Menurutnya, insiden tersebut menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan sampah di berbagai daerah masih menghadapi persoalan serius, terutama karena masih banyak TPA yang mengandalkan metode open dumping.

Ateng mengatakan praktik open dumping sudah tidak lagi relevan diterapkan mengingat tingginya risiko yang ditimbulkan, baik terhadap keselamatan masyarakat maupun kelestarian lingkungan. 

Ia menilai kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan ketika memasuki musim kemarau dengan suhu udara yang meningkat, sehingga potensi kebakaran di kawasan TPA menjadi jauh lebih besar.

"Kebakaran TPA Jatiwaringin adalah alarm keras bahwa open dumping sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Dalam kondisi cuaca kering dan peningkatan suhu, TPA yang dibiarkan terbuka dapat berubah menjadi sumber kebakaran yang mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan," ujar Ateng dikutip dari situs resmi DPR RI, Minggu (05/07/2026).

Lebih lanjut, Ateng menjelaskan bahwa perubahan iklim turut meningkatkan ancaman kebakaran di lokasi pembuangan sampah. 

Berdasarkan berbagai proyeksi klimatologi, Indonesia diperkirakan akan menghadapi musim kemarau yang lebih panjang pada paruh kedua tahun 2026. 

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperbesar risiko terjadinya kebakaran di TPA yang belum dikelola dengan sistem yang memadai.

Ia juga mengingatkan bahwa kebakaran di TPA tidak selalu dipicu oleh faktor eksternal. 

Proses alami pembusukan sampah organik dapat menghasilkan panas dan gas metana yang mudah terbakar. 

Akumulasi panas di dalam timbunan sampah, terutama saat cuaca kering, dapat memunculkan bara api yang sulit dideteksi sejak dini.

"Api di TPA berbeda dengan kebakaran pada bangunan. Bara api sering kali berada di bawah permukaan timbunan sampah sehingga proses pemadamannya menjadi lebih sulit," katanya.

Selain ancaman kebakaran, Ateng menyoroti dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan akibat asap pembakaran sampah. 

Menurutnya, asap dari kebakaran TPA berpotensi mengandung karbon monoksida, partikulat halus, hingga berbagai senyawa berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran plastik dan material lainnya. 

Paparan zat-zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya penyakit saluran pernapasan.

Kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak tersebut, lanjutnya, antara lain balita, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. 

Karena itu, penanganan kebakaran TPA tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan kesehatan masyarakat.

Sebagai langkah pencegahan, Ateng meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah segera melakukan audit risiko kebakaran terhadap seluruh TPA aktif di Indonesia. 

Hasil audit tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan strategi mitigasi yang lebih komprehensif agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Selain itu, ia mendorong percepatan penghentian praktik open dumping dengan beralih menuju sistem controlled landfill maupun sanitary landfill. 

Menurutnya, pemerintah juga perlu membangun sistem pemantauan suhu dan titik panas, memperkuat pengendalian gas metana, memastikan pengelolaan air lindi berjalan dengan baik, menyusun protokol penanganan kebakaran di TPA, serta mengoptimalkan program pengurangan sampah sejak dari sumbernya.

Ateng menegaskan Komisi XII DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah nasional, termasuk memastikan kesiapan anggaran, meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi, serta memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam menghadapi meningkatnya risiko bencana yang dipicu perubahan iklim.

"Kalau sampah masih dibiarkan menumpuk tanpa pengelolaan yang baik dan tanpa sistem deteksi dini, kita sedang memelihara potensi bencana. Karena itu, negara harus hadir memastikan tata kelola persampahan yang lebih aman, berkelanjutan, dan melindungi masyarakat," pungkas Ateng.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Tingkat penyaluran tersebut dinilai mencerminkan semakin kuatnya dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Anggota Banggar DPR RI Jefry Romdonny saat melakukan Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (3/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Jefry menilai capaian penyaluran KUR di Batam menjadi indikator positif terhadap efektivitas program pembiayaan pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

"Saya mengapresiasi realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Batam yang menjadi tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam mendominasi penyaluran KUR dengan porsi mencapai 58,39 persen dari total realisasi di provinsi ini," ujar Jefry.

Menurutnya, tingginya penyaluran KUR tersebut sejalan dengan kinerja ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, yang sepanjang tahun 2025 mencatatkan pertumbuhan cukup kuat. 

Kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya investasi, kinerja ekspor yang terus membaik, perkembangan industri pengolahan, serta meningkatnya konsumsi rumah tangga yang menopang aktivitas ekonomi daerah.

Jefry menegaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, BP Batam, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor perbankan, pelaku usaha, hingga masyarakat. 

Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan, inklusif, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain itu, Jefry juga mendorong Bank Indonesia agar terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan UMKM melalui peningkatan akses pembiayaan, termasuk optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat. 

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas peluang usaha, meningkatkan produktivitas pelaku UMKM, sekaligus menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga terus menjalankan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional maupun daerah. 

Upaya tersebut dilakukan melalui pengendalian inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, termasuk memperluas pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di berbagai sektor ekonomi.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie turut menyampaikan dukungannya terhadap penguatan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam meningkatkan daya saing Kota Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, kolaborasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menarik lebih banyak investasi, serta meningkatkan penerimaan negara. 

Ia berharap Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dapat terus menjalankan perannya sebagai katalisator pembangunan ekonomi sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, baik di Kota Batam maupun di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Sesaat setelah Maroko memastikan kemenangan meyakinkan atas Kanada di babak 16 besar, Raja Mohammed VI dikabarkan menghubungi langsung jajaran tim untuk menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian tersebut.

Maroko memastikan tempat di delapan besar setelah menaklukkan Kanada dengan skor telak 3-0. 

Dalam pertandingan itu, Ezzedine Ounahi tampil gemilang dengan mencetak dua gol, sementara satu gol lainnya disumbangkan Sofiane Rahimi. 

Kemenangan tersebut sekaligus menegaskan kualitas Singa Atlas sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026.

Media Maroko, Hesport, melaporkan bahwa Raja Mohammed VI menyampaikan apresiasi melalui sambungan telepon. 

Ucapan selamat itu disampaikan langsung kepada pelatih Maroko, Mohammed Wahbi, serta kapten tim, Achraf Hakimi, sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan dan kerja keras seluruh skuad selama turnamen berlangsung.

Dukungan dari Raja Mohammed VI menjadi simbol kebanggaan nasional atas prestasi yang kembali diukir Timnas Maroko di pentas sepak bola dunia. 

Setelah sukses mencatat sejarah pada edisi sebelumnya, Singa Atlas kembali membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan negara-negara kuat dan terus menunjukkan konsistensi sebagai salah satu kekuatan baru dalam sepak bola internasional.

Perjalanan Maroko di Piala Dunia 2026 diawali dengan hasil imbang 1-1 melawan Brasil pada laga pembuka Grup C. 

Selanjutnya, Achraf Hakimi dan rekan-rekannya berhasil meraih kemenangan atas Skotlandia dan Haiti sehingga mengakhiri fase grup di posisi kedua dengan koleksi tujuh poin, sekaligus memastikan tiket ke babak 16 besar.

Memasuki fase gugur, Maroko harus menghadapi perlawanan sengit dari Belanda. Pertandingan berlangsung ketat dan berakhir imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu. 

Singa Atlas akhirnya memastikan kelolosan melalui drama adu penalti yang berlangsung menegangkan.

Momentum positif tersebut berlanjut saat menghadapi Kanada di babak 16 besar. 

Maroko tampil dominan sejak awal pertandingan dan mampu mengendalikan jalannya laga hingga akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 3-0. 

Hasil itu mengantarkan Singa Atlas melangkah ke babak perempat final sekaligus menjaga asa untuk kembali menorehkan sejarah baru di ajang Piala Dunia.

Keberhasilan tersebut disambut antusias oleh masyarakat Maroko. 

Dukungan penuh dari Raja Mohammed VI diyakini menjadi suntikan motivasi tambahan bagi Achraf Hakimi dan seluruh pemain untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di babak berikutnya. 

Publik Maroko pun berharap Singa Atlas mampu mempertahankan performa impresif mereka dan terus melangkah hingga ke fase akhir Piala Dunia 2026.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum utama (umbrella regulation) yang mampu menyatukan berbagai aturan terkait penyelenggaraan program sehingga tata kelolanya dapat berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan melalui rilis kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (4/7/2026), Rieke menjelaskan bahwa keberadaan Perpres diperlukan sebagai landasan hukum tunggal dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sambil menunggu rampungnya pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini masih dibahas bersama antara DPR RI dan pemerintah.

Menurutnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. 

Karena itu, keberhasilan program tidak semata-mata dinilai dari jumlah koperasi yang terbentuk atau pembangunan fisik yang dilakukan, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang mampu memberikan kepastian hukum, melindungi sumber daya manusia, menjaga keuangan negara, serta mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga operasional.

Rieke menilai masih terdapat berbagai persoalan mendasar dalam penyelenggaraan KDKMP. 

Permasalahan tersebut meliputi fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan lembaga, disharmoni kelembagaan, belum jelasnya status hukum sumber daya manusia, hingga belum terintegrasinya sistem data dan mekanisme pengawasan secara nasional.

"Jika pemerintah serius menjadikan KDKMP sebagai instrumen pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, maka arsitektur regulasinya harus dibangun dalam satu regulasi yang utuh," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa regulasi yang tersebar di berbagai aturan berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari akuntabilitas. 

Kondisi tersebut, menurutnya, juga berisiko memunculkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik korupsi. 

Oleh sebab itu, Rieke menilai sistem tata kelola yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Dalam rekomendasinya, Rieke mengusulkan agar Perpres mengatur secara menyeluruh berbagai aspek penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Mulai dari kelembagaan, pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana, penugasan BUMN, mekanisme pembiayaan, sistem pengawasan, hingga operasional koperasi dalam satu sistem hukum nasional yang terintegrasi.

Selain itu, ia juga mendorong agar Kementerian Koperasi kembali ditetapkan sebagai kementerian penanggung jawab utama penyelenggaraan program sekaligus pembina nasional koperasi. 

Kementerian tersebut juga diharapkan menjadi Walidata Koperasi yang mengintegrasikan seluruh data melalui Satu Dashboard Koperasi Nasional sebagai dasar perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi program secara nasional.

Pada bagian akhir pernyataannya, Rieke menegaskan pentingnya kepastian status hukum bagi seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam program, disertai perlindungan hak-hak pekerja dan jaminan sosial. 

Ia juga menekankan perlunya penguatan sistem pengawasan berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas seluruh pemangku kepentingan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih benar-benar mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat sesuai amanat konstitusi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Pelatih berusia 57 tahun itu sukses membawa Les Bleus melangkah ke babak perempat final setelah menundukkan Paraguay dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 16 besar.

Kemenangan tersebut bukan hanya memastikan langkah Prancis ke delapan besar, tetapi juga mengukuhkan nama Deschamps dalam sejarah Piala Dunia. 

Berdasarkan data Squawka, Deschamps resmi menjadi pelatih pertama yang mampu meraih 10 kemenangan di fase gugur Piala Dunia, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih pelatih mana pun sebelumnya.

Rekor tersebut menjadi bukti konsistensi Deschamps dalam menjaga Prancis tetap kompetitif di panggung sepak bola dunia selama lebih dari satu dekade. 

Rentetan kemenangan itu dimulai saat Prancis mengalahkan Nigeria pada babak 16 besar Piala Dunia 2014.

Empat tahun kemudian, Deschamps membawa Les Bleus tampil luar biasa di Rusia. 

Prancis menyingkirkan Argentina pada babak 16 besar, mengalahkan Uruguay di perempat final, menundukkan Belgia pada semifinal, hingga mengatasi Kroasia di partai final untuk mengangkat trofi juara dunia.

Perjalanan impresif itu berlanjut pada Piala Dunia 2022. Prancis kembali melangkah jauh setelah menaklukkan Polandia, Inggris, dan Maroko sebelum akhirnya menjadi runner-up turnamen tersebut.

Pada edisi Piala Dunia 2026, Deschamps kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu pelatih terbaik dunia. 

Dua kemenangan di fase gugur atas Swedia dan Paraguay semakin mempertegas dominasinya sekaligus melengkapi koleksi 10 kemenangan di babak knockout.

Meski demikian, kemenangan atas Paraguay tidak diraih dengan mudah. 

Tim asal Amerika Selatan tersebut tampil disiplin sepanjang pertandingan dengan menerapkan pertahanan rapat yang membuat lini depan Prancis kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Selain solidnya pertahanan Paraguay, suhu pertandingan yang mendekati 40 derajat Celsius juga memengaruhi tempo permainan kedua tim. 

Kondisi cuaca yang panas membuat intensitas laga beberapa kali menurun meski Prancis tetap mendominasi penguasaan bola.

Kebuntuan akhirnya pecah pada babak kedua. Prancis memperoleh hadiah penalti setelah Désiré Doué dijatuhkan Gustavo Gómez di dalam kotak penalti. 

Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk membawa Les Bleus unggul 1-0 sekaligus memastikan kemenangan.

Sepanjang pertandingan, Paraguay juga beberapa kali menjadi sorotan akibat permainan yang cukup keras. 

Sejumlah pelanggaran terhadap Kylian Mbappe dan Dayot Upamecano sempat memancing protes dari kubu Prancis.

Meski demikian, wasit Ilgiz Tantashev bersama tim Video Assistant Referee (VAR) memutuskan tidak memberikan hukuman tambahan atas insiden-insiden tersebut. Keputusan itu membuat pertandingan tetap berlanjut hingga peluit panjang dibunyikan.

Berkat kemenangan tersebut, Prancis dipastikan melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026. 

Di fase berikutnya, Les Bleus akan menghadapi Maroko dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim pernah bertemu pada semifinal Piala Dunia 2022.

Sementara itu, catatan Squawka juga menunjukkan Deschamps kini hanya membutuhkan tiga kemenangan lagi untuk kembali mengantarkan Prancis meraih gelar juara dunia. 

Di tengah peluang tersebut, pelatih berpengalaman itu telah lebih dulu mengukir tinta emas sebagai pelatih pertama yang membukukan 10 kemenangan di fase gugur Piala Dunia, mempertegas statusnya sebagai salah satu pelatih tersukses dalam sejarah turnamen paling bergengsi di dunia.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Komitmen tersebut disampaikan saat mengikuti kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI di Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (3/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Julie menegaskan bahwa keterbatasan waktu selama pertemuan tidak boleh menjadi hambatan bagi para kepala daerah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan, usulan, maupun persoalan yang dihadapi di wilayah masing-masing. 

Menurutnya, seluruh aspirasi tetap dapat disampaikan secara tertulis agar dapat dikawal bersama oleh anggota Banggar DPR RI.

"Para bupati dan wali kota bisa menyampaikan aspirasi atau masukan, dengan tembusan kepada kami agar bisa kami kawal. Kami siap mengawal aspirasi ini untuk seluruh NTT," ujar Julie.

Julie menjelaskan, dirinya bersama anggota Banggar DPR RI dari daerah pemilihan NTT I, Anita Jacoba Gah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap usulan dari pemerintah daerah tidak berhenti pada forum kunjungan kerja semata. 

Aspirasi tersebut, lanjutnya, akan dibawa dalam proses pembahasan anggaran bersama pemerintah pusat sehingga memiliki peluang lebih besar untuk direalisasikan.

Ia menekankan bahwa dari total 13 kursi DPR RI yang mewakili Provinsi NTT, hanya dirinya dan Anita Jacoba Gah yang saat ini bertugas di Badan Anggaran DPR RI. 

Karena itu, keduanya berkomitmen menjadi penghubung bagi seluruh pemerintah daerah di NTT dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah.

“Di NTT dengan total 13 kursi, hanya kami berdua yang di Banggar. Jadi kami bersedia untuk mengawal seluruh NTT,” tegasnya.

Lebih lanjut, Julie meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang belum sempat menyampaikan dokumen usulan secara langsung agar segera mengirimkan dokumen tersebut dalam bentuk digital. 

Menurutnya, kelengkapan dokumen akan memudahkan proses inventarisasi sekaligus memperkuat argumentasi saat pembahasan anggaran di tingkat nasional.

“Kalau memang tidak sempat diserahkan, silakan kirim PDF ke kami juga. Rata-rata kepala daerah di sini punya nomor telepon saya dan Bu Anita,” kata Julie.

Politisi Fraksi NasDem itu menambahkan bahwa seluruh masukan yang diterima dari pemerintah daerah akan dibawa dalam berbagai forum pembahasan di DPR RI maupun disampaikan kepada pemerintah pusat. 

Ia berharap setiap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan sehingga mampu mendorong pemerataan pembangunan di NTT.

“Nanti kami yang akan titipkan pesan dan masukan dari bapak-ibu kepada Presiden. Kami tidak mau nasib NTT terus tidak menentu,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Badan Anggaran DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah melalui fungsi penganggaran. 

Dengan mengawal aspirasi pemerintah kabupaten dan kota di NTT hingga ke tingkat pusat, diharapkan berbagai kebutuhan pembangunan dapat memperoleh dukungan fiskal yang lebih memadai, sehingga mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Pertemuan yang berlangsung di BPOM Command Center (BCC), Jakarta, menjadi forum diskusi mengenai pelaksanaan Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 yang disusun untuk menjamin akses masyarakat terhadap obat-obatan yang aman, berkualitas, dan tetap berada dalam pengawasan pemerintah.

Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 mengatur pengawasan terhadap pengelolaan obat dan bahan obat di fasilitas kefarmasian, sekaligus mengakomodasi fasilitas lain yang melayani kebutuhan masyarakat akan obat-obatan dasar. 

Regulasi tersebut diterbitkan sebagai respons atas perubahan kebijakan yang membuka ruang penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas di toko modern dengan tetap mengedepankan aspek keamanan.

Dalam audiensi tersebut, HMI menyatakan mendukung tujuan diterbitkannya regulasi tersebut karena dinilai mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap obat-obatan yang dibutuhkan. 

Meski demikian, organisasi mahasiswa itu menegaskan bahwa perluasan akses tidak boleh mengesampingkan aspek keselamatan pasien serta harus diiringi sistem pengawasan yang kuat dan berkelanjutan.

Direktur Hubungan Antar Lembaga Badan Koordinasi (Bakornas) HMI, Lana Rozikin, menilai kemudahan masyarakat memperoleh obat harus dibarengi dengan penguatan mekanisme pengawasan. 

Menurutnya, peran apoteker dan tenaga teknis kefarmasian tetap menjadi unsur penting dalam memastikan obat digunakan secara benar dan aman oleh masyarakat.

"Kemudahan akses obat merupakan hal positif, tetapi keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas. Obat bebas maupun obat bebas terbatas tetap memerlukan edukasi mengenai indikasi, kontraindikasi, dan penggunaan yang tepat," kata Direktur Hubungan Antar Lembaga Badan Koordinasi HMI Lana Rozikin di BPOM Command Center (BCC), Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.

Selain itu, HMI merekomendasikan agar BPOM menetapkan standar kompetensi bagi petugas yang bertugas melayani penjualan obat di pusat perbelanjaan modern. 

Organisasi tersebut juga mengusulkan agar dilakukan evaluasi serta audit secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan guna meminimalkan potensi penyalahgunaan maupun dampak negatif yang mungkin muncul di lapangan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 diterbitkan setelah pemerintah membuka peluang penjualan obat tertentu di luar fasilitas kefarmasian. 

Melalui regulasi tersebut, BPOM berupaya memastikan penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas di toko modern berlangsung secara lebih tertib, terukur, dan tetap berada dalam koridor pengawasan.

Taruna menegaskan bahwa kewenangan BPOM berfokus pada pengaturan produk obat, sementara aspek sumber daya manusia kesehatan berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan. 

Pembagian tugas tersebut menjadi dasar dalam penyusunan berbagai aturan teknis agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai fungsi masing-masing institusi.

"Tujuan utama kami adalah memastikan obat bebas dan obat bebas terbatas tidak benar-benar bebas tanpa pengaturan. Justru melalui regulasi ini ada pembatasan dan mekanisme pengawasan yang lebih jelas," ujarnya.

Saat ini BPOM juga tengah menyusun keputusan Kepala BPOM sebagai aturan turunan yang akan mengatur mekanisme penjualan obat bebas terbatas secara lebih rinci. 

Ketentuan tersebut akan mencakup pembatasan jumlah pembelian, verifikasi usia pembeli, tata cara penjualan, hingga berbagai pengaturan teknis lainnya untuk mencegah penyalahgunaan obat di masyarakat.

Taruna menegaskan bahwa seluruh masukan dari kalangan apoteker, organisasi profesi, maupun organisasi kemasyarakatan, termasuk HMI, akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan aturan teknis tersebut. 

Ia bahkan meminta HMI menyampaikan rekomendasi secara tertulis agar dapat dijadikan dokumen resmi dalam proses penyempurnaan implementasi Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026.

"Aspirasi yang disampaikan tidak hanya kami tampung. Tetapi kami terima dan akan menjadi bagian dari pembahasan dalam penyusunan keputusan teknis yang sedang kami siapkan," ucap Taruna.

Lebih lanjut, Taruna menyampaikan bahwa masih tersedia waktu sekitar empat bulan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan secara penuh di seluruh Indonesia. 

Rentang waktu tersebut akan dimanfaatkan BPOM untuk menyempurnakan berbagai aspek teknis, melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta memastikan seluruh mekanisme pengawasan berjalan secara optimal.

BPOM juga menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran obat di seluruh wilayah Indonesia. 

Pengawasan tersebut akan dilakukan melalui berbagai instrumen penegakan hukum, mulai dari pemberian sanksi administratif, pencabutan izin usaha, penyitaan produk yang melanggar ketentuan, hingga proses pidana terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Desak Made mencatatkan waktu 6,54 detik pada babak final yang menggunakan format empat jalur dan diikuti empat atlet terbaik.

Catatan waktu tersebut mengantarkan Desak Made mengungguli tiga pesaingnya, yakni Natalia Kalucka dan Aleksandra Miroslaw dari tuan rumah Polandia, serta Emma Hunt asal Amerika Serikat.

Natalia Kalucka harus puas meraih medali perak setelah membukukan waktu 6,62 detik. Sedangkan Emma Hunt membawa pulang medali perunggu dengan catatan waktu 11,37 detik.

Sementara itu, dua wakil Indonesia lainnya di sektor putri, Raji'ah Sallsabillah dan Kadek Adi Asih, harus terhenti pada babak perempat final.

Timnas panjat tebing Indonesia mengirimkan tujuh atlet pada World Climbing Series Krakow 2026 yang berlangsung pada 3-5 Juli 2026. 

Selain Desak Made, Raji'ah Sallsabillah, dan Kadek Adi Asih, tim Merah Putih juga diperkuat empat atlet putra, yakni Raharjati Nursamsa, Aditya Tri Syahria, Veddriq Leonardo, dan Antasyafi Robby Al Hilmi.

Ketujuh atlet tersebut tidak hanya tampil pada nomor speed individu putra dan putri, tetapi juga mengikuti nomor estafet putra, estafet putri, dan estafet campuran.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Menurutnya, karakteristik wilayah kepulauan memiliki kondisi yang berbeda dengan daerah daratan. 

Tantangan geografis, keterbatasan akses, hingga penyediaan pelayanan publik membuat daerah kepulauan memerlukan kebijakan yang disusun secara khusus agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Karena itu, Aher menilai kehadiran RUU Daerah Kepulauan tidak hanya bertujuan menghadirkan regulasi baru, tetapi juga menjadi landasan hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan melalui kebijakan yang lebih berpihak pada kondisi riil di lapangan.

“Adapun pengaturan khusus bagi daerah kepulauan bukanlah bentuk perlakuan istimewa, melainkan implementasi amanat konstitusi agar pembangunan berlangsung lebih berkeadilan,” ujar pria yang kerap disapa Aherdikutip dari situs resmi DPR RI, Minggu (05/07/2026).

Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode tersebut juga mendukung agar RUU Daerah Kepulauan ditetapkan sebagai lex specialis yang memberikan kebijakan afirmatif sesuai dengan karakteristik geografis, sosial, ekonomi, serta ekologis wilayah kepulauan. 

Dengan pendekatan tersebut, regulasi diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh kebijakan yang berlaku secara umum.

Ia berpandangan bahwa kebijakan afirmatif bagi daerah kepulauan akan menjadi langkah penting untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah. 

Selain memperkuat konektivitas antarpulau, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

“PKS berharap di masa mendatang tentu tidak ada lagi adanya ketimpangan antara wilayah daratan dan kepulauan dalam memperoleh pelayanan publik, infrastruktur, maupun kesempatan ekonomi,” tegas Politisi Fraksi PKS itu.

Selain mendorong pemerataan pembangunan, Aher berharap Undang-Undang Daerah Kepulauan nantinya dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Menurutnya, pembangunan yang merata hingga ke pulau-pulau terluar merupakan bagian dari upaya memperkokoh persatuan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

“Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memerlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjadikan karakteristik kepulauan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional lebih merata dan berkeadilan,” demikian jelas Ketua BAM DPR RI ini.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Berbekal hasil positif di babak kualifikasi, skuad Merah Putih kini membidik setidaknya satu medali emas dari kejuaraan internasional tersebut.

Asisten Pelatih Tim Nasional Panjat Tebing Indonesia, Fitriyani, mengatakan Indonesia menurunkan tujuh atlet pada nomor speed perorangan.

Mereka terdiri atas empat atlet putra, yakni Veddriq Leonardo, Raharjati Nursamsa, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al Hilmi. 

Sementara dari sektor putri diperkuat oleh Desak Made Rita Kusuma Dewi, Raji'ah Salsabillah, dan Kadek Adi Asih.

Menurut Fitriyani, seluruh atlet mampu menampilkan performa yang cukup baik meski harus menghadapi tantangan berupa perubahan cuaca yang berlangsung sangat cepat selama perlombaan. 

Kondisi tersebut sempat memengaruhi jalannya pertandingan, namun para atlet tetap mampu mencatatkan waktu yang mendekati hasil latihan.

Pada babak kualifikasi, pertandingan menggunakan sistem empat lane tanpa adanya sesi latihan resmi sebelum perlombaan dimulai. 

Setiap atlet mendapatkan kesempatan memanjat hingga empat kali, kemudian waktu terbaik dari seluruh percobaan tersebut digunakan sebagai penentu peringkat.

Sebanyak 32 atlet terbaik dibagi ke dalam delapan grup. Dari masing-masing grup hanya dua atlet dengan catatan waktu tercepat yang berhak melaju ke babak perempat final.

"Di putaran final nanti atlet tetap memanjat sesuai peringkatnya, diambil dua yang tercepat dari setiap grup," ujar Fitriyani, Sabtu 4 Juli 2026.

Fitriyani menambahkan tim pelatih tidak menerapkan strategi khusus untuk menghadapi babak final. 

Fokus utama yang diberikan kepada para atlet adalah menjaga ketenangan, tetap fokus, dan berusaha memenangkan setiap grup yang dihadapi.

Hasil kualifikasi sektor putra menempatkan Raharjati Nursamsa di peringkat keempat dengan catatan waktu 4,82 detik, disusul Aditya Tri Syahria di posisi kelima dengan waktu 4,87 detik. 

Sementara Antasyafi Robby Al Hilmi mencatatkan waktu 5,16 detik dan berada di peringkat ke-23, sedangkan Veddriq Leonardo menorehkan waktu 5,22 detik untuk menempati posisi ke-29.

Di sektor putri, Desak Made Rita Kusuma Dewi berhasil finis di peringkat kelima dengan waktu 6,41 detik. 

Kadek Adi Asih berada di posisi kedelapan setelah mencatatkan waktu 6,51 detik, sementara Raji'ah Salsabillah menempati peringkat ke-12 dengan torehan waktu 6,59 detik.

Selain nomor speed perorangan, Indonesia juga tampil menjanjikan pada nomor speed relay campuran. 

Dua tim yang diturunkan sukses menembus babak final dengan menempati peringkat kedua melalui catatan waktu 11,48 detik dan peringkat keempat dengan waktu 11,59 detik.

Hasil tersebut semakin memperkuat peluang Indonesia untuk membawa pulang gelar juara. 

Tim Merah Putih pun memasang target meraih sedikitnya satu medali emas dari World Climbing Series Krakow, sekaligus melanjutkan tren positif panjat tebing Indonesia di ajang internasional.

Dengan performa yang ditunjukkan sepanjang babak kualifikasi, para atlet Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing memperebutkan podium tertinggi saat babak final berlangsung.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Pada awalnya, polisi telah menetapkan 13 orang tersangka dalam kasus tersebut. Selain itu, ada 17 orang lain yang masih berstatus saksi dan menjalani wajib lapor.

Kini, 14 dari 17 saksi yang semua wajib lapor itu telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Jadi kemarin kan ada 17 saksi wajib lapor. Nah, dari itu 14 di antaranya kami tetapkan sebagai tersangka. Nah 14 tersangka baru ini ya merupakan pengasuh itu," ujar Kasat Reskrim Polresta Jogja, Kompol Risky Adrian, dilansir detikJogja, Minggu (5/7/2026).

Risky belum memberikan penjelasan mengenai identitas tersangka baru itu. Demikian pula dengan peran para tersangka baru itu.

"Pemanggilan 14 orang sebagai tersangka sudah dijadwalkan," kata dia.

Sebelumnya, Polresta Jogja mengungkap perlakuan ngeri para pengasuh kepada anak-anak yang dititipkan di penitipan anak (daycare) Little Aresha Jogja. Anak-anak sudah mulai diikat sejak mereka tiba di daycare dan baru dilepas saat akan dijemput orang tuanya.

Kapolresta Jogja, Kombes Eva Guna Pandia, mengatakan anak-anak itu mendapat perlakuan tidak manusiawi dari para pengasuh. Meski tidak rinci, Ia mengungkap beberapa perlakuan para pengasuh.

"Perlakuan tidak manusiawi ini salah satunya penempatan dalam satu ruangan yang overload di mana sirkulasi udaranya sangat minim. Mengikat menggunakan kain tapi dibuat seperti tali, mengikatnya ke pintu," kata Pandia dalam jumpa pers di Mapolresta Jogja, Senin (27/4/2026).

Adapun sebanyak 13 tersangka kasus dugaan kekerasan Daycare Little Aresha Jogja beserta berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogja. Para tersangka segera disidangkan.

"Berdasarkan hasil pemerintahan formal maupun material yang dilakukan oleh tim JPU, berkas perkara dari Polresta Yogyakarta telah dinyatakan lengkap atau P21," jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jogja, Hartono saat konferensi pers di Kejari Jogja dilansir detikJogja, Kamis (25/6/2026).

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Melansir detikcom, Minggu (5/7/2026), pada Januari 2022, KPK melakukan OTT terhadap mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin dan sejumlah orang lainnya. Setelah melakukan pemeriksaan, KPK menetapkan Terbit dan lima orang lainnya sebagai tersangka.

Terbit kemudian diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dia dinyatakan bersalah menerima suap terkait proyek Dinas PUPR pada tahun 2021 dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

Vonis Terbit kemudian disunat pada tingkat banding menjadi 7,5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Vonisnya tidak berubah pada tingkat kasasi.

Selain kasus korupsi, Terbit juga divonis bersalah pada kasus 'kerangkeng manusia'. Dia awalnya mendapat vonis bebas. Namun, MA menganulir vonis bebas itu dan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Terbit melawan dengan mengajukan PK, namun MA menolak PK tersebut.

Syah Afandin Pengganti Terbit Ditangkap

Pada Kamis (2/7/2026), KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim. Ondim menjadi Bupati Langkat kedua yang kena OTT KPK secara berturut-turut.

Penetapan tersangka terhadap Syah berkaitan dengan kasus suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

Dalam perkara dugaan suap, KPK telah menetapkan dua tersangka yakni Bupati Langkat Syah Afandin (SAF) dan Tim Sukses SAF pada Pilkada 2024 bernama Yaqub Abdhal Al Mu'arif (YQB).

KPK menyebut Syah tak hanya menerima Suap. Namun, Syah juga menerima gratifikasi senilai Rp 3,5 miliar.

"KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh SAF dengan total sekurang-kurangnya Rp 3,5 miliar, di antaranya diduga terkait mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta camat di Kabupaten Langkat," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Selain terkait jabatan di Pemkab Langkat, dugaan gratifikasi itu juga terkait pengangkatan kepala sekolah SD maupun SMP. KPK mengatakan Syah melakukan jual beli jabatan kepala sekolah.

KPK Singgung Regenerasi Koruptor

KPK pun menyayangkan OTT yang menangkap dua Bupati Langkat secara beruntun. KPK mengumpamakan seperti adanya 'regenerasi koruptor' imbas OTT terbaru yang menjerat Syah Afandin (SAF).

"Ironinya, SAF merupakan Wakil Bupati pada saat itu, kemudian menjadi Plt. Bupati, dan terpilih menjadi Bupati periode 2025-2030. Sehingga peristiwa tertangkap tangan kali ini, seolah menjadi praktik korupsi yang back to back," kata Jubir KPK Budi Prasetyo dalam konferensi pers di KPK, Jumat (4/7/2027).

"Bahkan seperti regenerasi pelaku korupsi di Kabupaten Langkat," tambahnya.

KPK mengingatkan agar pengganti Syah nantinya bisa menjaga amanah rakyat. Jangan sampai pratik korupsi kembali berulang.

"Terjeratnya kembali Bupati Langkat ini juga menjadi peringatan keras bagi jajaran pemerintah daerah," sebutnya.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Dia mengatakan bahwa badan-badan global tetap diam sementara Israel secara terbuka berbicara tentang pembunuhan dan serangan yang ditargetkan.

Berbicara pada konferensi di Aula KTT Teheran yang diadakan untuk memperingati mendiang mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei, Pezeshkian mengatakan bahwa organisasi internasional dan para pembela hak asasi manusia diharapkan untuk mencegah tindakan tersebut, tetapi sebaliknya, dukungan politik dan logistik yang diberikan.

Dia mengatakan Israel menyerang banyak negara di kawasan tersebut dan bertanggung jawab atas banyak krisis dan ketidakstabilan di seluruh Timur Tengah, menambahkan bahwa negara-negara Muslim tidak memulai agresi tersebut.

Pezeshkian juga merujuk pada dimulainya "kepemimpinan baru" bagi komunitas Islam, mengatakan bahwa kepemimpinan saat ini memikul tanggung jawab yang berat dan bahwa pemerintahnya akan terus bekerja menuju cita-cita revolusi, memperkuat persatuan Islam dan memperluas solidaritas di antara negara-negara Muslim.

Pernyataan tersebut disampaikan saat upacara pemakaman Khamenei dimulai di Teheran, di mana ribuan pelayat berkumpul di Masjid Imam Khomenei Mosalla.

Khamenei tewas dalam serangan gabungan AS-Israel di Iran pada 28 Februari, yang memicu perang selama beberapa minggu sebelum gencatan senjata tercapai di bawah mediasi Pakistan pada April, yang kemudian diikuti oleh kesepakatan sementara pada Juni.

Menurut jadwal resmi, upacara peringatan akan berlanjut di Teheran sepanjang akhir pekan dengan partisipasi kepala negara, pejabat senior, dan tokoh agama.

Upacara perpisahan publik dijadwalkan pada Sabtu dan Minggu, diikuti oleh prosesi pemakaman utama di Teheran pada Senin. Upacara pemakaman kemudian akan berpindah ke Qom pada 7 Juli.

Pada 8 Juli, upacara dijadwalkan di Irak, termasuk di Baghdada, Najaf, dan Karbala, di mana jenazah akan diterima oleh tokoh agama dan politik sebelum dipindahkan ke tempat-tempat suci Syiah.

Upacara pemakaman dan penguburan terakhir dijadwalkan pada 9 Juli di Makam Imam Ali Reza di timur laut kota Mashhad, salah satu situs paling suci dalam Syiah.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Kasi Humas Polres Taput, Aiptu Walpon Baringbing mengatakan pelaku merupakan warga Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Pengungkapan terjadi pukul 08.30.

Saat proses pemeriksaan barang bawaan pelaku. "Petugas X-Ray bandara merasa curiga atas barang nya, sehingga membawa M ke ruangan khusus," ujar Walpon dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/7/2026).

Petugas bandara lalu menghubungi polisi, selanjutnya saat polisi tiba di lokasi mereka menyuruh M membuka kopernya. 

"Setelah kopernya dibuka lalu ditemukan lah barang narkotika jenis sabu di dalam koper dan M pun diamankan," kata Walpon.

Saat ditimbang berat sabu tersebut mencapai 1007 gram atau 1 kg lebih, ketika diinterogasi M mengatakan dirinya hanya seorang kurir yang disuruh oleh rekanya, warga Aceh, berangkat ke Kota Medan untuk menjumpai seseorang yang tidak dikenalnya. Orang itu lalu meminta M mengantar barang haram ini ke NTB.

"Setelah M tiba di Kota Medan dirinya dijumpai seseorang lalu bertemu di loket mobil KBT Jalan SM Raja dan langsung disuruh ke Bandara Silangit dengan membawa 1 koper berisikan narkoba dan diberikan uang untuk biaya perjalan menuju NTB," kata Walpon.

Polisi masih mendalami jaringan M dan sudah berapi kali dia beraksi. Kini M ditahan untuk pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. 

"Petugas masih mengembangkan kasus tersebut hingga ke bandarnya," tutup Walpon.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Danantara menyatakan temuan itu didapatkan dari proses uji tuntas dan evaluasi menyeluruh yang dilakukan Danantara terhadap PT Pos Indonesia. Dugaan rekayasa keuangan ini diumumkan Danantara setelah sosok Daud Joseph mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama Pos Indonesia.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Rohan Hafas mengatakan indikasi penyimpangan tersebut saat ini tengah ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"PT Pos Indonesia saat ini memang sedang kami benahi secara menyeluruh. Dari proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, kami menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun tahun. Kami juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan," ujar Rohan dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).

"Saat ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku," lanjutnya menjelaskan.

Rohan menegaskan, Danantara berkomitmen untuk melakukan pembenahan terhadap persoalan yang ada di PT Pos Indonesia secara satu per satu. Dalam hal ini, pihaknya menegaskan tidak akan ada ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan.

"Seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai proses hukum. Prioritas kami adalah memastikan PT Pos Indonesia kembali menjadi perusahaan yang sehat, profesional, akuntabel, dan berintegritas, sehingga mampu menjalankan mandatnya secara optimal bagi masyarakat," tegas Rohan.

Dirut Pos Indonesia Mundur

Sebagai informasi, Daud Joseph resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Pos Indonesia, Kamis 2 Juli 2026 kemarin. Daud mengundurkan diri karena alasan pribadi yang tidak dijelaskan rinci.

Danantara telah menerima surat pengunduran diri Daud pada Senin 29 Juni 2026 yang lalu. Tadinya, dia ditugaskan melakukan reformasi terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, dan organisasi perusahaan.

Rohan menjelaskan Daud menilai perusahaan membutuhkan figur pemimpin yang lebih cocok untuk memimpin agenda transformasi berikutnya dari PT Pos, maka dari itu Daud mengajukan pengunduran diri.

"Berdasarkan hasil asesmen tersebut, yang bersangkutan menyampaikan bahwa PT Pos Indonesia memerlukan revamp yang menyeluruh dan fundamental. Menurut beliau, kompleksitas persoalan yang dihadapi serta agenda restrukturisasi ke depan membutuhkan expertise yang lebih spesifik untuk memimpin fase transformasi berikutnya," ujar Rohan dalam keterangan yang sama.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Mengutip Reuters, dalam pidato menjelang peringatan Hari Kemerdekaan AS, Trump menuding kelompok progresif Partai Demokrat dan sebagian pendatang membawa ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Amerika.

Oleh sebab itu, ia mengajak warga AS untuk tetap mempertahankan kebebasan yang diwariskan para pendiri negara.

"Sekarang terjadi ancaman komunisme di negeri kita, termasuk dari para pendatang baru yang memeluk ide-ide yang sepenuhnya bertentangan dengan cara hidup dan kesuksesan besar kita," ujar Trump saat berbicara di Monumen Mount Rushmore, South Dakota, Jumat (3/7/2026).

Ia menegaskan pemerintahannya tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Bahkan, Trump menyerukan agar para pendatang yang dianggap membawa paham tersebut segera dideportasi.

"Kita akan mengalahkan komunisme dengan cepat. Kita akan mengusir mereka dan terus membangun negara ini lebih besar, lebih baik, dan lebih kuat. Amerika tidak akan pernah menjadi negara komunis," katanya.

Pidato itu menjadi pernyataan paling keras Trump soal isu komunisme dalam beberapa pekan terakhir. Ia telah berulang kali menyebut kemenangan sejumlah kandidat progresif dari Partai Demokrat sebagai ancaman serius bagi Amerika Serikat.

Trump mengaitkan isu tersebut dengan pemilu paruh waktu (midterm) yang akan digelar November mendatang. Menurut dia, Partai Republik hanya akan kalah jika gagal mempertahankan dukungan pemilih.

Retorika Trump menguat setelah empat kandidat progresif, termasuk tiga politikus berhaluan democratic socialist, memenangi pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di New York City dan Colorado.

Kandidat progresif juga meraih kemenangan di Kentucky, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, dan Texas.

Pekan lalu, Trump bahkan menyebut kemenangan kubu progresif itu sebagai ancaman terbesar bagi Amerika sejak negara ini berdiri.

Pidato tersebut disampaikan ketika warga AS masih menghadapi tekanan inflasi dan tingginya harga bahan bakar di tengah konflik AS-Israel dengan Iran.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Pelantikan Irjen Wibowo dilakukan bersamaan dengan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri serta enam Kapolda jajaran di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

"Pelantikan dan serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, kepada wartawan.

Wibowo bakal menggantikan Agus yang akan memasuki masa pensiun. Sosok Wibowo sendiri bukanlah orang baru di lingkungan Korlantas.

Sebelum didapuk sebagai Kakorlantas Polri, ia ditugaskan Kapolri untuk menjabat sebagai Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) di Korlantas Polri.

Alumni Akademi Kepolisian angkatan 1996 ini tercatat memang memiliki banyak pengalaman di bidang lalu lintas. Sejumlah jabatan terkait pernah Wibowo emban.

Karirnya di bidang tersebut dimulai pada tahun 2003 ketika ditunjuk sebagai Kasat Lantas Polres Serang. Selama setahun jabatan itu ia pegang sebelum ditugaskan sebagai Kapolsek Bojonegara.

Dua tahun berselang, Wibowo ditugaskan sebagai Kasi Gas Subdit Gakkum Polda Jambi. Pada 2007, ia kemudian menjadi Kasubbag Renmin Ditlantas Polda Jambi.

Wibowo kemudian sempat dirotasi menjadi Kabag Ops Polres Bungo Polda Jambi, Kasubag Rendalat Roops Polda Jambi hingga Koorsrprim Polda Jambi.

Akan tetapi, pada 2012 ia kembali ke Ditlantas Polda Jambi sebagai Kasubditregident. Enam tahun berselang, Wibowo kemudian ditugaskan sebagai Wadirlantas Polda Banten.

Pada tahun 2019 ia selanjutnya diangkat menjadi Dirlantas Polda Banten dan dimutasi sebagai Dirlantas Polda Sumut di tahun 2020.

Wibowo kemudian diangkat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Kamsel Korlantas Polri pada tahun 2021. Ia selanjutnya sempat menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Utara pada 2022.

Ia kemudian dipercaya menjadi Dirlantas Polda Jabar pada 2023 sebelum akhirnya mendapatkan promosi sebagai Wakapolda Jabar pada 2024.

Posisi tersebut dipegang Wibowo selama satu tahun hingga dirinya ditunjuk Kapolri untuk menjabat sebagai Dirregident Korlantas Polri.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menyebut barang bukti logam mulia itu ditemukan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (2/7/2026).

"Tim juga menemukan 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kilogram di mobil SAF," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (3/7/2026).

Taufik menjelaskan dari hasil penelusuran awal, pihaknya memperkirakan satu keping logam tersebut bernilai sekitar Rp900 juta. Sehingga nilai keseluruhan platinum yang ditemukan tersebut diperkirakan mencapai Rp40 miliar.

"Dugaan awal itu ada nilainya karena kalau kita browsing di website yang umum bahwa itu bernilai per kepingnya itu Rp900 jutaan. Sudah dicek di website sehingga kalau dikalikan 55 keping itu sekitar Rp40-an miliar," tuturnya.

Oleh karenanya, kata dia, penyidik akan meminta klarifikasi kepada Syah terkait asal-usul logam mulia tersebut. Selain itu, KPK juga akan melibatkan ahli untuk memastikan keasliannya.

"Terkait dengan keasliannya juga kita akan minta kepada ahli mungkin dari Antam, Pegadaian yang memang mempunyai kualifikasi untuk mengetahui barang itu asli atau tidak," jelasnya.

Selain platinum, Taufik menyebut penyidik juga turut menyita barang bukti lainnya berupa uang tunai Rp100 juta yang diduga merupakan uang suap serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing senilai sekitar Rp1,22 miliar.

"Uang tunai dalam valuta asing total senilai Rp1,22 miliar, dengan rincian SGD 66.950, RM 11.518, dan Rp 244,7 juta," tuturnya.

Lebih lanjut, KPK juga menyita dua rekening bank atas nama Syah dengan saldo sekitar Rp 2,27 miliar, serta barang bukti elektronik dan dokumen.

Sebelumnya KPK resmi menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin (SAF) sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait suap proyek.

Selain Afandin, KPK juga menetapkan Yaqub Abdhal Al Mu'arif, selaku pihak swasta sekaligus tim sukses Afandin pada PIlkada 2024 sebagai tersangka dalam kasus ini.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Peningkatan status kasus tersebut, kata dia, usai pihaknya menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) terbaru dari penyidik Siber Bareskrim.

"Isinya menyatakan bahwa setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi suatu tindak pidana," ujar Krisna dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Lebih lanjut, Krisna menjelaskan laporan yang disampaikan mencakup berbagai dugaan pelanggaran hukum yang serius, mulai dari akses ilegal (illegal access), pemindahan dana (transfer dana), pelanggaran perlindungan konsumen hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Peristiwa itu diketahui terjadi di Jakarta pada awal Oktober 2025. Dengan dinaikkannya status kasus tersebut ke tahap penyidikan, ia menilai pihak kepolisian telah bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani keluhan masyarakat, khususnya dari nasabah yang merasa dirugikan.

Dia pun mengapresiasi kepada pihak Siber Bareskrim yang telah meningkatkan laporan kami menjadi penyidikan.

Ia menyampaikan pada langkah selanjutnya, penyidik Bareskrim Polri akan menerbitkan berbagai dokumen resmi pada tahap penyidikan dan akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung serta pihak pelapor.

Dia mengharapkan proses hukum terus berjalan secara objektif hingga memberikan keadilan bagi para korban.

"Sekali lagi, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Siber Bareskrim," ucap dia.

Adapun, kasus dugaan akses ilegal PT MASI pertama kali mencuat setelah adanya pelaporan dari para korban kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada 28 November 2025.

Dalam laporannya, mereka mengaku kehilangan dana investasi akibat dari dugaan ilegal akses total sebesar Rp90 miliar.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Lagu tersebut menuai kontroversi. Sejumlah pihak menilai lagu bupati itu merendahkan martabat perempuan.

Buntut protes terhadap lagu tersebut panjang. Sampai-sampai Om Zein diperiksa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Karya itu relatif ya, jadi kata orang lain ini nggak enak, mungkin saja enak kata sebagian orang. Tapi mungkin bukan karena lagunya, tapi liriknya yang saya kurang setuju," kata akademisi musik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Rita Tila saat dihubungi, Rabu (2/7/2026).

Sejumlah penggalan lirik dinilai vulgar. Rita mengatakan, jika ingin mengangkat tema lagu tentang perempuan, pesan yang sama seharusnya bisa disampaikan melalui diksi yang lebih puitis dan bernilai sastra tanpa menimbulkan kesan merendahkan.

"Jadi saya tuh miris, ini sayang banget. Jadi saya nggak setuju, nggak bisa ditoleransi karena ini tidak mengedukasi, masalahnya beliau itu seorang pemimpin," ungkapnya.

Berikut ini 4 hal tentang lagu Bupati Purwakarta:

Lagu Disomasi

Jabar Bantuan Hukum melayangkan somasi pada Om Zein. Alasan somasi adalah karena penggalan lirik lagu itu dinilai telah melakukan objektivikasi seksual.
Lagu tersebut dipandang memuat diksi, narasi, dan substansi yang bersifat merendahkan derajat serta martabat kaum perempuan secara terang-terangan.

"Bahwa setelah melakukan transkripsi, telaah yuridis, dan analisis semiotika hukum terhadap muatan lirik dalam lagu tersebut, ditemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa lagu tersebut memuat diksi, narasi, dan substansi yang bersifat misoginis, merendahkan derajat eksistensial manusia, serta mendegradasi harkat dan martabat kaum perempuan secara vulgar," kata Ketua Umum Jabar Bantuan Hukum Riyan Bintana Hasan, dilansir detikJabar, Kamis (2/7/2026).

Beberapa lirik yang disorot di antaranya 'Cacak mun jadi awewe, SMP kelas tilu tos karuron tujuh kali (Andai saja jadi perempuan, SMP kelas tiga sudah keguguran tujuh kali)', 'Teu kudu meuli kutang, nu busana leuwih gede batan susu (Tidak usah membeli bra yang busanya lebih besar daripada payudara)', hingga 'Teu kudu ngaprak-ngaprak apotek alatan telat bulan (Tidak usah keliling mencari apotek karena telat bulan/hamil)'.

"Bahwa diksi-diksi di atas tidak mencerminkan nilai kritik sosial yang sehat, melainkan bentuk penghinaan verbal terhadap integritas tubuh, kesehatan reproduksi, dan moralitas kaum perempuan, khususnya anak di bawah umur (analogi anak kelas III SMP)," tegasnya.

Jabar Bantuan Hukum menuntut penghentian segala aktivitas produksi, distribusi, penyiaran, dan monetisasi atas lagu tersebut, hingga penyampaian permohonan maaf secara tertulis maupun lisan secara terbuka, kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kaum perempuan Indonesia.

Bupati Minta Maaf

Melihat reaksi publik atas lagunya, Zein akhirnya meminta maaf kepada publik. Dia meminta maaf atas ketidaknyamanan dan ketersinggungan sejumlah pihak.

Zein menyebut tidak bermaksud merendahkan atau melecehkan kaum perempuan secara verbal. Dia menjelaskan lirik lagu itu dibuat pada 2020 saat ia masih menganggap dirinya nakal.

"Pertama-tama, saya secara pribadi memohon maaf kepada seluruh masyarakat atas ketidaknyamanan ini, dan mohon maaf jika kata-kata dalam lagu itu membuat beberapa pihak ada yang tersinggung. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapa pun dan tidak mendeskripsikan siapa pun," ujar om Zein Binzein ditemui di Lapangan Desa Karoya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, dilansir detikJabar, Kamis (2/7/2026).

Ia mengatakan lagu tersebut merupakan perenungan dari perjalanan spiritualnya. Lewat lagu itu, ia bermaksud bersyukur menjadi seorang laki-laki yang tidak terjebak kenakalan remaja lebih dalam.

"Itu berawal dari sebuah puisi yang saya buat pada tahun 2020. Saat itu dibuat oleh seorang Om Zein yang masih seorang pengembara, bukan oleh Om Zein sebagai bupati, karena tahun 2020 saya belum menjadi bupati," jelas Zein.

Video klip lagu akhirnya dihapus seiring permintaan maaf. "Om Zein yakin kritikan itu adalah suatu bentuk kasih sayang dan bentuk perhatian masyarakat, tokoh, atau siapa pun terhadap Om Zein," pungkas dia.

Diperiksa Kemendagri

Tak berhenti pada permintaan maaf setelah mendapat somasi, Zein juga harus menghadapi proses pemeriksaan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia diperiksa Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri pada Jumat pagi.
Pihak Kemendagri mengatakan hendak meminta klarifikasi Zein. Zein pun diperiksa selama 8 jam.

"Dipanggil kemarin, diundang untuk melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi hari ini. Jadi beliau sudah datang tadi pagi pukul 09.00 WIB di Kantor Inspektorat Jendral Kemendagri. Diterima Pak Inspektur Jenderal, kemudian dilakukan permintaan keterangan atau pemeriksaan di ruang pemeriksaan lantai 8," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Benny Irwan saat dihubungi, Jumat (3/7/2026).

Zein diperiksa oleh inspektur khusus, dua inspektur wilayah IV, pengawas utama yang didampingi seorang sekretaris Itjen Kemendagri. Pemeriksaan selesai pukul 17.00 WIB.

"Jadi ada tim yang ditugaskan Kemendagri melalui Pak Inspektur Jenderal untuk melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi kepada Bupati Purwakarta. inspektur khusus, inspektur wilayah IV dua orang, wastama didampingi satu orang sekretaris inspektorat jenderal," ujarnya.

Pihak Kemendagri melayangkan 60 pertanyaan kepada Zein terkait lagunya. Pertanyaan meliputi latar belakang hingga tujuan membuat lagu berbahasa Sunda itu.

"60 pertanyaan itu merupakan penjabaran dari dua tema utama. Pertama, berkaitan penciptaan lagu, latar belakang, tujuan apa, maksud dibikin lagu itu seperti apa dan lain-lain. Kemudian tentang publikasi lagu. Tema besarnya seputaran itu," ucapnya.

Dugaan Pelanggaran dan Rekomendasi Sanksi

Kemendagri menyebut belum ada penetapan sanksi kepada Zein. Hal itu dikarenakan hasil pemeriksaan dilaporkan dahulu ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Di dalam laporan, sambung Benny, tertera rekomendasi sanksi oleh Itjen Kemendagri.

"Atas proses permintaan keterangan itu, Pak Inspektur akan menyampaikan laporan kepada menteri dalam negeri termasuk juga di dalamnya rekomendasi sanksi yang akan diberikan kepada Bupati Purwakarta sesuai aturan yang berlaku. Tadi belum ada sanksi karena masih akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dulu," jelasnya.

Benny menyampaikan Itjen Kemendagri berpandangan Zein menyalahi aturan dengan lagu tersebut. Benny mengatakan dugaan inspektorat adalah Zein menyalahi asas kepatutan dan kepantasan.

"Bisa dikatakan peraturan, bisa dikatakan peraturan mungkin yang tidak tertulis soal azas kepatutan dan kepantasan," pungkas dia.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

"Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan empat orang yang diduga memiliki peran berbeda dalam jaringan narkotika lintas provinsi," kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari dalam keterangannya di Mapolda Lampung, Lampung, Sabtu (4/7/2026) melansir ANTARA.

Dia menyebutkan bahwa empat orang yang diamankan tersebut berinisial HS, HR, HB, dan DK. Dari keempatnya, HB diketahui merupakan oknum anggota Brimob. Sedangkan DK merupakan oknum prajurit TNI Angkatan Laut.

"Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja cepat dan pengembangan yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni," ungkapnya.

Ia mengatakan dari hasil pengungkapan, polisi menyita barang bukti berupa tiga bungkus besar sabu seberat sekitar 5 kilogram, 202 butir pil ekstasi, satu tas ransel hitam, empat unit telepon seluler serta dua unit kendaraan yang digunakan para pelaku.

Menurut Yuni, nilai ekonomis barang bukti yang berhasil diamankan mencapai lebih dari Rp5 miliar untuk sabu dan sekitar Rp60,6 juta untuk pil ekstasi.

"Keberhasilan ini sekaligus menyelamatkan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Dengan barang bukti yang diamankan, diperkirakan sekitar 150 ribu orang dapat diselamatkan dari penyalahgunaan sabu dan 202 orang dari penyalahgunaan pil ekstasi," ucapnya.

Polda Lampung juga memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan transparan. Untuk tersangka sipil serta oknum anggota Brimob, proses penyidikan dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung.

"Sementara terhadap oknum prajurit TNI AL, penanganannya dilimpahkan kepada Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut sesuai kewenangannya," ujarnya.

Ia pun menyampaikan koordinasi dengan institusi terkait terus dilakukan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Tidak ada perlakuan khusus terhadap pihak yang terlibat. Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana maksimal pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun," kata dia.

Polda Lampung mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

"Sinergi masyarakat sangat penting dalam memutus mata rantai jaringan narkoba," kata Yuni.

Ia menjelaskan kronologi pengungkapan tersebut terjadi pada Sabtu (27/6), sekitar pukul 12.30 WIB, saat petugas mengamankan HR di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Dari hasil pemeriksaan telepon seluler miliknya ditemukan dugaan transaksi narkotika.

"Pengembangan kemudian mengarah kepada HS dan HB yang berada di antrean kendaraan menuju kapal penyeberangan. Dari hasil interogasi, diketahui tas berisi narkotika telah dibawa naik ke kapal oleh DK," ucapnya.

Kemudian, lanjut Yuni, petugas segera mengejar dan berhasil mengamankan DK beserta tas ransel hitam yang berisi tiga bungkus sabu dan dua bungkus pil ekstasi.

"Seluruh tersangka berikut barang bukti kemudian diamankan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara penanganan terhadap DK diserahkan kepada Denpom Lanal karena berstatus prajurit TNI AL aktif," kata dia.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra di Kupang, NTT, Sabtu (4/7/2026) mengatakan laporan tersebut telah diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda NTT dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO).

"Laporan dari keluarga almarhumah telah kami terima secara resmi. Setelah dilakukan registrasi di SPKT, penanganannya langsung ditindaklanjuti oleh Ditres PPA dan PPO Polda NTT untuk dilakukan penyelidikan sesuai ketentuan hukum," katanya, melansir ANTARA.

Ia menjelaskan saat proses pelaporan berlangsung, keluarga almarhumah mendapat pendampingan dari Wakil Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT bersama Kepala SPKT Polda NTT untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan laporan berjalan sesuai prosedur.

Menurut Henry, penyelidik akan melakukan langkah-langkah awal berupa meminta keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut, mengumpulkan informasi serta mendalami alat bukti yang berkaitan dengan laporan.

"Seluruh informasi yang disampaikan pelapor akan didalami melalui proses penyelidikan. Penyidik akan bekerja secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta hukum untuk mengetahui secara utuh peristiwa yang dilaporkan," ujarnya.

Ia menegaskan Polda NTT berkomitmen memberikan kepastian hukum terhadap setiap laporan masyarakat, termasuk perkara yang menjadi perhatian publik.

"Komitmen kami adalah menangani setiap laporan secara transparan dan akuntabel. Tidak ada perlakuan khusus terhadap siapa pun. Semua pihak akan diperlakukan sama di hadapan hukum dan setiap proses akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Henry juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Selain itu, ia mengajak masyarakat yang mengetahui, melihat, mendengar atau memiliki informasi terkait perkara tersebut agar menyampaikan keterangannya kepada penyelidik guna membantu proses penyelidikan.

"Kami membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi yang dapat membantu proses penyelidikan. Setiap keterangan yang disampaikan akan diverifikasi dan dijadikan bagian dari proses pembuktian sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dukungan masyarakat sangat penting agar fakta-fakta dalam perkara ini dapat terungkap secara utuh," ujarnya.

Sementara, Wakil Direktur Ditres PPA dan PPO Polda NTT AKBP Samuel Simbolon mengatakan dalam penanganan awal perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 530 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara.

“Namun pasal tersebut masih digunakan sebagai dasar awal penyelidikan," ujar dia.

Penyidik, lanjut dia, akan bekerja sama dengan Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk menelusuri jejak digital melalui metode scientific crime investigation.

"Barang bukti berupa dokumen, telepon seluler, maupun bukti elektronik akan kami amankan dan dikirim ke Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan," ujar Samuel.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Agus menyampaikan berbagai capaian yang diraih selama masa kepemimpinannya merupakan hasil kerja sama, kekompakan, dan rasa memiliki yang terus dibangun di lingkungan Korlantas.

"Banyak hal yang tentunya saya lakukan di Korlantas Polri yang belum maksimal. Tetapi berkat kebersamaan, berkat kekompakan, dan rasa memiliki yang kita bangun, banyak prestasi yang dapat kita ukir bersama," kata Agus.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh personel apabila selama memimpin terdapat kebijakan, arahan, maupun tindakan yang kurang berkenan.

"Apabila ada kebijakan, perintah, ataupun kegiatan yang membuat rekan-rekan tidak nyaman atau tersinggung, saya menghaturkan permohonan maaf, termasuk dari istri dan anak-anak saya," kata dia.

Dia pun menegaskan bahwa estafet kepemimpinan bukanlah akhir dari pengabdian. Ia optimistis di bawah kepemimpinan Irjen Wibowo, Korlantas Polri akan semakin maju dan mampu melanjutkan berbagai program transformasi yang telah dirintis.

"Yang paling terpenting mari kita mengubah wajah Polantas, menjadi Polantas yang dekat dengan masyarakat, diterima di tengah masyarakat, baik dari pola sikap, perilaku maupun cara kita berbicara," katanya.

Dia pun mengajak seluruh personel untuk terus menjaga kekompakan dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Dalam estafet kepemimpinan sejatinya ada pengabdian dan pelayanan. Mari kita doakan Korlantas Polri ke depan tetap maju dan terus memberikan kontribusi positif, terutama dalam melayani masyarakat," kata dia.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum dan seluruh jajaran Polri atas kepergian anggota muda tersebut.

"Almarhum gugur saat menjalankan tugas. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan," ujar Eko dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Dia menegaskan peristiwa yang menimpa Bripda Nopandri menjadi perhatian serius Bareskrim Polri. Saat ini, tim gabungan masih bekerja untuk mengungkap secara tuntas peristiwa tersebut.

Dikatakan bahwa tim masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang diduga terlibat.

Eko menekankan tim tidak akan berhenti sampai seluruh pelaku berhasil diamankan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menjelaskan Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan dalam proses penyelidikan serta pengejaran terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Meski demikian, dia meminta masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan para pelaku agar segera menyampaikannya kepada aparat kepolisian.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mendukung proses penegakan hukum dengan memberikan informasi yang dapat membantu penyelidikan. Setiap informasi akan kami tindak lanjuti," ujarnya.

Bareskrim Polri memastikan akan mengusut kasus tersebut hingga tuntas sebagai bentuk komitmen dalam memberikan keadilan bagi anggota Polri yang gugur saat menjalankan tugas.

Adapun, tim gabungan telah berhasil menemukan jenazah yang diduga merupakan Bripda Nopandri, anggota Polri yang sebelumnya dilaporkan hilang saat menyelamatkan diri dalam penggerebekan terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan.

"Benar, tim gabungan berhasil menemukan jenazah diduga Bripda Nopandri di Sungai Katingan. Jasad korban ditemukan sejauh radius sekitar empat kilometer dari lokasi kejadian penggerebekan," kata Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono saat dikonfirmasi di Palangka Raya, Sabtu.

Berdasarkan informasi di lapangan, jenazah ditemukan dalam kondisi tersangkut di ranting bambu dan kayu di aliran Sungai Katingan. Selanjutnya, tim gabungan mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna proses identifikasi.

"Jenazah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nanti akan kami informasikan perkembangan selanjutnya," ujar dia.

Sebelumnya, operasi penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei berujung tragedi setelah petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah anggota keluarga terduga pelaku yang menggunakan senjata tajam jenis parang.

Dalam insiden tersebut, personel Satresnarkoba Polres Katingan Aiptu Yudhi gugur akibat serangan senjata tajam. Seorang anggota keluarga terduga pelaku juga dilaporkan meninggal dunia.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

"Hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka tembak masuk di pipi kiri yang sesuai dengan karakteristik luka tembak kontak (contact gunshot wound), yakni moncong senjata berada tegak lurus dan menempel pada permukaan kulit," kata Sebastian di Jayapura, Sabtu (4/7/2026) melansir ANTARA.

Ia menjelaskan lintasan peluru masuk melalui pipi kiri dan keluar di sekitar telinga kanan sehingga mengakibatkan kerusakan berat pada tulang wajah dan dasar tengkorak.

Selain luka tembak, tim forensik juga menemukan sejumlah luka akibat benturan benda tumpul, antara lain luka terbuka pada kepala, dahi, telinga kanan, serta patah tulang rahang atas dan rahang bawah.

Untuk memastikan penyebab kematian, tim medis melakukan pemeriksaan radiologi (X-ray) yang menunjukkan adanya patah tulang pada dasar tengkorak.

Menurut Sebastian, pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan luar yang didukung pencitraan radiologi tanpa autopsi dalam.

"Dari hasil tersebut diketahui lintasan peluru masuk dan keluar menyebabkan kerusakan berat pada dasar tengkorak sehingga korban meninggal dunia dengan sangat cepat (sudden death)," ujarnya.

Usai pemeriksaan forensik, jenazah Nicholas Gosselin diserahkan kepada pihak maskapai AMA pada Sabtu dini hari untuk diterbangkan ke Jakarta sebelum dipulangkan ke Amerika Serikat guna dimakamkan.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Mengutip Seafood Watch, melansir CNBC Indonesia, ikan lele memiliki profil lemak yang sehat. Kandungan lemak jenuhnya rendah (sekitar 1 gram per porsi tergantung jenisnya) sekaligus merupakan sumber asam lemak omega-3 DHA dan EPA yang kaya (hingga 300 miligram per porsi). Artinya, ikan ini juga membantu mendukung kesehatan jantung dan fungsi otak.

Meski begitu, penelitian menunjukkan ikan lele (Clarias sp. dan spesies catfish lainnya) mampu mengakumulasi berbagai polutan seperti logam berat dan polutan organik persisten melalui penyerapan air, bahan makanan yang terkontaminasi, dan limbah industri, yang kemudian dapat terakumulasi di jaringan ikan tersebut.

Ikan lele dapat mengakumulasi polutan seperti PCB, pestisida, dan logam berat (merkuri, timbal, kadmium) dari air dan sedimen yang terkontaminasi, menurut riset yang dipublikasikan di Environmental Research.

Ikan lele liar dari sungai yang tercemar memiliki risiko lebih tinggi daripada ikan lele dari perairan yang lebih bersih.

Studi di Sungai Paraopeba (Brasil) melaporkan bahwa logam berat seperti Hg, Cd, Cr, Pb, dan Zn terakumulasi dalam jaringan ikan lele. Kandungan logam berat sering kali lebih tinggi di organ internal, yang menunjukkan potensi risiko bagi kesehatan jika dimakan secara terus-menerus.

Agar tidak waswas saat mengonsumsi ikan lele, pilihlah ikan yang dibudidayakan dalam kolam bersih dan terawasi. Sebab, risiko kesehatan pada lele umumnya berasal dari paparan polutan lingkungan, bukan dari ikannya sendiri.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Menurut BMKG, dahulu, glasier Tropis ini membentang luas. Pada 1988, luas es masih sekitar 4,3 km persegi. Namun, hingga September 2025, luasnya tinggal sekitar 0,09 km persegi atau hanya sekitar 2% dari luas yang tercatat pada tahun 1988.

"Bukan cuma luasnya yang berkurang, ketebalan es juga terus menipis dengan cepat," dikutip dari video unggahan akun Instagram resmi BMKG, Sabtu (4/7/2026).

Badan itu melanjutkan dengan menceritakan pada tahun 2010, tiang panjang ditahankan di permukaan es dengan ketebalan esnya mencapai sekitar 32 meter. Namun, pada 2023, tiang panjang menunjukkan ketebalannya kini tinggal sekitar 4 meter saja.

"Pemantauan terbaru bahkan melaporkan es di titik tersebut sudah mencair sepenuhnya," jelas BMKG.

Dan sejak tahun 2016, laju penipisan es diperkirakan mencapai 2 sampai 2,5 meter per tahun.

BMKG menyebut, fenomena ini dipicu kombinasi perubahan iklim global dan El Nino yang membuat suhu semakin panas dan cuaca lebih kering di Indonesia.

Akibatnya, banyak peneliti memperkirakan es abadi di Papua itu dalam hitungan bulan akan benar-benar hilang.

Bagi masyarakat adat Papua, Puncak Jaya bukan sekedar gunung, tetapi sebagai simbol budaya dan spiritual. Hilangnya es berarti hilangnya bagian penting dari warisan leluhur mereka. Dampaknya juga sangat berasa bagi lingkungan.

Es di pegunungan membantu menjaga keseimbangan air di Papua. Jika mencair, maka ekosistem, habitat Papua, dan lahan pertanian masyarakat bisa ikut berdampak.

Hal ini menunjukkan, perubahan iklim benar-benar terjadi dan dapat dilihat secara nyata di puncak Jayawijaya. Gunung yang dulu diselimuti es hingga perlahan hilang lapisan putihnya.

"Dan mungkin saja kita sedang hidup di generasi terakhir yang masih sempat melihat es abadi di Indonesia," kata BMKG.

Di sisi lain, BMKG mengimbau agar semua pihak berpartisipasi memperlambat ancaman perubahan iklim yang berbahaya. Di antaranya dengan menggunakan transportasi umum, mematikan air, menanam pohon, menyalur ulang sampah, hingga memakai produk yang ramah lingkungan.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan pemerintah menghargai undangan yang disampaikan Pemerintah Iran untuk menghadiri rangkaian prosesi penghormatan tersebut.

"Pemerintah RI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas undangan Pemerintah Iran untuk hadir dalam rangkaian acara penghormatan kepada Almarhum Ayatullah Khamenei. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah RI telah menyampaikan bahwa Indonesia akan diwakili oleh Duta Besar RI di Tehran," ujar Yvonne, Sabtu (4/7/2026).

Yvonne menjelaskan, pada 2 Juli 2026 Pemerintah Iran telah memberitahukan kepada seluruh perwakilan diplomatik di negara itu bahwa acara penghormatan resmi akan dihadiri oleh pejabat tinggi pemerintah pusat. Menurutnya, Iran juga menyampaikan apresiasi atas keputusan Indonesia yang secara resmi menunjuk Dubes RI di Teheran sebagai wakil pemerintah.

Ia menambahkan, Dubes RI telah menghadiri acara penghormatan dan doa bersama bagi jenazah almarhum di Grand Mosalla, Teheran, pada Sabtu (4/7/2026) pagi waktu setempat.

"Pada 4 Juli pagi waktu Tehran, Dubes RI telah hadir dalam acara penghormatan dan doa bersama bagi jenazah almarhum yang disemayamkan di Grand Mosalla, Tehran," kata Yvonne.

Berdasarkan informasi resmi Pemerintah Iran, rangkaian acara penghormatan kepada almarhum berlangsung pada 3-9 Juli 2026 di berbagai kota di Iran dan Irak. Sementara itu, jenazah Khamenei dijadwalkan dimakamkan di Kota Mashhad pada 9 Juli 2026 setelah seluruh prosesi penghormatan selesai dilaksanakan.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Ternyata, ada beberapa pilihan jurusan kuliah yang paling disesali lulusannya menurut survei yang dilakukan ZipRecruiter. Survei ini dilakukan terhadap 1.500 lulusan universitas yang sedang mencari pekerjaan.

Sinem Buber, Ekonom utama ZipRecruiter mengatakan bahwa selama masa kuliah mereka memang tertarik pada bidang yang dipilih. Namun ketika lulus, mereka dihadapkan pada kenyataan soal gaji pada pekerjaan terkait jurusan tersebut.

"Saat kita lulus, kenyataan akan datang. Saat Anda hampir tidak bisa membayar tagihan Anda, gaji Anda mungkin menjadi lebih penting," ujar Buper, dikutip dari CNBC Internasional.

Berikut daftar lengkap jurusan yang disesali setelah mahasiswa lulus:

1. Jurnalisme (87%)

2. Sosiologi (72%)

3. Seni (72%)

4. Komunikasi (64%)

5. Pendidikan (61%)

6. Manajemen Marketing + Riset (60%)

7. Pendamping Medis (56%)

8. Ilmu Politik dan Pemerintahan (56%)

9. Biologi (52%)

10. Sastra Inggris (52%)

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Prosesi tersebut menjadi awal rangkaian pemakaman selama beberapa hari yang diperkirakan berubah menjadi demonstrasi besar perlawanan Iran terhadap Barat.

Melansir Wall Street Journa, Otoritas Iran memperkirakan lebih dari 20 juta orang akan menghadiri rangkaian upacara yang dimulai Sabtu hingga enam hari ke depan. Khamenei diketahui tewas bersama sejumlah anggota keluarganya dalam gelombang pertama serangan udara Israel dan Amerika Serikat ke Teheran lebih dari empat bulan lalu.

Menjelang dimulainya prosesi, sejumlah pejabat asing hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Di antaranya Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev dan Wakil Ketua badan legislatif tertinggi China He Wei, serta perwakilan dari Pakistan, Irak, India, Turki dan sejumlah negara lainnya.

Media pemerintah Iran menayangkan lima peti jenazah sederhana yang dibalut bendera Iran di dalam masjid tersebut. Salah satunya merupakan peti kecil yang berisi jenazah cucu perempuan Khamenei yang masih berusia satu tahun dan disebut turut tewas dalam serangan udara tersebut.

Pemerintah Iran berupaya memanfaatkan mobilisasi massa dalam pemakaman ini untuk memperkuat dukungan publik di tengah gencatan senjata yang masih rapuh dengan Amerika Serikat. Konflik yang berlangsung selama berbulan-bulan sebelumnya telah menimbulkan kerusakan besar di berbagai wilayah Iran.

Seorang penerjemah bernama Hossein Ansari yang berencana menghadiri pemakaman terakhir di Kota Mashhad pada 9 Juli mengatakan kerumunan besar akan menjadi pesan bagi dunia. Menurutnya, kehadiran jutaan orang menunjukkan bahwa banyak warga Iran tetap menghormati Khamenei meski tidak semuanya religius.

Beberapa hari sebelum pemakaman, banyak toko di Teheran tutup dan area parkir pusat perbelanjaan dipenuhi kendaraan pengunjung. Warga dari berbagai daerah berdatangan ke ibu kota untuk mengikuti rangkaian penghormatan terakhir tersebut.

Pemakaman pendahulu Khamenei, Ayatollah Ruhollah Khomeini, pada 1989 pernah dihadiri sekitar 10 juta pelayat. Acara tersebut bahkan sempat memicu kekacauan ketika aparat hampir kehilangan kendali atas peti jenazah Khomeini akibat membludaknya massa.

Prosesi pemakaman di Teheran akan berlangsung selama tiga hari dengan sebagian wilayah udara ibu kota ditutup sementara. Setelah itu jenazah akan dipindahkan ke Kota Qom pada Selasa sebelum dibawa ke Najaf dan Karbala di Irak pada Rabu.

Najaf dan Karbala merupakan dua kota suci Syiah yang memiliki hubungan erat dengan Iran. Khamenei kemudian dijadwalkan dimakamkan pada Kamis di kota kelahirannya, Mashhad, yang berada di wilayah timur Iran.

Pemerintah Iran hingga kini belum mengumumkan apakah Mojtaba Khamenei, putra sekaligus penerus Khamenei, akan muncul dalam rangkaian upacara tersebut. Mojtaba dilaporkan mengalami luka dalam serangan yang menewaskan ayah, istri, dan sejumlah kerabatnya dan belum terlihat di depan publik sejak saat itu.

Perlawanan terhadap musuh asing telah lama menjadi bagian penting dari ideologi Republik Islam Iran selama hampir lima dekade terakhir. Negara itu lahir dari Revolusi Islam 1979 yang bernuansa anti-Barat dan kemudian memperkuat kekuasaannya melalui perang delapan tahun melawan Irak.

Tokoh senior Iran sekaligus kepala negosiator saat ini, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyebut pemakaman tersebut sebagai pembaruan sumpah bangsa terhadap jalan para syuhada. Ia juga mengatakan prosesi itu menjadi pengingat atas nilai-nilai Revolusi Islam yang menjadi fondasi negara.

Di Teheran, berbagai poster besar bergambar Khamenei dipasang menjelang pemakaman. Sejumlah warga menyebut Khamenei akan dikenang karena gaya hidup sederhana serta upayanya memperkuat kedaulatan dan kemampuan militer dalam negeri Iran.

Seorang warga perempuan mengatakan warisan politik Khamenei adalah Iran-sentrisme dan perlawanan terhadap kekuatan besar dunia. Menurutnya, Khamenei selalu menekankan bahwa rakyat Iran harus menentukan masa depan mereka sendiri tanpa campur tangan pihak luar.

Meski demikian, Khamenei meninggalkan Iran yang selama puluhan tahun mengalami perpecahan tajam. Banyak generasi muda tumbuh di tengah represi politik dan kesulitan ekonomi sehingga memiliki pandangan negatif terhadap kepemimpinannya.

Associate Professor Johns Hopkins School of Advanced International Studies, Narges Bajoghli, mengatakan perang terbaru telah mengubah persepsi sebagian masyarakat terhadap Khamenei. Kemampuan Iran bertahan dari serangan dan memberikan tekanan kepada musuh dianggap sebagian warga sebagai pembenaran atas strategi garis keras yang selama ini diterapkannya.

Menurut Bajoghli, kematian Khamenei mengubah citranya dari sosok represif menjadi arsitek strategi yang dinilai berhasil menjaga keutuhan Iran menghadapi ancaman terbesar dalam sejarah modern negara tersebut. Namun ia menegaskan catatan domestik pemerintahan Khamenei tetap tidak bisa diabaikan.

Seorang mahasiswa berusia 23 tahun di Teheran menilai sejarah kemungkinan akan memperlakukan Khamenei lebih baik dibanding penilaian saat ini. Ia mengatakan masyarakat Iran cenderung mengagumi pemimpin yang mampu memperluas pengaruh negaranya di panggung internasional.

Meski popularitas Khamenei menurun dalam beberapa tahun terakhir, jutaan warga Iran yang didominasi kelompok konservatif tetap mendukung kepemimpinan ulama dan militer. Kelompok tersebut menilai kekuatan militer Iran menjadi salah satu pencapaian terbesar selama masa pemerintahannya.

Dalam beberapa hari terakhir, tokoh konservatif dan petinggi militer terus menyampaikan pidato anti-Israel dan anti-Amerika Serikat. Mereka menyebut persediaan rudal serta kemampuan drone Iran sebagai bagian penting dari warisan Khamenei.

Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menghadapi tekanan dari kelompok yang lebih moderat untuk memperoleh pencairan dana Iran yang dibekukan melalui negosiasi dengan Amerika Serikat. Namun pembicaraan tidak langsung yang berlangsung di Doha pekan ini gagal menghasilkan pelonggaran sanksi maupun pencairan dana baru.

Kegagalan itu terjadi setelah Iran menolak menyerahkan kendali atas Selat Hormuz yang merupakan jalur vital perdagangan energi dunia. Jalur tersebut berada di bawah pengaruh Korps Garda Revolusi Islam Iran yang kerap memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah sipil.

Sejumlah analis menilai kebijakan garis keras Khamenei justru menjadi faktor yang pada akhirnya menyebabkan dirinya menjadi sasaran serangan. Direktur Timur Tengah Chatham House, Sanam Vakil, mengatakan kebijakan regional Iran yang dianggap destabilisatif memicu tindakan militer Israel terhadap negara tersebut.

Vakil menilai rezim Iran harus tetap menghormati warisan Khamenei selama proses pemakaman berlangsung. Namun ia mempertanyakan apakah pemerintah juga akan mempertahankan ide-ide lama Khamenei atau justru menggunakan momentum ini untuk mengubah arah kebijakan Iran di masa depan.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Niko Sigur juga mendapat kesempatan tampil sejak menit pertama, sedangkan Derek Cornelius, Nathan Saliba, dan Liam Millar memulai laga dari bangku cadangan.

Di kubu Maroko, pelatih Walid Regragui hanya melakukan satu perubahan. Redouane Halhal masuk menggantikan Chadi Riad yang mengalami cedera lutut saat menghadapi Belanda pada babak 32 besar.

Berdasarkan laman FIFA, berikut susunan pemain kedua tim:

Kanada (4-4-2): Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Luc De Fougerolles, Richie Laryea; Niko Sigur, Stephen Eustaquio, Ali Ahmed, Tajon Buchanan; Jonathan David, Tani Oluwaseyi.

Maroko (4-2-3-1): Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Issa Diop, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Brahim Diaz; Ismael Saibari.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Perusahaan grup PT Royal Golden Eagle (RGE), yang terafiliasi dengan Sukanto Tanoto itu dilabeli sebagai perusak lingkungan dan penyebab musibah banjir, yang operasionalnya dibekukan pemerintah sejak Desember 2025.

Luhut menerima delegasi Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara (Sekber Gokesu) di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang berlokasi di Jalan MH Thamrin, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2026). 

Pertemuan berlangsung di ruang Rapat Gedung DEN dengan suasana akrab, dan serius dalam waktu lebih dari 60 menit.

Rombongan Sekber Gokesu duduk di kursi sebelah kanan Luhut, sementara pihak DEN menduduki barisan kursi di sebelah kirinya. Selain puluhan orang yang hadir langsung di kantor DEN, sejumlah pejabat di kawasan Danau Toba turut hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom. 

Mereka adalah Bupati Samosir Vandiko Gultom, Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Parlindungan Lumbantoruan, dan sejumlah kepala dinas dari kabupaten lain.

Pertemuan berlangsung dengan serius, tetapi terlihat Luhut sangat menghormati para rohaniwan dan masyarakat dengan menyapa "Amang", yang artinya bapak.

Hadir antara lain Ketua Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara (Sekber Gokesu) Pastor Walden Sitanggang OFMCap, yang mengenakan jubah Fransiskan warna cokelat. 

Hadir juga Ephorus HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Pdt. Dr Victor Tinambunan, mengenakan setelan jas biru dongker, dasi bernuansa ungu, dan kemeja putih.

Turut hadir Ephorus GPKB (Gereja Punguan Kristen Batak) Pdt. Marihot Siahaan, mengenakan kemeja batik paduan biru hitam dan berjenggot lebat. 

Kemudian Pdt. Lucie Tobing Kadep Diakonia GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia), dan Pdt. Saidon Ambarita sebagai Praeses HKI Daerah VII Jawa-Bali. 

Pegiat masyarakat adat dan lingkungan hidup tampak antara lain Dr Dimpos Manalu, Rocky Pasaribu dan lainnya.

LBP Telepon Menteri Kehutanan

LBP juga menekankan supaya ke depannya, para bupati di kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya, membantu proses pengakuan masyarakat adat melalui Surat Keputusan maupun Peraturan Daerah. 

Luhut menyampaikan instruksi terkait penataan lahan, seperti pembibitan tanaman bernilai ekonomi tinggi misalnya, kopi, alpukat dan makadmia. 

Untuk penunjang pariwisata Danau Toba, ia meminta pembangunan infrastruktur seperti Pelabuhan di Tongging, menambah armada kapal feri, dan memperbaiki akses jalan yang rusak. 

Di tengah diskusi yang sedang berlangsung, LBP menelepon Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar memproses surat-surat dari kabupaten di kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya. Suara Raja Juli terdengar dari speaker ponsel Luhut, "Siap, Pak..."

Cuaca ruangan sangat dingin, sehingga delegasi dari kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya merasakan agak kedinginan. 

LBP didampingi oleh Lambock V. Nahattands, pejabat di Sekretariat Kabinet (2001-2005), Van Basten Pandjaitan (Staf Khusus LBP), dan Armando Siahaan—salah satu anak didik binaan Luhut sejak di SMA Unggul DEL dan baru saja lulus dari Harvard Business School.

Setelah menyapa semua peserta dengan bahasa Batak Toba, sekaligus memberi pengantar singkat, LBP mempersilakan Van Basten membacakan paparan. Lalu, LBP mempersilakan Ephorus HKBP Victor Tinambunan berbicara. Ephorus langsung mempersilakan Ketua Sekber berbicara.

Ketua Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara (Sekber Gokesu), Pastor Walden Sitanggang, OFMCap, mengatakan bahwa 13 orang yang terdiri atas rohaniawan pastor (pemuka agama Katolik), pendeta (rohaniawan Kristen), dan pegiat masyarakat adat serta lingkungan hidup bertindak selaku wakil masyarakat Tapanuli Raya dan Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

“Izinkanlah kami sebagai masyarakat Tapanuli Raya dan Kawasan Danau Toba menyapa bapak dan menitipkan salam dari masyarakat yang selama ini kami dampingi untuk mewarisi tanah adatnya dan juga menjaga lingkungan yang akan mereka wariskan bagi anak cucu di masa mendatang,” kata Pastor Walden. 

Komitmen Pemerintah Menutup PT TPL

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, mendengar saksama pernyataan-pernyataan pihak delegasi Sekber Gokesu. Ketika mendengar paparan Rocky Pasaribu yang isinya mirip dengan paparan Pastor Walden, Luhut langsung menyela. 

"Nggak usah diulang-ulang. Kita juga nggak setuju ada konsesi baru," kata Luhut, kakek 78 tahun, kelahiran Huta Namora, Silaen, Toba, Sumatera Utara, 28 September 1947.

Luhut dengan nada serius berujar, "Jangan curiga sama saya. Saya ini sudah tua."

Luhut pun menyampaikan tidak pernah terlibat dan tidak memiliki saham di PT TPL. 

"Jadi masyarakat adat saya harap betul, saya tidak banyak basa-basi. Jadi saya memperjuangkan ini dengan cara saya, ya. Saya dituduh punya saham di PT Toba Pulp, segala macam. Itu juga menyakitkan buat saya. Dan termasuk orang Batak sendiri bahwa ikut menuduh itu. Saya ndak pernah ada punya (saham) apa pun di situ (PT TPL)."

Luhut kemudian mengungkapkan informasi, setelah pemerintah mencabut izin PT TPL, yang dilabeli sebagai perusahaan perusak lingkungan yang mengakibatkan banjir dan longsor besar di wilayah Tapanuli Raya pada November 2025, pihak pemilik PT Toba Pulp Lestari (TPL), keluarga Sukanto Tanoto, berupaya menemui Presiden Prabowo.

"Presiden mengaku dijumpai keluarga Tanoto di Davos. Tapi Presiden komit dan tak mau mencabut itu (pencabutan PBPH PT TPL)," kata Luhut menyela presentasi Sekber Gokesu yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat) Rocky S Pasaribu.

LBP kemudian menegaskan bahwa pencabutan izin PT TPL tidak akan dikaji ulang. 

“Presiden Prabowo tidak akan menarik pencabutan izin PBPH TPL,” kata Luhut yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin. 

Ia juga pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia era Jokowi - Jusuf Kalla, dan menjabat Kepala Staf Kepresidenan Indonesia (2014 – 2015) yang juga di era Jokowi-Kalla.

Sebagai informasi, pemerintah menghentikan sementara operasional pabrik milik PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) atau INRU di Pulau Sumatera sejak Kamis (11/12/2025). 

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Toba Pulp Lestari menerima dua kebijakan pemerintah. Pertama, dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan (Kemenhut). 

Lewat surat nomor S.468/PHL/IPHH/PHL 04 01/B/12/2025 tertanggal 8 Desember 2025, Kemenhut menetapkan penangguhan sementara akses penatausahaan hasil hutan pada wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Pada hari yang sama, perusahaan juga menerima surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara Nomor 500.4.4.44/237/DISLHK-PHPS/XII/2025 tertanggal 10 Desember 2025.

Selanjutnya, pemerintah resmi mencabut izin 28 perusahaan perusak lingkungan yang beroperasi di wilayah Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat), termasuk PT TPL. 

Pencabutan ini diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan hasil audit Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyusul terjadinya bencana hidrometeorologi parah di wilayah tersebut. 

Pencabutan izin 28 perusahaan perusak lingkungan diputuskan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas dengan jajaran Kabinet Merah Putih dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang digelar secara daring, Senin (19/1/2026). Presiden memimpin rapat tersebut di tengah lawatannya di London, Inggris. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/1/2026) malam, menjelaskan bahwa pencabutan izin 28 perusahaan itu tidak terlepas dari bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025. 

Di tengah bencana, Satgas PKH mempercepat audit perusahaan yang diduga melanggar aturan baik di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat. 

Presiden Prabowo menghadiri pertemuan tahunan ke-56 The World Economic Forum (WEF) yang berlangsung di Davos-Klosters, Swiss, 19-23 Januari 2026. Merujuk pada pernyataan Luhut, keluarga Sukanto Tanoto berupaya menjumpai Prabowo di sela kegiatan di Davos.

Sukanto Tanoto dikenal sebagai pendiri Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha yang bergerak di sektor pulp, kertas, energi, dan kelapa sawit dengan jaringan bisnis internasional. Tanoto lahir di Belawan, Medan. 

Sukanto adalah pemilik kelompok usaha di bidang industri pulp dan kertas Asia Resources Pacific International Holdings Ltd (APRIL) yang membawahi antara lain PT TPL, PT Riau Pulp & Paper, Asia Symbol, kemudian minyak kelapa sawit (Asian Agri dan Apical). 

Tanah Warisan Demi Perut Anak Cucu

Bersamaan dengan itu, Walden mengatakan bahwa delegasi membawa pesan dan pengharapan kuat dari masyarakat Tapanuli Raya, yakni memohonkan agar Luhut Binsar Panjaitan memiliki hati yang terbuka menyambungkan perjuangan masyarakat kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar berkenan memahami dan mengabulkan permohonan masyarakat Tapanuli Raya dan Kawasan Danau Toba, khususnya yang selama ini adalah korban kriminalisasi PT TPL. 

“Sekarang, di pundak kami, di tangan kami, di hati kami, di pikiran dan batin kami ada air mata dan peluh keringat dari masyarakat yang selama ini berjuang untuk mewarisi tanah leluhurnya dan mengolahnya demi sejengkal perut anak-anaknya dan kemudian menyekolahkannya agar memiliki masa depan yang lebih baik,” ujar Walden. 

“Perjuangan ini berat bagi kami, tetapi kami tidak goyah karena kami juga yakin bahwa Bapak Luhut Binsar Panjaitan memahami sistem kekerabatan dan kemelekatan orang Batak dengan tanahnya. Jauh sebelum Indonesia Merdeka, orang Batak sudah memiliki sistem pertanahan,” ujar Walden menambahkan. 

Mengikuti pola sistem pertanahan itu, kearifan lokal bisa dipakai untuk menganalisa dan mencari solusi hingga memutuskan jalan yang diambil pemerintah sesuai dengan penghayatan orang Batak yang memegang kuat tradisi, filosofi, dan religi. 

Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara merupakan kesatuan dari semua gereja, masyarakat adat, dan pegiat lingkungan hidup yang komit pada pelestarian alam serta pendampingan terhadap masyarakat termarjinalkan. 

Walden mengaku menerima keluarga yang cemas dan gelisah karena masa lalu yang kelam, khususnya karena kehadiran PT Inti Indorayon Utama dan kemudian berganti menjadi PT TPL, juga karena kehadiran orang-orang dan kelompok yang rakus dan kurang menghargai masyarakat lokal yang sudah melekat dengan tanah dan hutan dalam wilayah adatnya. 

“Mereka terusik bahkan termarjinalkan dan sebagian dikriminalisasi,” kata Walden. 

“Namun, kami tidak pesimis melainkan optimis sebab masa depan masih lebih jauh dari masa lalu yang kelam. Karena pengharapan itulah kami melangkah, kami datang dengan hati yang tulus memohon agar Bapak Luhut sebagai pejabat republik ini bersedia menyambungkan perjuangan kami kepada Bapak Presiden RI, H. Prabowo Subianto,” ujar Walden mengakhiri dengan seruan salam, “Horas! Horas! Horas!” 

Pemaparan Dampak dan Rekomendasi

Rocky Pasaribu mempresentasikan dokumen Sekber Gokesu berjudul "Menata Ulang Eks PBPH PT TPL: Agenda Pemulihan Ekologis dan Pengakuan Masyarakat Adat". 

Rocky Pasaribu selaku Direktur KSPPM memaparkan tujuh butir dampak nyata 5 bulan pascapenutupan PT TPL, yaitu:

1. Konflik sosial mulai mereda. 

2. Petani memiliki akses yang lebih luas untuk mengelola lahan. 

3. Arus lalu lintas menjadi lebih aman dan lancar. 

4. Debu di sepanjang jalan bekas jalur angkutan kayu berkurang. 

5. Aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali bergeliat, terutama di sektor pertanian dan usaha kecil. 

6. Kolaborasi multipihak mulai terbentuk untuk merancang arah pembangunan Tano Batak pasca-TPL. 

7. Suasana hidup bermasyarakat di desa-desa sekitar eks konsesi menjadi lebih kondusif. 

Sekber Gokesu memperlihatkan peta sebaran wilayah adat yang telah diverifikasi Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) di eks PBPH PT TPL di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Sektor Tele, Sektor Aek Nauli, Sektor Aek Raja, Sektor Habinsaran, dan Sektor Sidempuan. 

Masih menurut data Sekber Gokesu, dari lahan seluas 167.912 hektare eks konsesi PT TPL terdapat 43.294 hektare sebagai klaim tanah masyarakat adat (dari data KSPPM & Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN Tano Batak). Kemudian, seluas 36.534 hektare sebagai kawasan Daerah Aliran Sungai/Daerah Tangkapan Air (DAS/DTA) serta 76.879 hektare sebagai kawasan eukaliptus. 

Rekomendasi Menata Ulang Eks Konsesi TPL:

1. Pemulihan lingkungan, khususnya di Daerah Tangkapan Air (DTA) dan Daerah Aliran Sungai (DAS). 

2. Pengembalian wilayah adat. 

3. Penghentian pemberian izin baru industri ekstraktif. 

Sekber Gokesu menyampaikan arah baru pembangunan Tano Batak dengan memperkuat ekosistem pendidikan, riset, dan inovasi melalui pengembangan teknologi, pertanian modern, dan kewirausahaan, dengan memperluas model yang telah dibangun oleh Institut Teknologi Del. 

Kemudian, mengembangkan ekonomi hijau berbasis potensi lokal seperti kopi, kemenyan, andaliman, hortikultura, dan pohon berbuah. 

Selanjutnya, mengembangkan pariwisata berbasis komunitas sebagai penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat. 

Dimpos Manalu menambahkan poin perbedaan konsep pengelolaan lahan eks TPL versi Sekber Gokesu dengan konsep yang disampaikan Van Basten soal luasan tanah yang menjadi hak komunitas Masyarakat Adat.

Berbasis pemaparan Van Basten, terdapat lahan APL (Areal Penggunaan Lain) atau kawasan di luar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi pembangunan dan kegiatan di luar bidang kehutanan, sekitar 23.000 hektare.

Sementara, menurut Dimpos yang juga dosen Universitas HKBP Nommensen, data Sekber mencatat 43.000 hektare. Secara umum, terdapat pertemuan ide, gagasan, dan data dengan frekuensi yang seirama antara Sekber Gokesu dengan LBP soal pemulihan alam: tutup permanen TPL.

Ketika Rocky memaparkan slides, LBP kadang menyeletuk spontan. Terkait pasca-pencabutan PBPH, Sekber Gokesu khawatir akan terbit izin baru atau reoperasi PT TPL dengan nama baru, sekadar ganti baju.

Federation Internationale de Football Association (FIFA) telah menjadwalkan dua pertandingan yang akan memperebutkan tiket menuju perempat final. 

Kanada akan berhadapan dengan Maroko, sedangkan Paraguay ditantang finalis edisi sebelumnya, Prancis. 

Keempat tim sama-sama datang dengan modal kemenangan meyakinkan, meski ditempuh melalui cara yang berbeda.

Laga Kanada kontra Maroko menjadi pembuka rangkaian pertandingan dan dijadwalkan kick off pukul 00.00 WIB. Pertandingan ini mulai pada pukul 00.00 WIB. Les Rouges melangkah ke fase ini usai menyingkirkan Afrika Selatan berkat gol dramatis Stephen Eustaquio pada masa injury time, sedangkan Maroko lolos setelah menumbangkan Belanda pada Babak 32 Besar.

Empat jam berselang (04.00 WIB), Paraguay akan menghadapi finalis edisi sebelumnya, Prancis. 

La Albirroja menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman lewat adu penalti, sementara Les Bleus tampil meyakinkan usai membantai Swedia 3-0 berkat dua gol Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola.

Berikut Jadwal Piala Dunia Minggu 5 Juli 2026: 

Babak 16 Besar: Kanada vs Maroko (00.00 WIB)

Babak 16 Besar: Paraguay vs Prancis (04.00 WIB)

Untuk menjamin perlindungan tersebut, seluruh rumah sakit diminta memperkuat sistem keamanan pelayanan melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP), khususnya di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap potensi gangguan keamanan.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, menginstruksikan seluruh manajemen rumah sakit di Indonesia agar memastikan tenaga kesehatan dapat bekerja dalam kondisi yang aman dan terlindungi. 

Menurutnya, perlindungan terhadap nakes harus menjadi tanggung jawab setiap rumah sakit, terutama saat mereka menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa setiap RS dalam hal ini manajemen harus menyediakan SOP. Perlindungan Nakes terutama di IGD,” kata Azhar Jaya dikutip dari RRI, Sabtu (04/07/2026).

Azhar menjelaskan, keberadaan SOP yang jelas tidak hanya bertujuan menjaga kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengantisipasi berbagai potensi ancaman terhadap tenaga kesehatan saat bertugas. 

Dengan adanya prosedur yang baik, rumah sakit diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh petugas medis maupun tenaga kesehatan lainnya.

Lebih lanjut, Kemenkes menegaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki hak untuk menghentikan sementara pelayanan apabila menghadapi situasi yang mengancam keselamatan atau membuat mereka merasa tidak aman. 

Ketentuan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang menjalankan tugas profesionalnya.

“Setiap nakes yang bertugas berhak untuk menghentikan upaya kesehatan yang dilakukan jika tidak nyaman dan merasa terancam. Hal tersebut telah di atur dalam Undang-Undang,” ucap Azhar.

Selain mengingatkan pihak rumah sakit, Kemenkes juga mengimbau masyarakat agar menghormati tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas pelayanan. 

Segala bentuk kekerasan, intimidasi, ancaman, maupun tindakan premanisme terhadap tenaga kesehatan dinilai tidak dapat dibenarkan dan memiliki konsekuensi hukum.

Azhar menegaskan bahwa pelaku kekerasan terhadap tenaga kesehatan tidak hanya dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama apabila tindakan tersebut mengandung unsur penganiayaan maupun perbuatan melawan hukum lainnya.

“Sekali lagi, kepada masyarakat jika ancaman kepada nakes yang bertugas berujung pada kekerasan fisik dan verbal. Pelaku tidak hanya dijerat UU Kesehatan tetapi juga KUHP terkait penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan,” kata Azhar.

Melalui penguatan SOP, perlindungan hukum, serta dukungan dari masyarakat, Kementerian Kesehatan berharap tenaga kesehatan dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa rasa takut, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal, aman, dan berkualitas.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kehadiran para klasifier baru tersebut diharapkan mampu memperkuat pemerataan layanan klasifikasi atlet disabilitas sekaligus mendukung pembinaan prestasi olahraga paralimpik di berbagai daerah.

Program pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) bekerja sama dengan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia. 

Kegiatan dibagi menjadi dua wilayah pelaksanaan, yakni Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, guna menjangkau peserta dari berbagai provinsi.

Secara keseluruhan terdapat 77 peserta yang berasal dari 28 provinsi mengikuti pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas kategori disabilitas fisik. 

Pelatihan pertama untuk wilayah Indonesia bagian barat digelar di Kota Solo pada 19-22 Mei 2026 dan diikuti oleh 45 peserta. 

Seluruh peserta pada tahap pertama berhasil menyelesaikan pelatihan dan dinyatakan lulus sehingga berhak memperoleh sertifikasi sebagai tenaga klasifikasi olahraga disabilitas fisik.

Sementara itu, pelatihan tahap kedua untuk wilayah Indonesia bagian timur berlangsung di Kota Makassar pada 29 Juni hingga 2 Juli 2026. 

Sebanyak 32 peserta dari 11 provinsi mengikuti kegiatan tersebut. Dari jumlah itu, 27 peserta dinyatakan lulus dan resmi menjadi klasifier olahraga disabilitas fisik.

Dengan hasil tersebut, Indonesia kini memiliki tambahan 72 tenaga klasifikasi olahraga disabilitas fisik yang tersebar di berbagai daerah. 

Kehadiran mereka diharapkan dapat memperluas akses layanan klasifikasi bagi calon atlet penyandang disabilitas, terutama di provinsi yang selama ini belum memiliki klasifier tersertifikasi.

Plt Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leny Kurnia, mengatakan penambahan tenaga klasifikasi menjadi langkah penting untuk mendukung pemerataan pembinaan olahraga disabilitas di seluruh Indonesia.

"Output dari kegiatan ini, kami ingin ada tenaga klasifier baru yang berkompeten untuk melakukan klasifikasi di daerah-daerah, khususnya daerah yang belum ada klasifier tersertifikasi, sehingga ada pemerataan di setiap provinsi untuk memiliki klasifier olahraga disabilitas," kata Leny Kurnia, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, keberadaan klasifier di setiap daerah akan mempermudah proses identifikasi dan pembinaan atlet sejak dini. 

Dengan demikian, penyandang disabilitas yang memiliki potensi olahraga dapat segera memperoleh penanganan yang sesuai dan diarahkan ke cabang olahraga yang tepat.

Chief Classifier NPC Indonesia, Dr. dr. Retno Setianing, Sp.KFR (K), menjelaskan bahwa proses klasifikasi merupakan tahapan yang tidak bisa dipisahkan dalam olahraga disabilitas. 

Setiap atlet wajib menjalani klasifikasi sebelum diperbolehkan mengikuti kompetisi resmi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pemerataan tenaga klasifikasi juga dinilai membuka kesempatan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas di berbagai daerah untuk menjadi atlet berprestasi. 

Melalui proses klasifikasi yang tepat, atlet dapat ditempatkan pada cabang olahraga dan nomor pertandingan yang sesuai dengan kondisi fungsionalnya sehingga kompetisi berlangsung secara adil.

"Kita menghadapi tantangan, dengan luasnya wilayah Indonesia, masih sedikit kesadaran masyarakat di daerah bahwa para penyandang disabilitas juga bisa berprestasi. Klasifikasi menjadi hal yang sangat penting dalam olahraga disabilitas karena menjadi pondasi untuk pertandingan yang setara, sehingga tidak ada pertandingan tanpa proses klasifikasi," jelas Retno.

"Dengan adanya pelatihan di Makassar ini, diharapkan akan ada klasifier baru yang bisa membantu untuk memberikan klasifikasi di daerahnya masing masing, sehingga calon atlet yang direkrut sudah memiliki, atau paling tidak penempatan yang mendekati dalam perkiraan sport class. Dengan begitu, ketika akan dibina olah daerahnya, sport class dari calon atlet tersebut tidak meleset terlalu jauh. Ini hal yang baik dalam mencari bibit-bibit atlet baru karena kita harus mempersiapkan Paralympic 2028," imbuhnya.

Salah seorang peserta pelatihan dari Provinsi Bali, dr. Made Dwi Puja Setiawan, Sp. K.F.R., M.Ked.Klin., AIFO-K., mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru selama mengikuti pelatihan. 

Menurutnya, materi yang diberikan sangat bermanfaat untuk mendukung proses klasifikasi atlet penyandang disabilitas di daerah.

"Menurut saya, pelatihan ini sangat penting untuk diberikan kepada tenaga klasifier dan disebar ke semua daerah karena tidak mungkin penyandang disabilitas hanya terpusat di kota-kota besar saja. Penyandang disabilitas di semua daerah memerlukan tenaga untuk mengklasifikasikan seorang atlet disabilitas, cocoknya kemana gitu, sehingga bisa menjangkau atlet lebih banyak dan variasi atlet yang dijangkau juga menjadi lebih banyak," ucap Made Puja.

Made Puja berharap program pelatihan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. 

Ia juga menginginkan adanya pelatihan yang lebih spesifik untuk masing-masing cabang olahraga agar kompetensi tenaga klasifikasi semakin meningkat dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di tingkat internasional.

"Harapannya pelatihan ini bisa berkesinambungan, dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan yang lainnya, juga ketika ada update-update ilmu yang berkembang secara internasional bisa disampaikan ke semua daerah," ucap Made Puja.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Menurut Djamari, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk aksi kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat. 

Selain itu, pemerintah juga mengecam tindakan perusakan terhadap fasilitas transportasi udara yang memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pelayanan publik di wilayah Papua, khususnya daerah-daerah yang hanya dapat dijangkau melalui jalur udara.

"Pemerintah tidak akan menoleransi segala bentuk kekerasan dan tindakan keji terhadap masyarakat maupun sarana transportasi udara yang menjadi urat nadi pelayanan bagi kehidupan masyarakat di Papua," kata Djamari dalam keterangan resminya, Jumat, 3 Juli 2026.

Ia menjelaskan, sejak menerima laporan awal mengenai insiden tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terus memantau perkembangan situasi di lapangan. 

Koordinasi juga dilakukan secara intensif bersama TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait guna memastikan langkah penanganan berjalan cepat dan tepat.

Fokus koordinasi tersebut mencakup penanganan kasus pembakaran pesawat AMA PK-RCY Nomor Seri 923 yang terjadi di Bandara Perintis Ipdeheik, Kampung Balinggama, Kabupaten Yahukimo.

Pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap kondisi keamanan di wilayah tersebut agar pelayanan penerbangan perintis tetap dapat berjalan.

Selain itu, Kemenko Polkam menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel TNI, Polri, serta unsur terkait yang terlibat dalam proses evakuasi jenazah pilot Nicholas F. Goselin. 

Proses evakuasi berhasil dilaksanakan pada Jumat (3/7/2026) sekitar pukul 09.00 WIT setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan di lokasi kejadian.

Saat ini jenazah telah berada di Rumah Sakit TNI Timika. Selanjutnya, Komando Operasi TNI Habema akan menyerahkan jenazah kepada PT AMA untuk kemudian diterbangkan menuju Jakarta.

Djamari menegaskan pemerintah berkomitmen mengusut tuntas kasus tersebut melalui proses penyelidikan yang menyeluruh. 

Aparat penegak hukum juga didorong untuk mengambil langkah tegas terhadap para pelaku agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Kemenko Polkam akan terus mendorong proses penyelidikan dan langkah penegakan hukum yang tegas oleh aparat TNI-Polri terhadap pelaku. Sekaligus, mendorong upaya pengamanan penerbangan perintis guna menjamin keselamatan masyarakat dan kelangsungan pelayanan publik," ujarnya menjelaskan.

Pemerintah menilai pengamanan penerbangan perintis di Papua menjadi salah satu prioritas, mengingat layanan tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan masyarakat di berbagai wilayah pedalaman dengan pusat layanan kesehatan, pendidikan, logistik, maupun kebutuhan pokok lainnya. 

Karena itu, sinergi antara aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat demi menjaga stabilitas keamanan serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Klub berjuluk The Magpies itu dikabarkan mencapai kesepakatan transfer senilai sekitar 50 juta euro untuk mendatangkan winger berusia 20 tahun asal Pantai Gading tersebut.

Kedatangan Toure menjadi bagian dari upaya Newcastle menutup kekosongan di sektor sayap setelah melepas kapten tim, Anthony Gordon, ke Barcelona. 

Gordon hengkang dengan nilai transfer yang disebut mencapai 70 juta euro, sehingga manajemen klub langsung bergerak mencari sosok pengganti yang dinilai memiliki potensi besar.

Sebelum menjatuhkan pilihan kepada Toure, Newcastle sebenarnya sempat mengincar pemain sayap Osasuna, Victor Munoz. 

Namun, persaingan di bursa transfer dimenangkan Liverpool yang lebih dulu mengaktifkan klausul pelepasan sang pemain senilai 40 juta euro, sehingga Newcastle harus mengalihkan fokus ke target lain.

Pilihan tersebut akhirnya jatuh kepada Toure yang tampil cukup konsisten bersama Hoffenheim sepanjang musim lalu. 

Penampilannya di Bundesliga mendapat perhatian berkat kontribusi lima gol dan sembilan assist dari 30 pertandingan liga. 

Performa tersebut turut membantu Hoffenheim mengakhiri musim di posisi kelima klasemen sekaligus mengamankan tiket tampil di Liga Europa.

Proses transfer Toure kini memasuki tahap akhir. 

Pemain muda itu dijadwalkan terbang ke Tyneside untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum diperkenalkan secara resmi sebagai rekrutan anyar Newcastle.

Manajemen Newcastle berharap kehadiran Toure mampu memberikan warna baru pada lini depan sekaligus mengisi peran yang ditinggalkan Gordon. 

Selain memiliki kecepatan dan kemampuan menggiring bola, pemain asal Pantai Gading itu juga dinilai memiliki prospek cerah untuk berkembang di kompetisi seketat Premier League.

Transfer ini sekaligus menegaskan ambisi Newcastle dalam mempertahankan daya saing di papan atas Liga Inggris. 

Meski kehilangan salah satu pemain andalan, klub besutan Eddie Howe memilih bergerak cepat di bursa transfer agar kekuatan tim tetap terjaga menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim mendatang.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Juru taktik berusia 58 tahun itu diikat kontrak jangka panjang yang akan berlaku hingga 2029.

Kehadiran Allegri menjadi bagian dari perubahan yang dilakukan Napoli setelah Antonio Conte memutuskan meninggalkan klub pada akhir musim. 

Di bawah kepemimpinan Conte, Napoli sukses mempersembahkan gelar Scudetto pada musim 2024-2025 dan kembali menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola Italia.

Penunjukan Allegri sekaligus menandai kembalinya pelatih asal Italia tersebut ke lingkungan yang tidak asing baginya. 

Sebelum meniti karier sebagai pelatih papan atas, Allegri pernah memperkuat Napoli sebagai pemain pada musim 1997-1998.

Sebelum menerima pinangan Napoli, Allegri mengakhiri masa baktinya bersama AC Milan setelah diberhentikan pada penghujung musim. 

Napoli masih menunggu proses penyelesaian kontrak Allegri dengan Milan sebelum seluruh administrasi kerja sama baru benar-benar dirampungkan.

Sepanjang karier kepelatihannya, Allegri dikenal sebagai salah satu pelatih tersukses di Italia. 

Saat membesut AC Milan, ia berhasil membawa Rossoneri meraih gelar juara Serie A.

Kesuksesan yang lebih besar kemudian diraih Allegri ketika menangani Juventus pada periode 2014 hingga 2019. 

Bersama Bianconeri, ia mempersembahkan lima gelar Serie A secara beruntun, empat trofi Coppa Italia, serta sejumlah gelar Supercoppa Italiana yang semakin mengukuhkan dominasinya di kompetisi domestik.

Tak hanya berjaya di Italia, Allegri juga mampu membawa Juventus bersaing di level Eropa dengan menembus final Liga Champions pada edisi 2015 dan 2017. 

Meski demikian, periode keduanya bersama AC Milan tidak berjalan sesuai harapan setelah klub gagal mengamankan tiket ke Liga Champions.

Secara keseluruhan, Allegri telah mengoleksi enam gelar Serie A, lima trofi Coppa Italia, serta tiga gelar Supercoppa Italiana sepanjang kariernya. 

Berbagai pencapaian tersebut juga membuatnya beberapa kali dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A, sehingga Napoli berharap pengalaman dan rekam jejaknya mampu membawa klub kembali meraih prestasi di level domestik maupun Eropa.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Dari dua kejuaraan bergengsi yang diikuti, skuad Merah Putih berhasil mengoleksi total 22 medali yang terdiri atas 11 emas, 4 perak, dan 7 perunggu. 

Prestasi tersebut menjadi modal penting dalam persiapan menghadapi Asian Para Games 2026 di Nagoya, Jepang, sekaligus bagian dari proyeksi menuju Paralimpiade Los Angeles 2028.

Sosok yang paling bersinar dalam lawatan tersebut adalah Leani Ratri Oktila. Atlet andalan Indonesia itu sukses menyumbangkan lima medali emas dari total 11 emas yang diraih tim nasional, sekaligus kembali menegaskan dominasinya di level dunia.

Belasan atlet para bulu tangkis Indonesia yang diberangkatkan ke Eropa merupakan bagian dari program pembinaan jangka panjang National Paralympic Committee (NPC) Indonesia. 

Mereka menjalani dua turnamen internasional yang masuk dalam kalender resmi BWF sebagai ajang mengumpulkan poin peringkat dunia sekaligus mengukur kekuatan calon lawan menjelang Asian Para Games.

Perjalanan dimulai pada ajang French Para Badminton International 2026 yang berlangsung di Mulhouse, Prancis, pada 16-21 Juni 2026. 

Dalam turnamen tersebut, Indonesia berhasil mengoleksi lima medali emas, tiga medali perak, dan tiga medali perunggu.

Usai menyelesaikan turnamen di Prancis, skuad Merah Putih melanjutkan perjuangan pada British and Irish Para Badminton International 2026 yang berlangsung di Dublin, Republik Irlandia, pada 24-28 Juni 2026. 

Hasilnya bahkan lebih impresif. Indonesia sukses meraih enam medali emas, satu medali perak, dan empat medali perunggu, sekaligus keluar sebagai juara umum turnamen.

Jika digabungkan dari dua ajang tersebut, Indonesia membawa pulang total 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. 

Raihan tersebut memperlihatkan konsistensi para atlet Indonesia dalam bersaing di level internasional sekaligus memperkuat posisi mereka dalam perburuan tiket menuju Asian Para Games 2026.

Leani Ratri Oktila menjadi penyumbang medali emas terbanyak. Atlet asal Riau itu mempertahankan dominasinya di nomor tunggal putri klasifikasi SL4 dan ganda campuran SL3-SU5 bersama Hikmat Ramdani pada kedua turnamen. 

Satu medali emas lainnya diraih Leani saat berpasangan dengan Khalimatus Sadiyah di nomor ganda putri SL3-SU5 pada turnamen di Irlandia.

Penampilan impresif juga ditunjukkan Subhan. Atlet klasifikasi SH6 tersebut bersama Dimas Tri Aji selalu menjadi juara di nomor ganda putra SH6, sementara bersama Rina Marlina ia juga berhasil mempertahankan gelar di nomor ganda campuran SH6 pada dua kejuaraan berturut-turut.

Dominasi Indonesia turut terlihat di nomor ganda putra SL3-SU5. Pasangan Fredy Setiawan dan Hikmat Ramdani tampil konsisten dengan merebut medali emas di Prancis maupun Irlandia tanpa mampu dibendung lawan-lawannya.

Konsistensi performa para atlet selama menjalani rangkaian turnamen di Eropa mendapat apresiasi dari Koordinator Pelatih Para Bulu Tangkis Indonesia, Jarot Hernowo. 

Menurutnya, hasil tersebut memiliki arti penting karena menjadi indikator kesiapan atlet menghadapi Asian Para Games 2026.

Jarot menjelaskan bahwa kejuaraan di Prancis dan Irlandia diikuti banyak atlet elite Asia yang juga tengah berburu poin peringkat dunia untuk lolos ke Asian Para Games.

"Di nomor-nomor tertentu, pesertanya kebanyakan dari ranking lima besar Asia. Mereka itulah yang nanti akan ikut di Asian Para Games 2026. Dan, kalau melihat dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi yang Insya Allah lolos dalam kualifikasi untuk bertanding di Asian Para Games," kata Jarot, Rabu (1/7/2026).

Menurut Jarot, atmosfer persaingan menuju Asian Para Games sebenarnya sudah mulai terasa sejak dua turnamen di Eropa tersebut. 

Hampir seluruh nomor unggulan Indonesia mendapat tantangan berat dari atlet-atlet Asia yang memiliki kualitas seimbang.

Salah satu persaingan paling sengit terjadi di nomor ganda putri SL3-SU5. Pasangan Indonesia, Leani Ratri Oktila/Khalimatus Sadiyah, harus mengakui keunggulan wakil India, Manasi Girishchandra Joshi/Thulasimanthi Murugesan, pada final di Prancis dengan skor 19-21, 21-15, 21-11. 

Namun, pasangan Indonesia berhasil membalas kekalahan tersebut pada final di Irlandia setelah menang 21-14, 13-21, 21-17.

"Persaingan di antara atlet dari Asia sangat ketat karena di nomor-nomor yang menjadi unggulan kita saingan utamanya sebagian besar dari atlet Asia. Hanya ada satu atau dua nomor saja yang pesaingnya datang dari benua lain," tutur Jarot.

Ubah Pola Permainan Jadi Kunci

Leani Ratri Oktila mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih selama menjalani tur Eropa. 

Baginya, keberhasilan membawa pulang tiga medali emas dari Irlandia terasa sangat spesial karena turnamen tersebut merupakan kompetisi level tertinggi dalam kalender resmi BWF.

"Puji Tuhan hasil di dua event kemarin seperti yang diinginkan," kata Ratri.

Leani mengungkapkan bahwa perubahan strategi menjadi faktor utama keberhasilan dirinya bersama Khalimatus Sadiyah merebut kembali gelar juara di nomor ganda putri SL3-SU5 setelah sebelumnya kalah dari pasangan India di Prancis.

"Kita kalah (di Perancis) lewat pertandingan yang ketat. Dari sisi head to head juga kita saling mengalahkan. Di turnamen level satu (Irlandia), kita bisa menang karena lebih siap dan mau mengubah pola permainan," ungkap Ratri.

Meski berhasil membalas kekalahan, Leani menilai pasangan-pasangan asal India masih menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai menjelang Asian Para Games 2026. 

Oleh karena itu, ia berharap mampu menjaga performa, kebugaran, dan konsistensi permainan hingga tampil di Nagoya nanti.

"Target pribadi di Nagoya nanti, bisa bertanding dalam kondisi badan yang sehat, bugar, supaya bisa meraih tiga emas," ucap Ratri.

Sebelum tampil di Asian Para Games Nagoya yang dijadwalkan berlangsung pada 18-24 Oktober 2026, tim para bulu tangkis Indonesia masih akan mengikuti satu turnamen internasional di China pada Agustus mendatang. 

Ajang tersebut akan menjadi kesempatan terakhir bagi para atlet untuk menambah poin peringkat dunia sekaligus mematangkan persiapan menghadapi pesta olahraga terbesar bagi atlet disabilitas di Asia.

Rekap Perolehan Medali Indonesia

French Para Badminton International 2026 (Mulhouse, Prancis)

Emas: Leani Ratri Oktila (Tunggal Putri SL4), Fredy Setiawan/Hikmat Ramdani (Ganda Putra SL3-SU5), Subhan/Dimas Tri Aji (Ganda Putra SH6), Hikmat Ramdani/Leani Ratri Oktila (Ganda Campuran SL3-SU5), Subhan/Rina Marlina (Ganda Campuran SH6).

Perak: Qonitah Ikhtiar Syakuroh (Tunggal Putri SL3), Rina Marlina (Tunggal Putri SH6), Leani Ratri Oktila/Khalimatus Sadiyah (Ganda Putri SL3-SU5).

Perunggu: Fredy Setiawan (Tunggal Putra SL4), Warining Rahayu/Qonitah Ikhtiar Syakuroh (Ganda Putri SL3-SU5), Fredy Setiawan/Khalimatus Sadiyah (Ganda Campuran SL3-SU5).

British & Irish Para Badminton International 2026 (Dublin, Irlandia)

Emas: Hikmat Ramdani/Fredy Setiawan (Ganda Putra SL3-SU5), Leani Ratri Oktila/Khalimatus Sadiyah (Ganda Putri SL3-SU5), Hikmat Ramdani/Leani Ratri Oktila (Ganda Campuran SL3-SU5), Leani Ratri Oktila (Tunggal Putri SL4), Dimas Tri Aji/Subhan (Ganda Putra SH6), Subhan/Rina Marlina (Ganda Campuran SH6).

Perak: Fredy Setiawan/Khalimatus Sadiyah (Ganda Campuran SL3-SU5).

Perunggu: Muh Al Imran (Tunggal Putra SL3), Qonitah Ikhtiar Syakuroh (Tunggal Putri SL3), Warining Rahayu/Qonitah Ikhtiar Syakuroh (Ganda Putri SL3-SU5), Khalimatus Sadiyah (Tunggal Putri SL4).

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Timnas Argentina susah payah melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tim Tango menang 3-2 atas Tanjung Verde dalam laga yang berlangsung 120 menit di Miami Stadium, Sabtu (4/6/2026) pagi WIB.

Messi menyumbang satu gol kemenangan Argentina pada babak pertama. La Pulga juga berperan untuk gol ketiga timnya lewat bola sepak pojok yang berakhir own goal Diney.

FIFA menobatkan Messi sebagai Man of The Match (MoTM) pertandingan Argentina vs Tanjung Verde. Dia juga mendapat rating tertinggi 9,5 versi Sofascore.

Gol ke gawang Tanjung Verde menjadi yang ketujuh dibuat Messi di Piala Dunia 2026. LM10 sementara ini memimpin daftar top skor, unggul atas Kylian Mbappe (6 gol) dan Erling Haaland (5 gol).

Berbagai rekor dibuat Lionel Messi usai laga Argentina vs Tanjung Verde. Squawka mencatat, dia menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 8 laga Piala Dunia secara beruntun.

Messi juga menjadi pemain pertama sejak 1966 yang sukses mencetak gol dalam 5 pertandingan fase gugur berturut-turut. Gol ke gawang Tanjung Verde adalah yang ke-20 buatnya di Piala Dunia sejak 2006.

20 Gol membuat Messi mengukuhkan diri sebagai pemain paling subur dalam sejarah Piala Dunia. Bukan tidak mungkin dirinya menambah golnya lagi, mengingat Argentina sukses melaju ke babak 16 besar.

Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa

1. Lionel Messi (Argentina): 20 gol
2. Kylian Mbappe (Prancis): 18 gol
3. Miroslav Klose (Jerman): 16 gol
4. Ronaldo Nazario (Brasil): 15 gol
5. Gerd Mueller (Jerman Barat): 14 gol.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Jika tidak menunjukkan perbaikan, lembaga tersebut bakal dibubarkan dan diganti dengan perusahaan asal Swiss, yaitu Société Générale de Surveillance (SGS).

"Ancaman Presiden jelas. Kalau dalam waktu setahun enggak ada perbaikan, Bea Cukai akan dibubarin," ujar Purbaya dalam wawancara bersama Denny Sumargo yang diunggah di kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Kamis (2/7/2026).

Prabowo sebenarnya meminta Bea Cukai dibubarkan langsung. Namun, Purbaya meminta waktu agar diberi kesempatan membenahi institusi tersebut sebelum keputusan pembubaran dijalankan.

"Udah diputusin malah. Pak Presiden bilang, 'ganti, bubarkan'. Saya ngerayu dia sedikit, 'Pak, setelah ini Pak ya, biar saya beresin dulu'," ujar Purbaya.

Ia mengatakan dirinya kini menargetkan pembenahan Bea Cukai selesai pada September tahun ini.

"Jadi saya minta betulin itu sampai September ini. Saya akan masuk lagi ke sana obrak-obrik semuanya," ujarnya.

Menurut dia, jika pembubaran benar-benar dilakukan, ribuan pegawai Bea Cukai akan terdampak.

Purbaya menjelaskan dirinya telah menjelaskan langsung kepada jajaran pimpinan Bea Cukai mengenai langkah ini.

"Bea Cukai itu sudah diputuskan dibubarin di rapat terbatas. Saya justru ngegebuk anda (Bea Cukai) ini supaya anda bisa memperbaiki diri supaya enggak dibubarin. Saya bisa ngerayu Presiden setahun," ucapnya.

Dalam proses pembenahan, Purbaya mengaku masih menemukan dugaan pelanggaran mulai dari praktik under invoicing hingga impor ilegal.

Ia menyebut dugaan pelanggaran serupa juga masih dipantau di lingkungan Bea Cukai Jakarta meski telah dilakukan perombakan pejabat.

"Sekarang yang Jakarta pun seperti itu sama, padahal pejabatnya baru. Ada yang monitor bahwa itu masih melakukan hal yang ini. Kita monitor terus. Udah kita obrak-abrik pun masih seperti itu. Yang jelas, nggak lama lagi kita tangkap," ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan juga telah mengganti seluruh pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bagian dari upaya pembenahan.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat malam (3/7/2026), mengatakan Yaqub yang merupakan pihak swasta tidak langsung dibawa ke Jakarta setelah operasi tangkap tangan (OTT) karena kendala teknis.

"Ada pihak swasta yang tidak dibawa. Itu memang karena ada kendala," kata Taufik.

Ia menjelaskan KPK sempat berkonsolidasi sebelum memutuskan membawa para pihak yang terjaring OTT ke Jakarta. Namun, keterbatasan tiket penerbangan membuat penyidik hanya dapat membawa penyelenggara negara.

"Ketika ingin dibawa, ada keterbatasan tiket penerbangan sehingga yang hanya bisa dibawa adalah penyelenggara negara karena ada keterbatasan di daerah untuk tiket ke Jakarta," ujarnya.

Menurut Taufik, tim yang menangkap Yaqub berada di luar Kota Medan sehingga tidak memperoleh penerbangan lanjutan menuju Jakarta.

"Kalau ke Jakarta dari Medan kayaknya tidak ada masalah, tetapi dari daerah ke Jakarta kayaknya sudah penuh," katanya.

Karena itu, KPK menitipkan penahanan Yaqub di Rumah Tahanan Negara Polresta Medan, Sumatera Utara.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Langkat, Binjai, dan Medan, Sumatera Utara, pada 2 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap Bupati Langkat Syah Afandin, seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Langkat, serta lima orang dari pihak swasta.

Pada 3 Juli 2026, KPK menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat periode 2025-2026.

Syah Afandin diduga menerima suap sebesar Rp800 juta dari total komitmen Rp1,117 miliar yang diberikan Yaqub setelah memenangkan 80 proyek pada 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan lima proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.

Selain dugaan suap, KPK juga menduga Syah Afandin menerima gratifikasi hingga Rp3,5 miliar yang berkaitan dengan pengisian jabatan camat, jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, serta pengadaan seragam sekolah dasar.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Elkius Kobak dan kelompoknya lebih dulu menembak pesawat Smart Air dengan registrasi PK-SNR di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan pada Februari 2026. Insiden itu mengakibatkan pilot bernama Egon Irawan dan kopilot, Baskoro meninggal dunia.

Terbaru, pesawat PT Associated Mission Aviation (AMA) registrasi PK-RCY juga ditembak hingga dibakar di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Juli 2026. Para pelaku bahkan menembak mati pilot bernama Nicholas F Goselin ketika baru mendaratkan pesawat.

Melansir detikcom, Sabtu (3/7/2026), berikut rekam jejak Elkius Kobak yang melakukan penembakan terhadap dua pesawat perintis di wilayah Papua pada tahun ini:

Kelompok Elkius Kobak lebih dulu menyerang pesawat Smart Air di Bandara Koroway Batu, Kampung Danowage, Distrik Yaniruma, Boven Digoel, Rabu (11/2) sekitar pukul 10.30 WIT. Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), pesawat yang membawa 13 penumpang itu diserang saat baru mendarat untuk transit.

"Setelah penumpang turun, pesawat bersiap melanjutkan penerbangan menuju Dekai, Kabupaten Yahukimo," kata Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya.

Saat pilot melakukan start engine, sekitar kurang lebih 20 orang pelaku muncul dari arah penginapan bandara. Para pelaku membawa senjata api dan melepaskan tembakan dari jarak sekitar 200 meter ke arah pesawat.

"Melihat situasi tersebut, para penumpang panik dan berlari menyelamatkan diri. Pilot dan co-pilot turut berlari menuju rumah warga di sekitar bandara," paparnya.

Para pelaku yang membawa senjata api lantas mengejar pilot dan kopilot. Mirisnya, pilot dan kopilot pesawat Smart Air tertangkap lalu dibawa ke landasan pacu.

"Tidak lama kemudian, korban ditangkap dan dibawa kembali ke area landasan, lalu dilakukan penembakan terhadap oleh para pelaku," ujar Faizal.

Penembakan itu membuat pilot dan kopilot meninggal dunia di tempat. Dari hasil olah TKP juga mengungkap badan pesawat dipenuhi tembakan.

"Dari hasil pemeriksaan fisik pesawat, ditemukan sebanyak 13 lubang bekas tembakan pada badan pesawat," beber Faizal.

Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2026, Kombes Yusuf Sutejo memastikan 13 penumpang pesawat Smart Air berhasil menyelamatkan diri. Para penumpang merupakan warga lokal.

"Seluruh penumpang pesawat yang berjumlah 13 orang dipastikan selamat. Mereka merupakan warga lokal yang segera mengamankan diri dan telah kembali ke rumah masing-masing," kata Yusuf.

Sementara pelaku masih dalam pengejaran. Kelompok Elkius Kobak dilaporkan melarikan diri ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan yang berbatasan dengan Boven Digoel setelah melakukan penyerangan.

"Aparat menduga keterlibatan kelompok bersenjata yang mengatasnamakan diri sebagai KKB Yahukimo, termasuk kelompok yang dikenal dengan sebutan Batalion Kanibal dan Batalion Semut Merah yang dipimpin Elkius Kobak," ungkapnya.

Penyerangan itu sempat membuat sejumlah warga dilaporkan mengungsi termasuk guru dan tenaga kesehatan. Teror KKB juga membuat Ditjen Perhubungan Udara (Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menutup sementara 11 bandara atau satuan pelayanan (satpel) lapangan terbang (lapter) yang tersebar di wilayah Papua.

Kesebelas bandara hingga lapter tersebut adalah Satpel Koroway Batu, ⁠⁠Bandara Bomakia, ⁠⁠Satpel Yaniruma, Satpel Manggelum, ⁠Lapter Kapiraya, Lapter Iwur, ⁠⁠Lapter Faowi, Lapter Dagai, Lapter Aboy, ⁠Lapter Teraplu dan Lapter Beoga. Bandara itu kembali dibuka usai situasi keamanan dianggap telah aman dan kondusif.

KKB pimpinan Elkius Kobak kembali menebar teror terhadap penerbangan perintis usai menembak pesawat milik PT AMA. Pesawat awalnya berangkat dari Bandar Udara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kamis (2/7).

"Pesawat berangkat dari Bandar Udara Wamena pada pukul 06.30 WIT dengan membawa 1 orang pilot dan 7 penumpang," kata Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa dalam keterangannya.

Pesawat dengan registrasi PK-RCY itu dipiloti Nicholas F Goselin, warga negara asal Amerika Serikat (AS). Pesawat yang membawa 7 penumpang itu mendarat di Lapangan Terbang (Lapter) Balinggama, Yahukimo, sekitar pukul 06.46 WIT.

"Berdasarkan laporan awal, tidak terdapat penyampaian informasi mengenai situasi keamanan dari Lapangan Terbang Balinggama sebelum pesawat mendarat," tuturnya.

Pilot sempat melaporkan pendaratan pesawat hingga komunikasi dari pos area di lapangan terbang tersebut tiba-tiba terputus. Belakangan pilot meninggal di lokasi, lalu pesawat AMA dibakar sampai menyisakan puing.

Lokasi penyerangan berada di ketinggian 2.292 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kondisi ini membuat aparat penegak hukum tidak bisa langsung menjangkau lokasi untuk melakukan penanganan pada hari kejadian.

"Proses penanganan di lapangan turut menghadapi kendala kondisi geografis. Belum adanya akses jalur darat sehingga hanya dapat dijangkau menggunakan penerbangan perintis," kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo dalam keterangannya.

Sehari setelah kejadian, pasukan Satgas TNI di bawah kendali Kogabwilhan III pun dikerahkan ke lokasi kejadian menggunakan helikopter pada Jumat (3/7). Prajurit TNI pun berhasil mengevakuasi jenazah pilot sekitar pukul 08.00 WIT.

Dia turut melaporkan 7 penumpang pesawat AMA berhasil diamankan dalam kondisi selamat. Ketujuh penumpang selamat, yakni Eston Sibolim, Kwenang Sobolim, Tonu Balingga, Elina Sobolim, Ona Sobolim, Lisenia Balingga dan Faince Amohoso.

"Kami ucapkan banyak terima kasih kepada ketua adat, tokoh masyarakat, pemuka agama dan masyarakat sekitar yang terlibat dalam proses evakuasi jenazah Captain Nicholas, serta bersedia mengamankan 7 penumpang pesawat," jelas Lucky.

OPM pimpinan Elkius Kobak kini dalam pengejaran. Lucky menegaskan aksi brutal para pelaku tidak bisa ditolerir dan harus dihentikan. TNI memastikan tidak akan pernah ragu mengambil tindakan tegas ketika berhadapan dalam situasi mendesak demi keselamatan rakyat.

"Peristiwa memilukan di luar batas perikemanusiaan, dan nilai-nilai ketuhanan yang dilakukan oleh kelompok pimpinan Elkius Kobak, dan dengan bangganya diakui oleh juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, adalah wujud nyata dari paradoks pembangunan daerah dan masyarakat di ufuk timur Indonesia," pungkasnya.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Langkah darurat ini diambil setelah adanya kekhawatiran besar bahwa Israel sedang merencanakan "operasi pembunuhan terhadap kedua negosiator ulung" tersebut untuk menggagalkan diplomasi damai.

Menurut laporan New York Times, sebagaimana dikutip Times of Israel, Jumat (3/7/2026), ancaman pembunuhan ini mencuat dalam beberapa pekan setelah kesepakatan gencatan senjata 8 April. Gencatan senjata meski rapuh, sejauh ini menghentikan perang antara AS-Israel melawan Iran

"Washington khawatir jika Israel benar-benar menghabisi Araghchi dan Ghalibaf, seluruh proses meja perundingan yang sedang berjalan akan hancur berantakan dan memicu pertempuran bersenjata baru yang jauh lebih masif," ujar seorang sumber.

Ghalibaf sendiri dilaporkan baru saja lolos dari maut setelah pesawat yang ditumpanginya terpaksa melakukan pendaratan darurat di Mashhad, wilayah timur laut Iran. Insiden ini terjadi saat ia dalam perjalanan pulang dari Islamabad, Pakistan, usai menggelar dialog intensif dengan Wakil Presiden AS JD Vance pada 12 April.

Pasukan keamanan Iran dilaporkan mendeteksi ada dua jet tempur Israel yang nekat menerobos wilayah udara mereka melalui rute Irak. Keduanya diindikasikan hendak menyergap pesawat sang ketua parlemen.

Akibat situasi darurat tersebut, Ghalibaf dan seluruh delegasi Iran terpaksa dievakuasi. Ia harus menempuh jalur darat selama delapan jam demi bisa kembali ke ibu kota Teheran.

Mengingat risikonya yang sangat fatal bagi stabilitas global, otoritas AS sampai harus meminta bantuan dari para pejabat di beberapa negara sekutu kawasan Timur Tengah untuk meneruskan pesan peringatan rahasia ini langsung ke Teheran. 

Langkah preventif ini diambil karena sejak awal perang pecah pada 28 Februari, militer Israel terus secara sistematis menargetkan dan membunuh jajaran kepemimpinan senior Iran, termasuk kepala keamanan nasional Ali Larijani dan mantan menteri luar negeri Kamal Kharazi, yang sebenarnya merupakan figur potensial untuk bernegosiasi dengan AS.

Sebelumnya pada bulan Maret, saat pertempuran masih berlangsung sengit, pemerintah Pakistan telah melakukan intervensi diplomatik dengan mendesak Washington agar menekan Israel untuk menghapus nama Araghchi dan Ghalibaf dari daftar target pembunuhan mereka. 

Mengingat tingginya risiko keamanan, delegasi Iran bahkan sempat meminta jaminan internasional serta pengawalan ketat dari jet-jet tempur angkatan udara Pakistan saat mendarat di Islamabad untuk memastikan keselamatan mereka dari buruan intelijen Israel.

"AS meminta Israel untuk mundur," ungkap seorang pejabat Pakistan kepada Reuters, seraya menjelaskan bahwa Islamabad telah memperingatkan pihak Washington jika kedua tokoh tersebut sampai tewas, maka tidak akan ada lagi orang yang tersisa di Teheran untuk diajak bicara mengenai negosiasi gencatan senjata.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Hal itu disampaikan Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026). Taufik menerangkan salah satunya Syah diduga menerima gratifikasi terkait pengisian jabatan.

"KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh SAF dengan total sekurang-kurangnya Rp 3,5 miliar, di antaranya diduga terkait mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta Camat di Kabupaten Langkat," ujar Taufik.

Selain terkait jabatan di Pemkab Langkat, dugaan gratifikasi itu juga terkait pengangkatan kepala sekolah SD maupun SMP. KPK mengatakan Syah melakukan jual beli jabatan kepala sekolah.

"Di mana ketika jabatan kepala sekolah diperdagangkan, yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan, tetapi juga masa depan pendidikan anak-anak," ucap Taufik.

Kemudian, Syah juga disebut 'bermain' soal pengadaan seragam sekolah SD. KPK menyebut pengadaan sekolah turut dikorupsi.

"Di mana ketika banyak anak didik membutuhkan seragam sekolah, namun justru pengadaannya tidak luput menjadi ceruk korupsi," kata Taufik.

Dalam perkara dugaan suap, KPK telah menetapkan dua tersangka:

1. Bupati Langkat Syah Afandin (SAF)
2. Tim Sukses SAF pada Pilkada 2024 bernama Yaqub Abdhal Al Mu'arif (YQB).

Syah terjerat OTT KPK bersama enam orang lainnya. Dalam OTT itu KPK mengamankan sejumlah barang bukti.

"(Sebanyak) 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55kg di mobil SAF," ujar Taufik.

Taufik menuturkan barang bukti ini akan dilakukan pengecekan keasliannya oleh ahli. Selain itu, uang tunai sebesar Rp 100 juta yang diamankan.

"Uang tunai sebesar Rp100 juta yang diamankan dari Syah Affandi. Uang tunai dalam valuta asing total senilai Rp 1,22 miliar, dengan rincian SGD 66.950, RM 11.518, dan Rp 244,7 juta," sambungnya.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Tohom menilai program PLTS 100 GW merupakan lompatan besar dalam sejarah transisi energi nasional, tetapi skala proyek yang sangat besar harus diikuti tata kelola yang bersih, transparan, dan terlindungi dari potensi penyimpangan hukum.

"PLN sedang masuk ke proyek energi masa depan yang nilainya sangat strategis, karena itu pengadaan lahan, pemetaan lokasi, kerja sama antarlembaga, hingga proses lelang harus dikawal sejak awal agar tidak menjadi celah tindak pidana," ujar Tohom, Jumat (3/7/2026).

Menurut Tohom, langkah PLN yang mengoordinasikan kebutuhan lahan dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian ESDM merupakan keputusan tepat karena persoalan utama pembangunan PLTS memang berada pada ketersediaan lahan, kesiapan jaringan transmisi, serta kedekatan lokasi dengan gardu induk.

Ia mengatakan rencana penyediaan 28 ribu hektare lahan di Pulau Jawa harus dipandang sebagai terobosan besar pemerintah dan PLN untuk mempercepat energi bersih, namun seluruh prosesnya harus memiliki jejak administrasi yang kuat, terbuka, dan dapat diaudit.

"PLN Watch mendukung PLN, tetapi dukungan terbaik adalah mendorong PLN lebih aman secara hukum, lebih kuat secara tata kelola, dan lebih percaya diri dalam menjalankan proyek strategis Presiden Prabowo Subianto ini," katanya.

Tohom menyebut kerja sama dengan KPK tidak perlu dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai pagar pengaman agar PLN, pemerintah, investor, dan masyarakat sama-sama terlindungi dari risiko konflik kepentingan, mark up, mafia tanah, maupun permainan spekulan lahan.

Ia menilai keterlibatan KPK dalam fungsi pencegahan dapat membuat proyek PLTS 100 GW lebih kredibel di mata publik dan dunia investasi, terutama karena proyek tersebut akan menjadi wajah baru Indonesia dalam pengembangan energi terbarukan berskala raksasa.

"Kalau sejak awal PLN menggandeng KPK, pesan yang muncul sangat kuat, yaitu proyek ini bukan hanya ambisi energi bersih, tetapi juga proyek yang dijalankan dengan integritas," ucapnya.

Tohom mengatakan penggunaan lahan pemerintah dan pemanfaatan waduk untuk PLTS terapung merupakan pendekatan visioner karena dapat menekan beban biaya tanah, memperbaiki keekonomian proyek, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak berbasis impor.

Menurutnya, pembangunan PLTS yang dilengkapi battery energy storage system atau BESS juga akan memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional, terutama jika disusun dengan perencanaan transmisi yang matang dan sinkron dengan kebutuhan industri di masa depan.

"PLTS dengan BESS bukan hanya bicara listrik hijau, tetapi juga bicara ketahanan energi, efisiensi impor BBM, kualitas investasi, dan kesiapan Indonesia menghadapi ekonomi rendah karbon," ujar Tohom.

Tohom yang juga Ketua Umum Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Pusat  ini mengatakan bahwa proyek PLTS 100 GW harus menjadi contoh bagaimana pembangunan infrastruktur energi dapat berjalan cepat tanpa mengorbankan kepastian hukum dan kepentingan rakyat.

Ia menilai Presiden Prabowo Subianto sedang mendorong agenda besar kedaulatan energi, sehingga PLN sebagai ujung tombak kelistrikan nasional perlu diperkuat dari sisi regulasi, kelembagaan, pendanaan, teknologi, dan perlindungan hukum.

"PLN jangan dibiarkan berjalan sendiri dalam proyek sebesar ini, karena keberhasilan PLTS 100 GW akan sangat menentukan posisi Indonesia dalam peta energi bersih Asia," katanya.

Tohom juga mengingatkan bahwa pengadaan lahan di Pulau Jawa memiliki sensitivitas tinggi karena menyangkut nilai tanah, status kepemilikan, tata ruang, akses jaringan, dan kemungkinan munculnya pihak yang ingin mengambil keuntungan dari informasi lokasi proyek.

Karena itu, ia mendorong PLN membuat sistem pengadaan yang berbasis data, menggunakan pemetaan digital, membuka ruang pengawasan publik, dan memastikan seluruh keputusan strategis memiliki dasar teknis serta hukum yang kuat.

"Semakin besar proyeknya, semakin besar pula kebutuhan pengawasannya, dan justru di situlah PLN bisa menunjukkan kelasnya sebagai perusahaan negara yang modern, bersih, dan berpihak pada kepentingan nasional," ujarnya.

Tohom menambahkan, PLN Watch akan terus memberikan dukungan kritis terhadap langkah PLN dalam mempercepat transisi energi, sepanjang program tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, manfaat ekonomi, keberpihakan pada konsumen, dan perlindungan terhadap keuangan negara.

Pernyataan PLN Watch tersebut disampaikan merespons paparan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo yang menyebut PLN terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian ESDM dalam menyiapkan lokasi pembangunan PLTS 100 GW di Pulau Jawa.

Dalam paparan tersebut, Darmawan menyebut usulan lahan dari Kementerian ATR/BPN mencapai 28 ribu hektare dan telah dioverlay dengan peta jaringan transmisi serta gardu induk milik PLN.

Ia juga menjelaskan sekitar 8.500 hektare dari lahan tersebut dapat segera digunakan untuk menghasilkan sekitar 8,5 GWp listrik dan akan dilengkapi dengan battery energy storage system atau BESS.

Selain itu, pembangunan PLTS terapung di waduk-waduk Pulau Jawa diperkirakan dapat memanfaatkan permukaan seluas 10 ribu hektare atau setara dengan potensi produksi 10 GWp. 

[Redaktur: Sandy]

Dia menilai tidak sedikit akademisi jadi bagian birokrat yang meninggalkan sikap kritis demi menyesuaikan diri dengan kepentingan atasan.

"Tidak berani ngomong 'qulil haqqo walau kana murran' [Katakanlah kebenaran, meskipun itu pahit], tidak berani bilang, 'Pak, jangan begini. Kalau begini, gagal.' Begitu jadi birokrat malah ABS--asal bapak senang. Itu tidak bisa," kata Cak Imin dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Cak Imin mengatakan ada guru besar yang sangat taat ilmu selama mengajar di kampus, tetapi begitu menjadi birokrat ia seakan lupa akan hal itu.

Padahal, Cak Imin mengatakan bahwa seorang birokrat harus memegang prinsip untuk senantiasa menyampaikan kebenaran meskipun pahit.

Cak Imin pun meminta perguruan tinggi mengambil peran sebagai pengawal intelektual terhadap kebijakan publik.

Ia menyatakan kampus jangan hanya menghasilkan riset dan inovasi, tetapi juga harus memastikan setiap kebijakan dijalankan sesuai kaidah akademik, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan.

"Mengawal pertanggungjawaban intelektualnya, mengawal pertanggungjawaban ilmu pengetahuannya sehingga politik anggarannya benar," ujar dia yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Selain itu, Cak Imin juga mengingatkan bahaya atas budaya 'Asal Bapak Senang' (ABS) di kalangan birokrat.

Ia menyatakan budaya ABS itu menghambat lahirnya kebijakan yang berkualitas.

Cak Imin mengatakan seorang pemimpin justru membutuhkan masukan yang jujur dan berbasis fakta.

"Harus menyampaikan apa adanya. Pimpinan justru lebih senang kalau diingatkan apa adanya," ucap dia.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Dia bilang, pemerintah kabupaten/kota di masing-masing daerah bertanggungjawab menyiapkan pembebasan areal lahan. Sementara anggaran pembangunan fisik berasal dari pemerintah pusat.

"Kalau ada yang bertanya alokasi anggaran berapa, setiap sekolah ini kurang lebih Rp250 miliar. Jadi kalau ditotal sekitar Rp1,25 triliun untuk pembangunan sekolah-sekolah rakyat ini," ujar AHY saat meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi II Kota Medan di Jalan Flamboyan II, Kelurahan Tanjung Slamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Jumat (3/7/2026) siang.

"Tentu untuk areal lahannya itu tanggung jawab dari masing-masing pemerintah kota dan kabupaten," sambungnya.

AHY menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menjadi strategi memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

"Kita ingin melakukan intervensi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas," kata AHY.

"Bahkan di sini seluruhnya gratis, mulai dari diterima hingga lulus. Setelah lulus, mereka memiliki kesempatan memilih melanjutkan pendidikan vokasi, perguruan tinggi, maupun langsung memasuki dunia kerja," sambung putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Menurut AHY, pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, negara harus hadir memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Sekolah Rakyat Terintegrasi II di Medan Tuntungan itu berdiri di atas lahan seluas kurang lebih enam hektare milik Pemerintah Kota Medan. Lokasi itu dirancang menjadi kawasan pendidikan yang menyatukan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kompleks.

Sekolah ini nantinya memiliki kapasitas sekitar 1.080 siswa yang terdiri atas 540 siswa SD serta masing-masing 270 siswa untuk jenjang SMP dan SMA.

"Ini adalah salah satu upaya serius pemerintah dan merupakan program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Kementerian Sosial, dengan dukungan pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Kami di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan turut mengoordinasikan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah agar program ini berjalan dengan baik," ujar AHY yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu.

AHY menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh anak bangsa memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga.

"Negara punya kewajiban memberikan kesempatan yang baik kepada semua, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang harus kita lindungi dan bantu secara ekonomi maupun sosial," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan serta seluruh pihak yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga pembangunan fisik sekolah.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas mengatakan pihaknya menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung).

"TNI mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).

Nas mengaku pihaknya akan segera berkoordinasi dengan penyidik Kejagung terkait temuan tersebut untuk nantinya ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya Kejagung mengungkap peran Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran di Badan Gizi Nasional (BGN) Kolonel Cpl Budi Utomo di kasus korupsi tata kelola program MBG.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan Budi bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, terutama pengadaan sepeda motor listrik.

Ia menjelaskan pengadaan proyek motor listrik tersebut kemudian dilakukan bersama Lodewyk Pusung (LP) yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala BGN dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), Andri Mulyono (AM).

"Melakukan pengadaan sepeda motor listrik dengan anggaran sebesar Rp1.035.515.297.908,02 (Rp1 triliun)," ujarnya kepada wartawan di Kejagung, Kamis (2/7/2026).

Syarief menjelaskan pengadaan sepeda motor listrik tersebut dilaksanakan secara melawan hukum karena tidak memenuhi persyaratan dalam kontrak dan adanya mark up harga.

Dalam pelaksanaan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, terdapat adanya manipulasi berita acara serah terima barang.

"Adapun realisasinya baru sebanyak 3.229 unit dari 21.081 unit kendaraan, tetapi telah dilakukan pembayaran sebesar 100 persen sehingga mengakibatkan kerugian negara," ujarnya.

Kendati demikian, Syarief mengatakan meskipun telah ditemukan bukti keterlibatan tersebut pihaknya masih belum menetapkan Budi sebagai tersangka.

Ia beralasan lantaran statusnya masih sebagai anggota TNI aktif maka penanganan kasusnya akan dilakukan secara koneksitas bersama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer.

"Karena kami di Pidsus itu tidak bisa memproses atau mentersangkakan TNI aktif. Itu dilakukan dengan cara koneksitas, makanya kami serahkan ke Jampidmil untuk selanjutnya akan diproses oleh Jampidmil," katanya.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Kehadiran RUU tersebut merupakan pelaksanaan amanah Pasal 248A Undang-Undang No.4 Tahun 2026, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Ini juga menjadi langkah strategis pemerintah dalam membangun ekosistem keuangan yang modern, kompetitif, dan berstandar internasional guna memperkuat daya saing perekonomian nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pembentukan PFII merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan perekonomian nasional yang lebih kuat, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global sebagaimana diamanatkan dalam program Asta Cita.

Kebijakan ini sekaligus menjadi implementasi tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. PFII diharapkan menjadi katalis bagi pendalaman sektor keuangan nasional, pengembangan inovasi jasa keuangan, peningkatan investasi, fasilitasi pembiayaan sektor-sektor prioritas dan proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, serta memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).

Purbaya menjelaskan perkembangan ekonomi global menunjukkan pusat-pusat keuangan internasional telah menjadi instrumen penting bagi berbagai negara dalam menarik investasi, memperluas akses pembiayaan, mempercepat inovasi sektor jasa keuangan, serta memperkuat posisi dalam rantai nilai ekonomi dunia.

Keberadaan pusat keuangan internasional juga memungkinkan mobilisasi modal global secara lebih efisien dan menciptakan lapangan kerja dengan nilai tambah yang tinggi.

Menurut Purbaya, Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk mengambil peran lebih besar dalam ekosistem keuangan global. Besarnya perekonomian nasional, luasnya pasar domestik, posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang menjadi fondasi yang kuat untuk mengembangkan pusat aktivitas keuangan bertaraf internasional.

Meski demikian, Indonesia belum memiliki kawasan keuangan internasional yang dirancang secara khusus dengan standar tata kelola, kelembagaan, kepastian hukum, serta daya saing yang setara dengan berbagai pusat keuangan internasional di dunia.

Atas dasar itu, pemerintah memandang perlu membentuk PFII sebagai wilayah yang memiliki kekhususan tertentu guna mengakomodasi kebutuhan dunia usaha dan industri jasa keuangan global.

Untuk memastikan penyelenggaraan kawasan tersebut berjalan secara efektif, pemerintah mengusulkan pembentukan kelembagaan yang menjalankan fungsi penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa.

Seluruh kelembagaan tersebut dirancang berdasarkan prinsip profesional, independen, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjaga koordinasi yang erat dengan pemerintah.

Selain memberikan ruang bagi berkembangnya berbagai produk dan layanan keuangan modern berstandar internasional, RUU PFII juga mengatur sejumlah kemudahan berusaha guna meningkatkan daya tarik investasi.

Berbagai fasilitas tersebut meliputi kemudahan di bidang keimigrasian, ketenagakerjaan, residensi, perizinan, serta berbagai insentif yang dirancang secara terukur untuk menarik investasi jangka panjang dan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi.

Dalam aspek kepastian hukum, pemerintah mengusulkan pembentukan Pengadilan PFII yang memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang berkaitan dengan aktivitas usaha di kawasan PFII maupun sengketa komersial internasional yang memiliki keterkaitan dengan kawasan tersebut.

Kehadiran mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, profesional, dan kredibel diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi global.

RUU juga membuka ruang penerapan praktik terbaik internasional melalui pengadopsian maupun penyesuaian prinsip-prinsip hukum komersial internasional dan standar global yang telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan kepastian dalam aktivitas bisnis internasional.

Purbaya menegaskan kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi kedaulatan hukum nasional, melainkan memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik investasi dan aktivitas ekonomi global. Penyusunan ketentuan tersebut juga telah dilakukan melalui dialog dan koordinasi dengan Mahkamah Agung.

"Pemerintah berharap pembahasan RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat menghasilkan pengaturan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan dengan tetap memperhatikan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," tutur Purbaya.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]