WAHANANEWS.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$433,3 miliar atau setara Rp7.001,8 triliun (kurs Rp16.159 per dolar AS) pada kuartal II 2025 atau Juni tahun ini.
Utang itu tumbuh 6,1 persen secara tahunan (yoy), lebih rendah dibandingkan kuartal I 2025 yang tumbuh 6,4 persen.
Baca Juga:
Utang Luar Negeri Turun, Kepercayaan Investor terhadap Ekonomi RI Tetap Kuat
Utang itu berasal dari dua sumber, yakni utang pemerintah dan swasta. Bank sentral menyebut perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ULN swasta yang melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari triwulan sebelumnya.
Posisi ULN pemerintah pada kuartal II 2025 sebesar US$210,1 miliar atau tumbuh sebesar 10,0 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I 2025 sebesar 7,6 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyebut perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian RI di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.
Baca Juga:
Tim Prabowo Tepis Isu Akan Tingkatkan Rasio Utang RI hingga 50%
"Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara cermat, terukur, dan akuntabel untuk mencapai pembiayaan yang efisien dan optimal. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN diarahkan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (15/8).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,0%); Jasa Pendidikan (16,4%); Konstruksi (11,9%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,6%). Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.
Sementara itu, BI mencatat ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada kuartal II 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$194,9 miliar atau kontraksi sebesar 0,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang terkontraksi 1,0 persen (yoy).
"Perkembangan tersebut bersumber dari ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi 1,4 persen (yoy) di tengah ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang tumbuh 2,3 persen (yoy)," imbuhnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,5 persen dari total ULN swasta.
"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total ULN swasta," kata Ramdan.
Ia menjelaskan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat 30,5 persen pada kuartal II 2025 atay lebih rendah dibandingkan dengan kuartal I 2025 sebesar 30,7 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,0 persen dari total ULN.
Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
