WahanaNews.co | Kasus korupsi penyalahgunaan Belanja Ganti Uang Nihil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendbud) Kabupaten Kepulauan Aru di Maluku tahun anggaran 2018 rugikan negara sebesar Rp4,320 miliar.
Demikian dilaporkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru.
Baca Juga:
Edy Rahmayadi Kampanye Akbar di Labura: Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
"Kerugiannya sesuai laporan hasil pemeriksaan investigatif penghitungan kerugian negara atas pengelolaan uang persediaan dinas tahun anggaran 2018 Nomor: 39 LHP/XXI 11/2022 pada 14 November 2022 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku," kata Kasi Intel Kejari Aru, Romi Prasetiya Niti Sasmito dalam keterangan resminya kepada media, Jumat (10/3/2023).
Menurut dia, Kejari Kepulauan Aru sebelumnya telah menetapkan Johan Djabumir dan Albert Niko Tiwery sebagai tersangka dalam perkara ini dan sementara menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon.
Johan merupakan bendahara pengeluaran pada Dinas Dikbud dan Albert adalah Pejabat Penatausaha Keuangan-SKPD.
Baca Juga:
Pj Wali Kota Madiun Resmikan Sekolah Terintegrasi untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan
Kemudian penyidik kembali melakukan penetapan satu tersangka baru berinisial JA selaku Kepala Dinas Dikbud Kepulauan Aru sekaligus merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
"Penetapan tersangka dilakukan setelah kejaksaan melakukan gelar perkara pada Kamis, (9/3) 2023 dan langsung dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan oleh Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Aru, Fauzan Arif Nasution," tandasnya.
Tersangka JA disangkakan melanggar primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
