hari Rabu (24/03/19).
Kami menawarkan solusi konkret, jarapan kami supaya hal tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar parlemen kita tidak terus tertinggal dalam mereformasi kinerjanya," tukas Daniel.Sigit Widodo yang juga anggota tim PSI bersih-bersih DPR juga mengajak masyarakat untuk kritis ketika memilih wakil rakyat baru saat pileg 2019. "PSI mengajak masyarakat agar lebih cermat memilih anggota DPR di Pemilu 17 April.
Jangan pilih caleg yang tidak layak, cek rekam jejaknya. Jangan pilih yang membagikan uang karena mereka akan sebanyak-banyaknya mengeruk uang rakyat jika terpilih," terangnya.Caleg DPR RI Jawa Tengah VIII ini juga menilai bahwa kinerja DPR yang tergolong buruk merupakan alasan kuat untuk tidak memilih anggota DPR yang kembali mencalonkan diri. "Pilih muka-muka baru yang belum pernah jadi anggota DPR, kecuali memang rakyat di dapil menilai anggota tersebut cukup berprestasi dan layak dipilih kembali," pungkas Sigit. (Whn1)