WahanaNews.co | Semua elemen bangsa diajak untuk menjaga kondusifitas
dan stabilitas politik nasional di tengah himpitan resesi perekonomian dunia. Ajakan itu
disampaikan Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Ahmad Andi Bahri.
Pihaknya berharap kepada kelompok
masyarakat yang menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk berfikir positif dan jernih.
Baca Juga:
Anies Baswedan Kritik Kinerja Jokowi dalam Menurunkan Angka Pengangguran Dua Periode
"Seperti yang dikatakan Pimpinan
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Bapak Gatot Nurmantyo, tujuan Pemerintah bersama DPR
mengesahkan UU Ciptaker itu mulia. Karena memang semangat utamanya untuk
mempermudah investasi masuk sehingga banyak membuka banyak lapangan pekerjaan
baru," ujarnya, dalam
keterangan pers, Selasa (27/10/2020).
Bahri mengatakan, pemerintah atau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, pun sudah mengungkapkan kehadiran UU Omnibus Law
Ciptaker akan menyederhanakan keruwetan regulasi di Indonesia. Salah satunya
mengenai izin berusaha.
Dia melanjutkan, UU Ciptaker juga tidak mengubah peran dan fungsi
pemerintahan daerah, terutama dari sisi kewenangan.
Baca Juga:
Ganjar Pranowo Ungkap Pembicaraan dengan Buruh Brebes, Fokus pada Evaluasi UU Cipta Kerja
"Yang kami pahami setelah mengkaji
substansi dari UU Ciptaker, pemerintah memberikan ruang kepada daerah untuk
menyelesaikan perizinan dalam waktu satu setengah bulan. Untuk itu adanya
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)," tuturnya.
Kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi)
sudah menegaskan tidak ada sentralisasi. Perizinan untuk berusaha dan
pengawasannya tetap dilakukan pemerintah daerah.
"Jadi sebenarnya dalam setiap
perubahan menuju Indonesia yang lebih baik memang selalu ada konsekuensi
penolakan. Banyak yang terganggu zona nyaman atau akan kehilangan kendali dan
kontrolnya jika diberlakukan UU Ciptaker," kata pria yang akrab disapa
Banjir ini.