WAHANANEWS.CO, Jakarta - Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menekankan bahwa peringatan ini seharusnya tidak sekadar seremoni tahunan, melainkan menjadi pengingat kolektif untuk memperkuat arah pembangunan pendidikan nasional agar lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
Politisi Fraksi PKS tersebut mengakui bahwa sejumlah kemajuan di sektor pendidikan memang layak diapresiasi.
Baca Juga:
Hardiknas 2026: Pemko Binjai Fokus pada Pemerataan Pendidikan Berkualitas
Komitmen pemerintah dalam melakukan pembenahan kebijakan serta mendorong reformasi pendidikan dinilai sebagai langkah positif.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa masih banyak tantangan besar yang harus segera diatasi agar kualitas pendidikan nasional benar-benar meningkat secara merata.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, rata-rata lama sekolah (RLS) di Indonesia tercatat baru mencapai 8,85 tahun.
Baca Juga:
Peringatan Hari Pendidikan Nasional Kabupaten Palas Tahun 2026
Angka ini masih berada di bawah target program wajib belajar 12 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan akses pendidikan dan keberlanjutan belajar masih menjadi pekerjaan rumah yang signifikan, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal dan kelompok rentan.
Selain itu, hasil Asesmen Nasional 2025 juga menunjukkan bahwa sekitar 50 persen peserta didik di Indonesia belum mencapai kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi.
Temuan ini menjadi indikator bahwa kualitas proses pembelajaran masih perlu ditingkatkan secara serius dan menyeluruh.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari tantangan nyata yang harus kita jawab bersama. Akses pendidikan harus ditingkatkan, tetapi kualitas pembelajaran juga harus menjadi fokus utama,” ujar Kurniasih dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.
Hal itu mencakup penguatan kapasitas dan kompetensi guru, pengembangan kurikulum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Menurutnya, kualitas pendidikan sangat bergantung pada ekosistem yang mendukung secara menyeluruh.
Dalam peran kelembagaan, Kurniasih menegaskan pentingnya fungsi DPR RI, khususnya Komisi X, dalam memastikan kebijakan pendidikan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia menilai bahwa fungsi pengawasan dan legislasi perlu terus diperkuat, terutama dalam mengawal penggunaan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN agar benar-benar memberikan dampak nyata.
“Anggaran pendidikan yang besar harus benar-benar berdampak. Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan mampu meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan,” tegas wakil rakyat dari Dapil Jakarta II ini.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan pendidikan yang telah berjalan, termasuk sistem zonasi, perlindungan anak di lingkungan sekolah, serta peningkatan kesejahteraan dan kepastian status bagi para guru, khususnya guru honorer yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Kurniasih berpandangan bahwa kebijakan yang baik harus diiringi dengan implementasi yang konsisten dan kuat di lapangan.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya pendekatan yang lebih dialogis dengan melibatkan pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta partisipasi aktif masyarakat guna memastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif.
Dalam semangat Hardiknas 2026, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak hanya berfokus pada capaian yang telah diraih, tetapi juga berani menghadapi berbagai tantangan secara terbuka dan objektif sebagai dasar perbaikan ke depan.
“Hardiknas harus menjadi ruang refleksi sekaligus titik tolak untuk perbaikan yang lebih nyata. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa, dan kita tidak boleh berkompromi terhadap kualitasnya,” tutupnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
