WahanaNews.co, Medan - Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Agus Fatoni menyatakan bahwa angka kemiskinan di Sumatera Utara mengalami penurunan yang signifikan tahun ini.
Fatoni menjelaskan, berdasarkan data, angka kemiskinan di Sumatera Utara hingga Maret 2024 mencapai 7,99 persen, sedangkan pada Maret 2023 lalu angka tersebut berada di 8,15 persen.
Baca Juga:
Lengkap Penderitaan ! Jalan Rusak Sampah Menumpuk Tepat dibelakang Telkom Kota Perdagangan
Ia juga menyatakan bahwa Pemprov Sumut siap menjadi pelopor dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 9,03 persen pada tahun 2024," ujar Fatoni, Selasa (6/8/2024).
Fatoni menegaskan bahwa Pemprov Sumut berkomitmen penuh dalam mendukung program Pemerintah Pusat untuk menghapus kemiskinan ekstrem.
Baca Juga:
Jalur Parapat-Siantar longsor sat lantas simalungun lakukan pengamanan
“Sumatera Utara siap menjadi pelopor dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan program ini sukses,” tambahnya.
Fatoni menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada Maret 2024 tercatat sebanyak 1.228.000 jiwa, mengalami penurunan sebesar 12.000 jiwa dari tahun sebelumnya.
"Pada tahun lalu, angka kemiskinan tercatat sebanyak 1.240.000 jiwa. Provinsi Sumut juga mencatat tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,78 persen pada Maret 2023, lebih baik dibandingkan capaian Maret tahun 2022 sebesar 1,41 persen," jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Sumatera Utara sebanyak 19.615 orang, sementara jumlah penduduk lanjut usia (lansia) sebanyak 951.467 orang.
"Saat ini Pemprov Sumut memiliki berbagai inovasi melalui program unggulan untuk menghapus kemiskinan ekstrem, di antaranya pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga tidak mampu, Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Produktif (MAPRO)," katanya.
Selain itu, Fatoni menyebutkan bahwa Pemprov Sumut juga memiliki program pencegahan kemiskinan lainnya.
"Seperti penyediaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin, Bus Kesehatan Bergerak, Program Kelapa Muda (Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya), dan bantuan Sarana Produksi (Saprodi) pertanian," tuturnya.
Pemprov Sumut mengharapkan Pemerintah Pusat dapat memperkuat sinergi kebijakan yang lebih baik antara pusat dan daerah.
"Dengan demikian, kebijakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih harmonis, komprehensif, dan terhindar dari tumpang tindih," tambah Fatoni.
Ia juga berharap program ini dapat didukung oleh Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
“Kita juga sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap akselerasi verifikasi validasi Data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara,” kata Fatoni.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
