WahanaNews.co | Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan menggelar sosialisasi keterbukaan informasi publik bagi seluruh sekolah (SMP dan SMA) di DKI Jakarta.
Hal ini diungkap, Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo saat menerima audiensi KI DKI Jakarta, Senin (4/3/2024).
Baca Juga:
Pemprov DKI Jakarta Buka 1.700 Formasi KKI untuk Guru Honorer Agustus 2024
Audiensi tersebut hadir seluruh jajaran Kepala Bidang dan Kepala Suku Dinas Pendidikan 11 Wilayah Provinsi DKI Jakarta bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Purwosusilo menuturkan pentingnya sosialisasi sebagai upaya pencerahan pentingnya keterbukaan informasi.
"Kami mohon masukan agar layanan informasi publik di Sudin, UPT dan satuan pendidikan yang jumlahnya sangat banyak bisa lebih baik lagi," ungkapnya.
Baca Juga:
Anggaran Tak Kunjung Cair, Dinas Pendidikan Kota Subulussalam Belum Laksanakan Kegiatan Peningkatan Mutu Guru 2023
Harapannya, kehadiran KI DKI akan memberikan pencerahan sehingga jadi evaluasi untuk memperbaiki secara implementatif di sekolah.
"Jika ada hal terkait informasi publik, dapat memberikan informasi lebih awal," kata Plt. Kadis Pendidikan Purwosusilo.
Menanggapi tersebut, Komisioner KI DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali sangat mengapresiasi komitmen tinggi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
"Komitmen yang tinggi dari Dinas Pendidikan dengan sambutan seluruh jajaran yang sigap dan responsif. Hal ini kami apresiasi sebagai Badan Publik Informatif," ucap Aang Muhdi Gozali Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi.
Ia juga menuturkan dari hasil E-Monev di 2023 sebanyak 234 Badan Publik.
KI DKI Jakarta telah memetakan sektor Badan Publik. Terutama, Badan Publik yang kurang dan tidak informatif melalui metode sosialisasi atau bimbingan teknis.
Aang juga mengungkap, Sektor Pendidikan masih semacam sample yang di rekomendasikan Dinas Pendidikan.
Dari Analisa tersebut, menurut Aang, pentingnya memastikan tiap sekolah agar meningkatkan komitmen tata kelolanya lebih baik lagi.
Lanjutnya, Monev juga menjadi tolok ukur peningkatan kualitas layanan informasi menjadi informatif.
Sehingga menurutnya, sebelum tahapan monev digelar, sosialisasi menjadi upaya kesiapan menuju Monev di Tahun 2024 lebih baik lagi.
[Redaktur: Zahara Sitio]
