WahanaNews.co | Kepala Badan Komunikasi Strategis
Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan, Demokrat tidak pernah
menyangkutpautkan usaha perebutan kepemimpinan partai dengan Istana,
apalagi Presiden Joko Widodo.
Menurut
dia, Partai Demokrat, melalui Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono
(AHY), sejak awal hanya menyampaikan adanya gerakan politik yang
mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan partai secara paksa.
Baca Juga:
Tolak Yenny Wahid Cawapres Anies, Demokrat: Dia Bagian Rezim
"Menurut
kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan
pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar
kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi," kata Herzaky, dalam
keterangan tertulis, Jumat (19/2/2021).
Lebih
lanjut, ia mengungkapkan, gerakan ini dikatakan sudah mendapat dukungan dari
sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.
Kendati
demikian, Herzaky menuturkan, Demokrat tak langsung percaya dan tetap
mengedepankan asas "praduga tak bersalah" (presumption
of innocence) dalam permasalahan ini.
Baca Juga:
Demokrat: SBY Sudah Lama Endus Upaya Gugatan Batas Usia Capres di MK
"Karena
itu, Ketum kami pada Senin pagi, 1 Februari 2021, telah mengirimkan surat
secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan
konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami
dapatkan ini," jelasnya.
Dia
menambahkan, proses pengiriman surat AHY kepada Presiden Jokowi merupakan buah
dari komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk saling menjaga
hubungan baik serta komunikasi yang lancar.
Komitmen
ini, kata Herzaky, dilakukan juga untuk menghentikan tindakan orang-orang yang
gemar mencatut dan mengatasnamakan Presiden, maupun nama AHY dengan tujuan
mengadu domba.