WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Pusat Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila, KRT Tohom Purba, minta pada seluruh kader Pemuda Pancasila untuk menjunjung tinggi hukum serta memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini disampaikan Tohom pasca pertemuan silaturahmi antara Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya yang berlangsung hangat di kantor Sekretariat MPN Pemuda Pancasila, Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 56 A Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/1/2025) kemarin.
Baca Juga:
Japto Soerjosemarno Pastikan Pemuda Pancasila Siap Bersinergi dengan Visi Pemerintahan Prabowo
“Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, Pemuda Pancasila harus menjadi pelopor dalam menghormati hukum dan menjaga stabilitas sosial. Saya mengimbau seluruh kader untuk taat hukum dan menunjukkan dukungan nyata terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto demi pembangunan bangsa,” ujar Tohom.
Ia juga meminta agar pengurus BPPH di daerah lebih aktif dalam melakukan penyuluhan hukum kepada kader.
“Penyuluhan hukum menjadi prioritas kami agar setiap kader memahami pentingnya bertindak sesuai aturan dan mampu menjaga nama baik organisasi. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengurangi risiko konflik yang merugikan,” tegasnya.
Baca Juga:
MPP Pemuda Pancasila Tetapkan Banten Sebagai Lokasi MUBES XI pada 20 Mei 2025
Seruan ini hadir setelah momen pertemuan antara Ketua Umum PP, KPH Japto Soerjosoemarno, dan Ketua GRIB Jaya, H. Hercules Marshall, yang berhasil meredam ketegangan akibat gesekan antar anggota di beberapa daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Japto menyoroti pentingnya persaudaraan dan sinergi antarormas.
Ketua Umum Pemuda Pancasila, KPH Japto Soerjosoemarno, dan Ketua GRIB Jaya, H. Hercules Marshall, saat pertemuan silaturahmi antara Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya yang berlangsung hangat di Jakarta, pada Kamis (23/1/2025) kemarin. [WahanaNews.co/Dok.Pemuda Pancasila]
“Pertemuan ini harus kita lihat dalam rasa persaudaraan. Banyak yang menilai negatif, tetapi pada kenyataannya, kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memperbaiki pola hidup masyarakat,” ujar Japto.
Hercules pun menyambut baik pertemuan ini sebagai langkah strategis untuk meredakan konflik di tingkat akar rumput.
“Apa yang terjadi di Blora atau Bandung itu hanya kesalahpahaman kecil di tingkat bawah. Pertemuan ini menunjukkan bahwa kami tetap solid dan bersinergi untuk kebaikan bersama,” ungkapnya.
Di akhir pertemuan, Japto dan Hercules sepakat untuk terus mempererat hubungan antarormas.
“Kolaborasi ini akan kami jadikan landasan untuk berkontribusi nyata bagi bangsa. Bersama-sama, kita mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Hercules.
Tohom turut mengapresiasi pernyataan kedua pemimpin tersebut yang menggambarkan semangat persatuan dan komitmen untuk mendukung pembangunan bangsa.
Ia menambahkan bahwa BPPH akan memastikan arahan ini diimplementasikan di seluruh wilayah.
“Kami akan memantapkan langkah konsolidasi nasional, memastikan setiap pengurus BPPH di wilayah masing-masing memberikan pembinaan pada kader untuk menghindari tindakan anarkis, dan menyelesaikan masalah tanpa melanggar hukum. Dengan cara ini, kita dapat memperkuat posisi Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang profesional dan bermartabat,” jelas Tohom.
Tohom menegaskan bahwa peran BPPH Pemuda Pancasila bukan hanya membantu kader yang menghadapi masalah hukum, tetapi juga menjadi motor edukasi hukum bagi masyarakat.
Sebelumnya, pada Musyawarah Pimpinan Paripurna Nasional Pemuda Pancasila yang digelar pada 13-14 Januari 2025 lalu, ia mengajukan rekomendasi untuk menjadikan BPPH sebagai badan otonom di bawah naungan Pemuda Pancasila.
“Kami ingin membangun kesadaran hukum tidak hanya di kalangan kader, tetapi juga di masyarakat luas. Dengan begitu, Pemuda Pancasila dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial,” tuturnya.
Tohom menjelaskan bahwa usulannya untuk otonomisasi BPPH didasarkan pada Musyawarah Besar Pemuda Pancasila Ke-X pada 2019 yang mengamanatkan otonomisasi badan-badan di dalam organisasi, termasuk BPPH.
“Kedua, arahan Ketua Umum Pemuda Pancasila yang disampaikan pada Musyawarah Pimpinan Paripurna Mei 2025, terkait penguatan struktur,” lanjutnya.
Sebagai langkah konkret menuju otonomisasi, Tohom mengusulkan agar BPPH Pemuda Pancasila menggelar Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) sebelum Musyawarah Besar Pemuda Pancasila ke-XI yang akan digelar di Banten pada 20 Mei 2025 mendatang.
"Usulan sudah disampaikan pada Ketua Umum, hal-hal terkait otonomisasi BPPH ini akan disampaikan pada Mubes Pemuda Pancasila Mei mendatang, di Banten," tutupnya.
[Redaktur: Sandy]
