Immanuel
juga mencurigai beberapa menteri Jokowi menikmati gerakan massa belakangan ini.
Ia bahkan menuding beberapa menteri menjadi salah satu penyokong aksi
demonstrasi yang dilakukan beragam elemen masyarakat itu.
"Menteri-menterinya
itu main dua kaki, di presiden iya, di para pedemo iya. Menteri menjadi sponsor
demonstran, bisa saja," ungkapnya.
Baca Juga:
Survei LSI: Tingkat Kepuasan Publik pada Jokowi Naik 76,2 Persen
Merespons
beberapa temuan tindakan represif oleh aparat keamanan terhadap para demonstran
tolak UU Ciptaker, Immanuel menilai hal itu belum bisa menjadi parameter
kegagalan pemerintahan Jokowi. Sebab, ia menilai aparat penegak hukum sudah
sewajarnya menindak aksi kerusuhan akibat demonstrasi sebagaimana tugasnya.
Immanuel
pun memahami bahwa aksi demonstrasi diatur dan dilindungi secara
konstitusional, namun melihat aksi demonstrasi yang berujung ricuh, ia yakin
bahwa aksi itu ditunggangi beragam pihak yang memiliki kepentingan.
"Presiden
bicara langsung ke saya waktu pertemuan ke Istana. Yang pertama tentang
komitmen dia menjalankan penguatan ekonomi dan kedua penegakan hukum. Itu
komitmen dia ke relawan dan rakyatnya," kata Immanuel.
Baca Juga:
Berantas Judi Online Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Lintas Lembaga
Lebih
lanjut, saat disinggung terkait PR besar Jokowi soal agenda reformasi dan
penyelesaian kasus HAM berat, Immanuel menilai Jokowi masih memiliki komitmen
besar dalam penyelesaian kasus-kasus itu.
Ia
pun menegaskan,
pelanggaran HAM bukan hanya terkait penghilangan nyawa seseorang, menurutnya
korupsi juga termasuk dalam agenda pelanggaran HAM.
Oleh
sebab itu, ia menilai Jokowi sejauh ini sudah memiliki progres dalam kasus
penyelesaian kasus pelanggaran HAM, sebab menurutnya pemerintahan Jokowi sudah
berhasil menangkap beberapa koruptor di tanah air.