WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti beserta Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PU menyampaikan realisasi serapan anggaran dan capaian fisik TA 2024 pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V Lasarus, Rabu (30/10).
Pada TA 2024 Kementerian PU mendapat pagu Rp147,37 triliun kemudian mendapat penambahan Rp19,62 triliun sehingga pagu total Rp166,99 triliun.
Baca Juga:
Jelang Nataru, Kementerian PU Gelar Apel Siaga Satgas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Menteri Dody mengatakan per 25 Oktober 2024 realisasi serapan anggaran Kementerian PU mencapai 60,08% atau Rp101,58 triliun dengan capaian fisik 66,13%. “Realisasi anggaran ini lebih tinggi 10,09% dari realisasi TA 2023 sebesar 49,99%. Kami optimis capaian anggaran bisa 94%-96% di Desember 2024,” kata Menteri Dody.
Sementara untuk progres lelang TA 2024 per 25 Oktober 2024 sudah terkontrak 2.827 paket senilai Rp110,95 triliun atau 97,33% dari total kontraktual Rp113,99 triliun. Paket yang sudah terkontrak terdiri dari 1.475 paket SYC dan MYC baru senilai Rp19,18 triliun dan 1.352 paket MYC lanjutan senilai Rp91,77 triliun.
Menteri Dody mengatakan pada TA 2024 dukungan infrastruktur untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp41,95 triliun dengan progres fisik 57,8%. “Rincian dukungan di IKN meliputi infrastruktur sumber daya air Rp1,45 triliun, jalan dan jembatan Rp19,2 triliun, infrastruktur permukiman Rp12,93 triliun dan perumahan Rp8,37 triliun,” ungkap Menteri Dody.
Baca Juga:
Kementerian PU Ajak Warga Tingkatkan Kepedulian pada Sungai Ciliwung
Kementerian PU juga terus melanjutkan program Padat Karya Tunai (PKT) TA 2024 sebesar Rp10,23 triliun. Saat ini serapan anggaran PKT 54,83% atau Rp5,61 triliun yang menyerap 338.858 orang pekerja dari target serapan 463 ribu orang pekerja.
Menteri Dody mengatakan untuk mencapai target realisasi anggaran diperlukan percepatan yang dilakukan dengan memaksimalkan alokasi yang ada melalui percepatan pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi, penyelesaian masalah tanah, percepatan kegiatan padat karya, dan rekomposisi anggaran sesuai prioritas.
Agenda lain yang dibahas adalah pembahasan hasil Pemeriksaan Semester II BPK RI di mana Kementerian PU menerima 2 LHP dengan total 108 rekomendasi senilai Rp240,52 miliar. LHP pertama berfokus pada Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan Semester I Tahun 2023 dengan 57 rekomendasi.
