WahanaNews.co, Dubai - PT PLN (Persero) memaparkan program dan strategi untuk dekarboniasi sektor kelistrikan tanah air di main stage atau panggung utama gelaran COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) (5/12) dengan tema “Enabling a Just and Managed Transition for Coal”. Strategi dan mekanisme PLN dalam pengurangan penggunaan batu bara secara bertahap akan menyumbang penurunan emisi karbon secara signifikan.
Chief Executive Officer COP28 Adnan Amin mengatakan, COP28 mendorong agar proses dekarbonisasi dalam transisi energi melalui penghentian pemanfaatan batubara secara bertahap bisa terlaksana. Pihaknya juga mengajak seluruh 60 negara yang tergabung untuk mengambil tanggung jawab dan segera bergeser dari batu bara ke energi bersih.
Baca Juga:
Keberhasilan di COP28, PLN Siapkan Terobosan Menuju Net Zero Emissions
"Dunia harus mempercepat transisi energi dengan cara yang tertib, adil dan merata. Dengan mempertimbangkan sekuritas energi, dan memastikan bahwa pendanaan serta teknologinya tersedia untuk negara-negara berkembang," ujar Amin.
Ket foto: Diskusi dengan tema “Enabling a Just and Managed Transition for Coal” di main stage COP28 Dubai, UEA. Keterangan foto: Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (kanan), Executive Vice President of Rockefeller Foundation, Elizabeth Yee (kiri), Managing Director of Monetary Authority of Singapore, Ravi Menon (kedua dari kiri), Principal Director & Head of Office of Markets Development and Public-Private Partnership of Asian Development Bank, Cleo Kawawaki (tengah), Chief Executive Officer of ACEN, Eric Francia (kedua dari kanan). [WahanaNews.co/PLN]
Amin menekankan bahwa penghentian pemanfaatan batu bara merupakan bagian penting dari transisi energi. Karena saat ini listrik yang berbasis batu bara menyumbang sekitar 27% emisi energi dan industri global.
Baca Juga:
Transformasi Energi: PLN Yakinkan 14 Entitas Nasional dan Multinasional
Tantangannya kemudian adalah, akan ada sejumlah besar modal yang terkunci dan tidak dapat diganti untuk aset batubara di negara-negara Selatan. Karena, usia pembangkit listrik tenaga batu bara di Asia dan Afrika jauh lebih muda dibandingkan dengan wilayah Utara.
"Kita harus menyediakan alat yang diperlukan untuk membantu beralih dari batu bara ke energi bersih. Hal ini memerlukan inovasi mekanisme pendanaan iklim yang inovatif, termasuk kredit transisi yang dapat membantu pemerintah dan perusahaan melakukan pensiun dini (pembangkit batu bara)," jelas Amin.
Climate Change Ambassador Perancis, Stephane Crouzat menilai negara berkembang seperti Indonesia sudah melakukan berbagai trobosan untuk mengurangi emisi karbon. Keterlibatan lembaga keuangan internasional dan juga pihak swasta dalam perluasan investasi perlu didorong.
"Kami sepakat bahwa dalam mengatasi transisi energi butuh langkah aktif sektor swasta. Kami sendiri, bersama World Bank dan IMF sedang memetakan instrumen investasi yang menarik bagi pengembangan energi bersih. Kami juga mendorong adanya instrumen insentif yang tepat untuk pengembangan energi bersih di negara berkembang," tegas Stephane Crouzat.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memaparkan, emisi sektor ketenagalistrikan di Indonesia saat ini sekitar 260 juta metrik ton. Jika dibiarkan, maka jumlah tersebut akan meningkat menjadi 1 miliar metrik ton pada tahun 2060.
Dalam hal ini, PLN mengambil langkah agresif dengan mendesain ulang Rencana Usaha Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL) nasional dan menghapus rencana penambahan 13 Gigawatt (GW) pembangkit berbasis batu bara. Langkah ini mampu menghindarkan emisi hingga 1,8 miliar metrik ton CO2.
"Kami memahami bahwa kami perlu menciptakan lebih banyak ruang untuk pengembangan energi terbarukan. Pada saat itu juga kami mencanangkan target net zero emissions pada tahun 2060," ungkap Darmawan saat menjadi narasumber di main stage COP28.
Darmawan menilai, tantangan terbesar transisi energi tidak terletak dalam pengembangan teknologi energi terbarukan, tetapi dalam pendanaan untuk pensiun dini pembangkit batu bara. Untuk mengatasi tantangan ini, PLN telah menjalin kolaborasi dengan Asian Develoment Bank (ADB) dan merancang mekanisme pendanaan yang disebut Energy Transition Mechanism (ETM).
"Mekanismenya sangat sederhana. Dengan perpaduan pembiayaan ramah lingkungan, kami dapat memperoleh dana berbiaya rendah. Dengan ini kami bisa mengakuisisi pengembang proyek lama dan biayanya lebih rendah daripada kami dapat mempercepat pengembaliannya," tuturnya.
Selain itu, PLN juga mengembangkan Accelerated Renewable Energy Development (ARED) untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Skema ARED secara agresif akan menambah kapasitas pembangkit PLN 75% dari energi terbarukan dan 25% dari gas.
ARED jug diproyeksikan mampu mengatasi tantangan mismatch antara sumber daya energi terbarukan berskala besar dengan pusat permintaan dengan membangun green enabling transmission line. Sedangkan tantangan intermittensi listrik berbasis energi baru terbarukan akan diatasi melalui pembangunan Smart Grid dan flexible generation hingga smart meter.
"Dengan adanya acara seperti COP28 ini, memberikan kami kebanggaan dan keyakinan. Komunitas global yang tadinya terpecah-pecah kini bersatu. Jadi, kami punya keyakinan kuat bahwa kita akan mampu untuk terus bergerak maju, apapun tantangannya misi ini dapat diwujudkan," tutup Darmawan.
[ADV/Redaktur: Amanda Zubehor]
