WahanaNews.co | Kriteria
sosok yang bisa menjembatani pemerintah dan Habib Rizieq diungkapkan pengamat
Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Hendri Satrio.
Baca Juga:
Pemerintah dan DPR Apresiasi Langkah PLN Resmikan HRS Pertama di Indonesia
Ia mengungkapkan dalam dialog dengan Rizieq, perwakilan
pemerintah dapat dilakukan oleh siapapun. Tak mesti oleh Presiden Indonesia
Joko Widodo (Jokowi).
"Kemudian HRS jangan nurunin gengsi juga, kan tidak
harus Presiden turun ketemu," kata Hendri, Sabtu (5/12/2020).
Sebelumnya, wacana ruang dialog antara Pemerintah dan Rizieq
Shihab terus bergulir menjadi opini publik. Sebagian kalangan menilai pertemuan
kedua belah pihak itu mampu meredam tensi politik yang tinggi.
Baca Juga:
Lebih Murah dan Ramah Lingkungan, PLN Siapkan Hidrogen Jadi Energi Alternatif
Selain itu, kata Hendri, perwakilan pemerintah juga tak
harus diwakili oleh sosok menteri. Melainkan, pihak yang memiliki kematangan
dalam melakukan komunikasi-komunikasi dengan baik.
"Kan tidak harus levelan menteri juga yang penting
negara hadir, ketika ada warga negara yang ingin dialog," ujar Hendri.
Rizieq Shihab dalam ceramahnya di acara Reuni 212 sebelumnya
mengajak semua pihak menghentikan segala kegaduhan. Dia juga membuka pintu
dialog agar keadaan kembali kondusif.
Rizieq menyebut bahwa saling kritik dan saling menasehati
adalah hal yang biasa. Untuk itu dia meminta hentikan segala 'rekayasa' untuk
meruntuhkan tatanan demokrasi dan tatanan hukum bangsa dan negara.
"Setop kegaduhan, stop ketidakadilan," ucap
Rizieq. [dhn]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
