WAHANANEWS.CO, Jakarta – Kontroversi menjelang penyelenggaraan Piala Dunia 2030 kembali mencuat setelah Partai Livre di Portugal secara terbuka mendesak agar Maroko tidak lagi menjadi bagian dari negara tuan rumah bersama.
Desakan tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap krisis imigrasi yang terjadi di wilayah Ceuta, yang belakangan menjadi perhatian sejumlah negara di Eropa.
Baca Juga:
Pagi Mengejutkan di Lombok Barat, Bupati dan 18 Orang Diamankan KPK Usai Nobar Piala Dunia
Isu ini tidak hanya memicu perdebatan di ranah politik Portugal, tetapi juga ikut menyeret persiapan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia.
Meski demikian, berbagai kalangan menilai peluang terjadinya perubahan komposisi tuan rumah sangat kecil mengingat proses persiapan Piala Dunia 2030 telah berlangsung dan berbagai proyek pendukung sudah berjalan.
Juru bicara Partai Livre, Jorge Pinto, menilai Portugal seharusnya tidak lagi terlibat dalam penyelenggaraan bersama dengan Maroko.
Baca Juga:
Daftar Juara Piala Dunia Sepanjang Sejarah, Hanya Delapan Negara yang Pernah Mengangkat Trofi
Menurutnya, perkembangan situasi yang terjadi belakangan ini memunculkan keraguan mengenai kelayakan Maroko sebagai salah satu penyelenggara ajang empat tahunan tersebut.
Pinto menegaskan partainya akan terus mendorong agar Piala Dunia tidak dikaitkan dengan negara yang dianggap belum memenuhi standar kepercayaan yang diperlukan untuk menjadi tuan rumah kompetisi berskala global.
"Berkaca pada peristiwa-peristiwa terbaru. Portugal tidak dapat ikut serta dalam penyelenggaraan bersama Piala Dunia 2030 dengan Maroko," kata Pinto dalam keterangannya seperti dilansir RMC Sport, Kamis, 6 Agustus 2026.
Partai Livre juga mengingatkan bahwa pada tahap awal pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2030, Portugal mengajukan proposal bersama Spanyol dan Ukraina.
Namun, perubahan situasi geopolitik membuat Ukraina tidak lagi menjadi bagian dari pencalonan tersebut, sehingga posisinya kemudian digantikan oleh Maroko.
Menurut Pinto, perkembangan kondisi internasional saat ini membuat keputusan tersebut patut ditinjau kembali.
Ia berpendapat bahwa pertimbangan yang digunakan ketika Maroko masuk sebagai tuan rumah bersama sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan keadaan terkini.
Di sisi lain, sejumlah pengamat sepak bola internasional menilai kemungkinan FIFA mencabut status Maroko sebagai tuan rumah hampir mustahil terjadi.
Alasannya, waktu menuju penyelenggaraan turnamen semakin dekat, sementara pembangunan stadion, fasilitas latihan, infrastruktur transportasi, hingga berbagai proyek pendukung lainnya di Maroko telah memasuki tahap pelaksanaan.
Laporan media Prancis juga menyebut pembangunan venue pertandingan beserta fasilitas penunjang masih terus berlangsung sesuai rencana.
Apabila terjadi perubahan tuan rumah pada tahap ini, dampaknya diperkirakan dapat mengganggu jadwal persiapan sekaligus meningkatkan kompleksitas penyelenggaraan turnamen.
Laporan yang sama turut menyoroti hubungan baik antara Maroko dan jajaran pimpinan FIFA. Kedekatan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang memperkuat posisi Maroko untuk tetap menjadi bagian dari tuan rumah Piala Dunia 2030.
Dukungan yang selama ini diberikan Maroko kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam berbagai kesempatan juga disebut ikut memperbesar peluang negara itu mempertahankan statusnya.
Bahkan, muncul spekulasi bahwa Maroko berpeluang dipercaya menjadi lokasi pertandingan final Piala Dunia 2030.
Skenario tersebut dapat terwujud apabila FIFA memutuskan untuk melakukan penyesuaian pembagian pertandingan di antara negara-negara tuan rumah.
Hingga saat ini, FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait permintaan yang disampaikan Partai Livre.
Dengan demikian, format penyelenggaraan Piala Dunia 2030 masih tetap mengacu pada keputusan sebelumnya, yakni digelar secara bersama oleh negara-negara yang telah ditetapkan.
Perdebatan mengenai kelayakan Maroko sebagai tuan rumah diperkirakan masih akan berlanjut seiring dinamika politik dan hubungan internasional yang terus berkembang.
Meski berbagai desakan mulai bermunculan, seluruh keputusan mengenai perubahan komposisi tuan rumah sepenuhnya berada di tangan FIFA sebagai otoritas tertinggi penyelenggara sepak bola dunia.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
