WahanaNews.co | Perihal regulasi jabatan fungsional dosen yang belakangan menimbulkan pro kontra ditanggapi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Pria yang kerap dipanggil Bamsoet ini menyarankan agar pemerintah duduk bersama dengan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI).
Baca Juga:
Terima Ketum dan Pengurus PWI Pusat, Ketua MPR Dorong Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Wartawan
"Pemerintah harus mendengarkan masukan dari dosen terkait substansi dan poin-poin yang ada dalam regulasi tersebut, serta menemukan solusi atau jalan tengah yang bersifat win-win solution," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (28/04/2023).
Politisi yang akrab disapa Bamsoet itu merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
Regulasi tersebut disambut sejumlah keluhan dari para dosen yang merasa diberatkan karena membebani mereka secara administratif, salah satunya dalam hal pengajuan angka kredit.
Baca Juga:
Ketua MPR RI, Bamsoet Dorong Optimalisasi Restorative Justice
Oleh karena itu Bamsoet menyarankan pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menampung keluhan serta masukan para dosen melalui ADI.
Bamsoet mengimbau agar pemerintah berkenan melakukan kajian atas pengalaman negaranegara lain dalam menciptakan kejelasan jenjang karier dosen.
"Dengan demikian, tata cara administratif dan birokratif terkait jenjang karier dosen di Indonesia dapat dilakukan secara maksimal dan tidak mempersulit atau membebani para dosen," katanya.
