WAHANANEWS.CO, Jakarta - Rangkaian The 41st Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA) Council Meeting yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, resmi berakhir.
Kegiatan tahunan ini menjadi momentum penting bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat kolaborasi di bidang ketenagalistrikan dan mempercepat langkah menuju transisi energi bersih di kawasan.
Baca Juga:
Siap Dukung PLTSa di Seluruh Indonesia, ALPERKLINAS Apresiasi Kesiapan PLN Atas Penugasan Danantara Sebagai Offtaker
Forum tingkat tinggi tersebut dihadiri oleh para pemimpin perusahaan listrik nasional dari negara-negara ASEAN, serta sejumlah pejabat energi dan lembaga regional yang tergabung dalam HAPUA.
Dalam pertemuan itu, para delegasi mendiskusikan berbagai isu strategis mulai dari integrasi jaringan listrik lintas batas, pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan, hingga mekanisme investasi dan pembiayaan proyek berkelanjutan.
Penyelenggaraan forum di Labuan Bajo mendapat apresiasi luas dari perwakilan utilitas ketenagalistrikan ASEAN karena berhasil menghadirkan arah kebijakan yang konkret serta mempererat sinergi antarnegara anggota.
Baca Juga:
Jangkau 3T, ALPERKLINAS Dorong Daerah Tiru Program PLTS Koperasi Merah Putih Kolaborasi dengan Kemenkop-Pertamina di Pulau Sembur
Executive Director ASEAN Centre for Energy (ACE), Ir. Ts. Abdul Razid Dawood menyampaikan bahwa HAPUA Council Meeting kali ini mencatat sejumlah kemajuan yang signifikan, berbagai negara anggota menunjukkan komitmen yang semakin kuat dalam mengembangkan konektivitas energi lintas batas serta mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.
“Dalam HAPUA Council Meeting ini kami membahas banyak hal, mulai dari aspek teknis, regulasi, jaringan, hingga investasi dan pembiayaan, serta kerja sama ASEAN berikutnya. Kami telah mengidentifikasi banyak kesenjangan yang perlu diselesaikan,” ujarnya.
Senior Vice President and Chief Operating Officer National Power Corporation Filipina, Melchor Paz Ridulme menyatakan bahwa forum ini memberikan arah yang jelas bagi negara-negara anggota dalam memperkuat peran masing-masing untuk mendukung kebijakan transisi menuju energi bersih yang inklusif dan berkelanjutan.
