WahanaNews.co | Data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan fixed broadband Indihome yang diduga mengalami kebocoran jadi sorotan publik.
Belakangan terpantau data pelanggan PLN dijual di forum online bernama “Breach Forums”.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Sedangkan data pelanggan Indihome dijual di situs “Bjorka”. Data yang dijual termasuk ID pelanggan, nama konsumen, alamat, hingga informasi besarnya penggunaan listrik dalam kWh dan tipe energi, email, jenis kelamin, hingga NIK milik pelanggan yang dapat di akses di situs tersebut.
Bahkan lebih parah lagi, untuk data pelanggan Indihome yang bahkan mencakup laporan keuangan perusahaan, KK pemegang saham dan masih banyak lagi.
Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI Heru Sutadi mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti masih lemahnya sistem pengendalian dan pengamanan data dari perusahaan.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
“Bahkan bisa jadi bukan hanya dua perusahaan ini saja. Besar kemungkinan masih ada perusahaan lain yang memiliki sistem pengendalian serupa. Hal yang perlu digarisbawahi adalah terkait trust issue pada dua perusahaan tersebut dan ini jelas merugikan banyak konsumen”, ungkapnya, melalui keterangan tertulis yang diterima WahanaNews.co, Senin (29/8).
Dirinya sangat menyayangkan dan menyatakan prihatin bahwa masih lemahnya perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pribadi.
Heru menyoroti Berbagai persoalan seperti lemahnya penegakan hukum, masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi serta belum juga disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sampai saat ini.
“Semua jadi catatan bahwa regulasi dan kebijakan terkait keamanan data terutama di era ekonomi digital saat ini sangatlah penting dan mendesak untuk kita selesaikan bersama, seperti Revisi UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999 yang juga perlu menjadi perhatian kita untuk segera disahkan agar terciptanya sistem perlindungan konsumen nasional di era ekonomi digital dapat lebih baik ke depan,” paparnya.
Lebih jauh Heru menegaskan terkait pentingnya UU Perlindungan Konsumen, karena keamanan dan kenyaman konsumen merupakan bagian dari hak konsumen.
Dirinya juga menambahkan bahwa sesuai dengan UU NO.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen sebagai pengguna layanan digital memiliki hak untuk mendapatkan kenyaman dan keamanan dalam menggunakan layanan digital.
“Ditambah lagi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga menegaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media eletronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”, sebutnya.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI) meminta untuk segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU DP).
Karena saat ini perlindungan data pribadi tersebari di 32 Undang-Undang (UU) sekaligus, dan diharapkan dapat memunculkan kesadaran konsumen akan pentingnya melindungi data milik mereka.
Hal ini juga sekaligus dapat mendorong kesadaran para pelaku usaha atau penyedia layanan untuk dapat lebih transparan dalam penggunaan data dan dapat lebih bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data konsumen. Tutup Heru. [qnt]
