WahanaNews.co |
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon,
mengatakan bahwa wacana Joko Widodo alias Jokowi menjadi Presiden Republik
Indonesia tiga periode merupakan hal yang realistis.
Sebab, menurutnya, pernah ada pemimpin
republik ini yang menjabat lebih dari dua periode.
Baca Juga:
Isu 'Pak Lurah' Minta 3 Periode, Ramai-ramai Menepis Hasto
"Itu realistis (3 periode), karena zaman Bung
Karno (Soekarno) lebih dari 2 periode, Soeharto lebih dari 2 periode," kata
Effendi, saat diskusi virtual pada Sabtu (5/6/2021).
Menurut dia, masalah periodesasi itu merupakan
kesepakatan yang dituangkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia (UUD RI) 1945.
Jadi, saat ini, ketika ada wacana untuk tiga
periode, sebetulnya merupakan hal yang baik.
Baca Juga:
Dukung Jokowi 3 Periode, Habib Kribo: Kenapa Tidak?
"Katakan saat ini atau mewacanakan untuk tiga
periode, dan di situ berpeluang kembali untuk meneruskan kepemimpinan Pak
Jokowi. Saya kira hal baik juga," ujarnya.
Karena, kata dia, melihat peta 9 fraksi di DPR
juga sepertinya akan setuju apabila Jokowi kembali menjadi Presiden RI untuk
periode ketiganya.
Tentu, Effendi bukan mengklaim, tapi sesuai
dengan pengamatan.
"Pengamatan saya, teman-teman partai di line
juga setuju, pengamatan saya tidak mengklaim. Karena umumnya enak dan nyaman,
tinggal konstituen masyarakat melihat, daripada harus mencari figur baru,
coba-coba. Ya, Presiden ini aja kita teruskan. Ini yang kami rasakan juga, baik
di Senayan maupun kehidupan sehari-hari," jelas dia.
Sementara politisi Partai Golkar, TB Ace Hasan
Syadzily, berbeda pandangan dengan rekan koalisinya terkait wacana jabatan
Presiden Jokowi ditambah tiga periode.
Menurut dia, Golkar belum membahas sama sekali
soal adanya wacana perubahan konstitusi UUD RI 1945.
"Karena kalau masuk, nanti agendanya akan banyak
dalam konteks pembahasan konstitusi itu. Pertama soal GBHN, penguatan DPD,
wacana tiga periode, dan hal lainnya. Kenapa kami tidak membahas itu, karena
terlalu banyak membuka kotak pandora baru bagi agenda-agenda lain," kata Ace.
Saat ini, kata Ace, bangsa Indonesia
membutuhkan keseriusan agar fokus dalam penanganan Covid-19.
Oleh karena itu, pembahasan tiga periode
jabatan Presiden berkaitan amandemen konstitusi tidak menjadi bagian prioritas
pembahasan. [qnt]
