WahanaNews.co | Pengamat politik, Profesor Salim Said, meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan orang baik dengan membuka peluang revisi
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
"Saya kan sebenarnya
selalu bilang,
Pak Jokowi itu orang baik. Maksudnya juga baik. Dari dulu juga begitu," katanya, dikutip dari tayangan video YouTube pada kanal Hersubeno
Arief Point, Selasa (23/2/2021).
Baca Juga:
Sampaikan Khotbah Salat Id Singgung Pemilu Curang, Khatib Untung Minta Maaf
Menurut Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia
ini, yang menjadi masalah adalah struktur politik yang ada saat ini, apakah
bisa membuat seseorang seperti Presiden Jokowi untuk selalu berbuat baik.
"Sebab,
persoalan di negeri ini,
adalah who is real in control, siapa
yang berkuasa. Karena,
bicara sistem yang kita jalankan sekarang, sengaja atau tidak, itu oligarki," tegasnya.
"Kalau oligarki, itu
pertanyaan sulit, siapa yang sebenarnya berkuasa?" lanjutnya.
Baca Juga:
Pesan Paskah 2024, Uskup Agung Jakarta Singgung Harvey Moeis dan Helena Lim Berperilaku Serakah
Dia mempertanyakan,
apa betul Jokowi berkuasa penuh? Atau Jokowi berkuasa sebagian? Lantas,
sebagian lagi siapa yang berkuasa?
Bagi Prof Salim,
pertanyaan ini jawabannya penting. Kalau tidak jelas, maka yang akan terjadi beredarnya ketakutan, seperti
Kwik Kian Gie yang takut bicara.
"Saya juga sudah beberapa kali bicara, saya menahan diri bicara
karena takut," lanjutnya lagi.
Sebab nanti jika kritik kepada pemerintah, meski Presiden Jokowi
minta masyarakat melakukan kritik,
tetapi jika di sekelilingnya tidak terima karena terganggu kepentingannya, maka yang terjadi pihak yang kritis dibuat susah.
"Jika orang lain dari kalangan oligarki itu merasa dirugikan atau lebih dirugikan, maka dia bisa
bertindak untuk mempersulit kita," sambungnya.
Sebelumnya, ekonom Kwik Kian Gie mengaku takut menyampaikan
pendapat berbeda dengan pemerintah,
karena khawatir langsung diserang buzzer
di media sosial.
Padahal,
pendapat yang disampaikan bukan untuk menyerang, melainkan memberi masukan
alternatif yang mungkin bisa digunakan.
Sementara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyatakan,
demokrasi yang diterapkan saat ini harus menjadi introspeksi bersama.
Sebab,
masyarakat ketakutan dipolisikan jika menyampaikan kritik kepada pemerintah.
"Bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini
tentu menjadi bagian upaya kita semua," kata JK, di acara Mimbar
Demokrasi
YouTube PKS, pekan lalu.
Menurutnya,
dalam demokrasi, check and balance itu hal yang wajar.
JK juga mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang mempersilakan kinerja pemerintahannya dikritik. [qnt]