WAHANANEWS.CO - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajukan langkah besar kepada Presiden Prabowo Subianto dengan mengusulkan perubahan Dewan Keuangan Nasional Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan demi memantau ekonomi hingga ke level keluarga.
Usulan tersebut disampaikan Airlangga secara langsung dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025), sebagai bagian dari penguatan kebijakan ekonomi nasional.
Baca Juga:
Wamenkeu Suahasil: Profesi Akuntan Miliki Peran Krusial dalam Mewujudkan Visi Indonesia 2045
"Kami mohon perpresnya, kami akan segera bersurat dan keanggotaannya diperluas karena dewan ini dipimpin langsung Bapak Presiden dan Wapres," kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan, Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan wakil Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, serta Ketua Dewan Komisioner OJK.
Keanggotaan dewan tersebut juga akan melibatkan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BP BUMN, Badan Perlindungan Konsumen, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Baca Juga:
Strategi Investasi ala Warren Buffett yang Cocok untuk Trader Crypto
Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan ini, menurut Airlangga, terinspirasi dari pertemuan Presiden Prabowo dengan Ratu Maxima beberapa waktu lalu yang menyoroti pentingnya penguatan keuangan inklusif.
Dengan adanya dewan ini, pemerintah tidak hanya memotret kondisi ekonomi nasional secara agregat, tetapi juga mampu mengukur langsung kondisi perekonomian hingga ke tingkat keluarga.
"Sehingga kami akan ukur perekonomian keluarga, jadi bukan hanya ekonomi nasional dan agregat tapi juga bicara dengan BPS karena keluarga akan kita monitor," tegas Airlngga.
"Karena tahun depan ada sensus ekonomi jadi kita titipkan sehingga kita mengetahui resiliensi ekonomi keluarga yang akan memperkuat fundamental ekonomi kita," ujarnya.
Airlangga menambahkan, pengembangan dewan ini didorong oleh capaian inklusi keuangan Indonesia yang sudah mencapai 92,7 persen, sementara tingkat literasi keuangan masih berada di kisaran 66,4 persen.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan ketahanan keuangan masyarakat agar kesejahteraan ekonomi dapat dirasakan secara merata.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
