WahanaNews.co | Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mengajak anggota G20 untuk mendukung agenda reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Hal ini diangkat Indonesia pada Pertemuan Ke-2 Kelompok Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Working Group/TIWG) G20 India yang berlangsung di Bengaluru, India, pada 23—25 Mei 2023.
Baca Juga:
Kredit UMKM Tanpa Jaminan dan Bunga di Kukar Jadi Rujukan Daerah
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, pada kesempatan terpisah menyampaikan, prioritas utama dan hal penting bagi Indonesia terhadap agenda Reformasi WTO adalah untuk menyelesaikan kebuntuan dari fungsi Badan Banding WTO (Appellate Body).
Presidensi India kembali menekankan pentingnya dukungan negara anggota G20 atas prinsip-prinsip dasar WTO, memastikan fungsi WTO yang terbuka, inklusif dan transparan, serta memulihkan sistem penyelesaian sengketa WTO hingga berfungsi penuh pada 2024.
“Negara anggota G20 harus dapat memanfaatkan momentum untuk memajukan proses diskusi di dalam WTO dengan fokus pada sistem penyelesaian sengketa WTO,” ungkap Djatmiko.
Baca Juga:
Gawat! Korban PHK di Indonesia Tembus 64 Ribu, 3 Sektor Utama Paling Terdampak
Menurutnya, WTO harus dapat mengakomodasi kebutuhan negara berkembang maupun kurang berkembang sesuai dengan tujuan utama pembentukan. Hal ini mengingat tiga per empat anggota WTO merupakan negara berkembang dan kurang berkembang.
“WTO harus mengedepankan aspek pembangunan melalui implementasi special and differential treatment (S&DT) yang efektif serta menyediakan ruang kebijakan bagi negara berkembang dan kurang berkembang untuk mengembangkan kapasitas dalam rangka mengambil manfaat dari perdagangan internasional serta mengatasi tantangan dan krisis global,” jelas Djatmiko.
Djatmiko menambahkan, dukungan atas multilateralisme serta reformasi WTO juga menjadi agenda utama pada pertemuan tingkat Menteri Bidang Perdagangan, Investasi dan Industri (Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting) Presidensi G20 Indonesia September 2022 lalu.
Negara anggota G20 telah menegaskan pentingnya sistem perdagangan multilateral yang berlandaskan aturan, nondiskriminatif, adil, terbuka, inklusif, merata, berkelanjutan, dan transparan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, inovatif, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan.
“Perdagangan global semakin dinamis dan WTO menghadapi berbagai tantangan perdagangan baru yang membutuhkan kemampuan WTO untuk beradaptasi. Agenda Reformasi WTO bertujuan untuk meningkatkan tiga fungsi pilar utama yaitu fungsi negosiasi, fungsi transparansi dan pemantauan, dan fungsi penyelesaian sengketa perdagangan merupakan prioritas bersama untuk penguatan dan modernisasi WTO,” imbuh Djatmiko.
G20 menjadi forum penting, khususnya bagi para menteri yang membidangi perdagangan dan investasi untuk memberikan dukungan politik yang kuat dan keinginan bersama untuk terus memajukan upaya Reformasi WTO.
Untuk itu, pembahasan ini merupakan agenda rutin pertemuan G20 TIWG. Selain itu, pertemuan juga ini fokus pada upaya anggota G20 dalam mendukung hasil Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) WTO ke-12 2022 serta menuju PTM WTO ke-13 2024.
“Indonesia merupakan pendukung utama sistem perdagangan multilateral dan G20 memiliki kepentingan yang sama terhadap agenda Reformasi WTO. Indonesia siap terlibat secara aktif dan konstruktif dalam upaya-upaya Reformasi WTO dengan negara anggota G20 dan anggota WTO lainnya untuk mencapai hasil positif pada PTM WTO ke-13,” pungkas Djatmiko.
Pada pertemuan TIWG kedua ini, India mengajukan lima usulan dokumen capaian kesepakatan tingkat menteri. Dokumen capaian tersebut mencakup penyusunan prinsip-prinsip digitalisasi dokumen perdagangan, portal informasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kerangka pemetaan rantai nilai global, kumpulan praktik terbaik Mutual Recognition Agreements (MRAs) sektor jasa, dan inisiatif dialog kebijakan anggota G20. [jp/jup]
