WahanaNews.co | Anggota
Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin memandang aksi Pemprov DKI Jakarta mengirimkan
surat untuk meminta sumbangan ke kedutaan besar asing di Jakarta tidak etis.
Baca Juga:
Mustikaningrat Tampil Memukau, Visi Ekonomi Sumedang Sugih Jadi Sorotan Debat Pilkada
Walaupun sudah ditarik, TB Hasanuddin tetap heran lantaran
pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana untuk penanganan COVID-19.
"Iya saya mengikuti kasus ini, ini sudah jelas tak etis
apalagi dilakukan oleh lembaga pemerintah," kata TB Hasanuddin saat
dihubungi, Jumat (2/7/2021).
Surat berlogo Pemprov DKI Jakarta yang berisi permintaan
ajakan kepada para dubes untuk ikut berkontribusi mengisi perabotan di Rusun
Nagrak Cilincing, Jakarta Utara hingga ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan
ekstensi RS penangan COVID-19 di Jakarta itu kini sudah ditarik. Meski begitu,
TB Hasanuddin tetap heran.
Baca Juga:
Sengaja Dihapus, Foto Rano Karno Bersama Terduga Kasus Judi Online Lenyap dari Instagram
"Selama ini pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana
untuk keperluan penanganan Covid. Kenapa juga masih harus minta sumbangan dari
Kedutaan Asing," ucapnya.
Dia pun meyakini Pemprov DKI Jakarta sudah meminta maaf
terkait surat permintaan sumbangan tersebut. Namun demikian dia belum memahami
maksud dari Pemprov DKI Jakarta meminta sumbangan.
"Harus tanya ke pemprov, saya tidak tahu. Waktu narik
surat, biasanya sudah ditambah minta maaf," ujarnya.
PDIP DKI Minta
Pemprov Tak Bermental Pengemis
Ketua Frkasi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono turut
menyayangkan sikap Pemprov DKI terkait surat permintaan sumbangan ke dubes
asing. Dia menyebut Pemprov DKI bermental seperti pengemis.
"Iya kalau aku ya Pemprov jangan punya mental pengemis,
kepada negara-negara sahabat lagi," kata Gembong saat dihubungi, Jumat
(2/7/2021).
Gembong tidak mempersoalkan jika Pemprov DKI Jakarta
mengajak warga DKI Jakarta untuk berkolaborasi bahu-membahu menghadapi pandemi
COVID-19. Namun menurutnya tidak etis jika permintaan itu ditujukan kepada
negara tamu di Indonesia.
"Prinsipnya jangan jadi punya mental pengemis lah,
jangan mental pengemis lah, kalau bahasanya sekali lagi kolaborasi yang ingin
diciptakan oleh pemprov tapi kolaborasinya dengan warga, elemen warga ibu kota.
Dipilah pilah, jangan sembarang orang kita mintain, mosok negara tamu kita
mintain, kan rasanya nggak etis," ucapnya.
Gembong menilai seharusnya anggaran penanganan pandemi
COVID-19 yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta mencukupi. "Dari alokasi
anggaran saya kira mencukupi kok, kalau nggak mencukupi kan tinggal ngomong
dengan DPRD gitu.
Kalau nggak mencukupi tinggal ngomong DPRD dan beberapa
minggu lalu saya sudah bilang, Pemprov kalau ada kesulitan anggaran ya silakan
lakukan refocusing, kalau dulu refocusing arahan Kemendagri, sekarang tidak ada
instruksi tapi bisa saja Pemprov mengajukan. Ini kan soal kemanusiaan, saya
kira Kemendagri tidak akan mempersulit untuk Pemprov, saya kira gitu
juga," ujarnya.
Wagub DKI Buka Suara
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan
pihaknya perlu mengecek kebenaran surat yang beredar. Sejauh ini, dia meyakini
ajakan tersebut ditujukan bukan hanya untuk kedutaan besar, tapi juga untuk
seluruh elemen masyarakat.
"Itu bukan ke dubes, itu disampaikan ke seluruh elemen.
Nanti dicek ke Pak Sekretaris Daerah persisnya," kata Riza di Balai Kota
DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/7/2021). [dhn]
