WahanaNews.co
| Warga
di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang rumahnya rusak diterjang Badai
Seroja awal Bulan April 2021 lalu, hingga saat ini belum juga mendapat bantuan
rehabilitasi rumah yang dijanjikan pemerintah.
Di Kota Kupang, misalnya, di RT 06 Kelurahan
Liliba, Kecamatan Oebobo, sebanyak 47 kepala keluarga yang rumahnya rusak belum
juga dibantu pemerintah.
Baca Juga:
Pemerintah Provinsi Bengkulu Bangun Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pasca-Bencana Alam
Dari 47 kepala keluarga, 22 di antaranya rusak
berat, sehingga saat ini mereka tinggal sementara di rumah keluarga dan
tetangga terdekat.
"Sampai saat ini, 47 kepala keluarga di
wilayah saya belum juga terima bantuan rehab rumah dari pemerintah,"
ungkap Ketua RT 06, Marsel Liy, saat ditemui wartawan di lokasi, Sabtu (24/4/2021).
Baca Juga:
Pemerintah Sulbar Bangun Tanggul dan Dua Jembatan di Desa Tapandullu Rp21,8 M
Pemkot Tak Beri Bantuan Apapun
Dia menjelaskan, 22 kepala keluarga tidak bisa
tinggal lagi di wilayah itu, karena rumah dan tanah mereka tertimbun longsor.
Untuk proses relokasi warga yang terdampak itu,
belum diketahui karena masih dalam proses pendataan oleh pemerintah.
Menurut Marsel, warga saat ini hanya
mendapatkan bantuan sembako dari gereja, pemerintah provinsi, dan partai
politik.
Sedangkan dari Pemerintah Kota (Pemkot) belum
memberikan bantuan apapun untuk 47 kepala keluarga itu.
"Untuk bantuan dari Pemerintah Kota belum
diperoleh warga 47 KK ini, baik itu sembako, apalagi material bangunan untuk
perbaiki rumah," kata Marsel.
Marsel berharap, Pemerintah Kota hingga pusat
bisa segera merelokasi warga 22 kepala keluarga, karena mereka sudah dua pekan
lebih tinggal di rumah tetangga.
Pemda Cuma Mondar-mandir Pendataan
Dihubungi terpisah, Dedy Lay Doma, warga Kabupaten
Sabu Raijua, mengaku, hingga saat ini warga di wilayahnya belum menerima
bantuan apapun dari pemerintah.
Dedy, yang rumahnya rusak akibat Badai Seroja,
menyebut, pemerintah sangat lambat memberikan bantuan, baik itu sembako maupun
material bangunan.
Menurut Dedy, Pemda hingga saat ini hanya
terlihat sibuk melakukan pendataan, namun lupa memberikan bantuan bagi warga
yang saat ini sedang membutuhkan perbaikan rumah.
Pasalnya, akibat badai tersebut rumah warga
hancur berantakan bagian atap, bahkan ada yang rubuh hingga rata tanah.
"Pemda saat ini terlihat hanya mondar-mandir
lakukan pendataan, tapi tidak pernah ada bantuan untuk kami yang jadi
korban," kata Dedy.
Bantuan Seng dan Paku Bukan dari Pemda
"Jangankan seng dan paku untuk perbaiki
atap, sembako pun tidak ada, padahal banyak bantuan yang disalurkan donatur.
Jadi, saya bisa bilang, pemda sangat lamban dan mungkin mereka nilai masyarakat
tidak penting bagi mereka, sehingga mereka buat begini," sambung Dedy,
yang juga berprofesi sebagai wartawan salah satu stasiun TV nasional.
Selain itu, Dedy juga beberkan, khusus di Desa
Menia, Kecamatan Sabu Barat, beberapa warga memang telah diberikan bantuan
melalui desa, berupa seng 17 lembar dan paku sekitar setengah kilogram.
Namun, bantuan itu bukan dari pemerintah, tapi
dari beberapa gereja yang juga menjadi donatur dalam bencana itu.
Sedangkan bantuan sembako dibagikan oleh
sejumlah partai politik dan juga lembaga kemasyarakatan lainnya yang diberikan
langsung ke penerima tanpa melalui pemda.
Dedy berharap, pemerintah segera memberikan
bantuan secepatnya sehingga masyarakat yang terdampak bisa segera memperbaiki
rumah mereka yang rusak.
Nama Ganda Sendat Verifikasi dan Validasi Data
Koordinator Penanganan Bencana Badai Siklon
Tropis Seroja Kota Kupang, Asisten II Pemkot Kupang, Ely Wairata, mengatakan,
bantuan sembako sudah diberikan pemerintah setempat maupun provinsi dan pusat.
Khusus Pemerintah Kota Kupang, lanjut Ely,
melalui Dinas Sosial sudah mendistribusikan sekitar 300 ton beras, termasuk
sembako lainnya.
Sedangkan untuk bantuan rumah, pihaknya masih
mengusulkan ke Kementerian PUPR.
Pihaknya juga masih harus verifikasi dan
validasi data rumah warga yang sudah diinput oleh pihaknya.
"Data jumlah rumah rusak untuk semua
kategori yang didata sekitar 34.000 rumah. Namun ada pendobelan nama sehingga
kita akan verifikasi lagi," kata dia.
Khusus untuk warga yang rumahnya rusak berat
akibat longsor, akan direlokasi di dua tempat berbeda, yakni di Kelurahan
Fatukoa dan Kelurahan Manulai II.
"Kalau rusak berat, akan dibangun di lokasi
yang sama dengan anggaran Rp 50 juta dari BNPB. Sedangkan ada 530 rumah yang
akan direlokasi," kata Ely.
Pj Bupati Sabu Raijua: Bantuan Rumah Masih Diverifikasi
Dihubungi terpisah, Pejabat Bupati Sabu Raijua,
Doris Alexander Rihi, mengatakan, bantuan sembako susah didistribusikan kepada
warga di wilayahnya yang terdampak.
"Bantuan sembako yang ada di Posko, kita
sudah kasih kepada warga yang terdampak," kata Doris.
Sedangkan khusus untuk bantuan rumah, pihaknya
masih melakukan verifikasi secara lengkap.
Dalam satu-dua hari ke depan, kata Doris, semua
data rumah yang rusak sudah bisa diberikan kepada pemerintah pusat.
Validasi Data Korban, By Name By Address
Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana
Siklon Tropis Seroja Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu, meminta pemerintah
kabupaten dan kota di wilayah itu agar segera melakukan validasi data jumlah
rumah warga yang rumahnya rusak.
Validasi rumah yang dimaksud itu baik kategori
rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
Semua data itu, kata Marius, sudah harus
diberikan paling lambat tanggal 26 April mendatang.
"Data by name by address, nomor
KTP, nomor KK, harus lengkap divalidasi untuk diberikan bantuan," kata
Marius.
Marius menuturkan, pemerintah kabupaten dan
kota harus cepat tanggap terhadap hal tersebut, karena situasinya sangat urgen
mengingat masyarakat yang juga sedang membutuhkan bantuan.
"Demikian juga data by name by address,
nomor KTP, nomor KK, dari warga pengungsi yang tinggal di rumah-rumah keluarga,
supaya diberikan bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp 500.000/bulan/KK selama
6 bulan. Kami minta untuk segera dilengkapi oleh masing-masing kabupaten dan
kota," jelas Marius.
Ia juga menyampaikan, sesuai dengan pertemuan
dengan jajaran Kementerian/lembaga kemarin, Kementerian Sosial membutuhkan data
dari kabupaten dan kota terkait dengan jumlah orang meninggal agar bisa
diproses lebih lanjut untuk dana satunannya.
"Lalu Kementerian PUPR juga membutuhkan
data yang lengkap tentang kerusakan infrastruktur, seperti jembatan dan jalan,
baik itu jalan negara, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten/kota," ujar
dia.
Kementerian Kesehatan juga, lanjut Marius,
butuh data mengenai kerusakan-kerusakan fasilitas kesehatan, agar diharapkan
kabupaten dan kota melaporkan data yang selengkapnya.
Juga Kementerian Pendidikan membutuhkan data
kerusakan-kerusakan sarana pendidikan, sehingga diharapkan semua didata dengan
baik.
"Kita harapkan dengan data tersebut maka
diharapkan ada jalan keluar untuk menyelesaikannya dalam kebijakan-kebijakan
yang diambil Pemerintah Pusat dan juga Provinsi," ujar Marius. [dhn]
