WahanaNews.co, Jakarta - Ekonom senior, Faisal Basri, mengungkapkan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hampir tidak dilanjutkan pada tahap pembangunannya.
Menurutnya, peran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memiliki dampak besar dalam kelanjutan proyek ini hingga saat ini.
Baca Juga:
Awas! Ambil Bantal Kursi di Kereta Cepat, Penumpang Bisa Kena Sanksi Pidana
Faisal mengungkapkan bahwa ia pernah mengadakan diskusi langsung dengan Luhut pada bulan November 2021 terkait proyek ini. Dalam diskusi tersebut, Luhut mengakui bahwa proyek KCJB tidak dianggap sebagai proyek yang memiliki manfaat yang signifikan.
"Kita enggak sanggup nih, Luhut menganggap proyek ini proyek sampah," kata Faisal dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (17/10/2023).
Faisal mengatakan Luhut merasa dibebankan proyek yang telah dimulai oleh orang lain. Namun, kata dia, pada akhirnya proyek tersebut tetap dijalankan melalui proses renegoisasi dengan China selaku pemberi modal.
Baca Juga:
Hasil Diversi dan Litmas, Polsek Siantar Martoba Tetap Tahan Anak Pencuri Besi Pentol Kereta Api
Dia menyatakan bahwa pada awalnya, China diharapkan memiliki 40% kepemilikan saham dalam proyek ini, sementara pemerintah Indonesia akan memiliki 60%. Setelah serangkaian negosiasi, komposisi tersebut berubah menjadi sebaliknya, dengan China memiliki 60% saham dan Indonesia 40%.
Faisal juga mengatakan bahwa hasil dari negosiasi ulang tersebut mencakup kesepakatan mengenai tingkat suku bunga yang akan berlaku untuk utang pemerintah Indonesia dan tambahan utang yang diberikan oleh China Development Bank.
Menurut Faisal, awalnya pemerintah berharap agar China menjadi pemilik tunggal proyek KCJB dengan kepemilikan saham sebanyak 100%. Namun, China menolak, dan akhirnya kesepakatan yang tercapai adalah kepemilikan saham sebanyak 60%.
"Karena China sadar bisnis di Indonesia sensitif, ada sentimen anti-China," tuturnya.
Seperti diketahui, awalnya proyek KCJB akan menelan biaya sebesar US$ 6,07 miliar. Indonesia mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek tersebut sekitar 75%
Namun, dalam perjalanannya biaya proyek tersebut membengkak (cost overrun) sebesar US$ 1,2 miliar. Namun, beban cost overrun itu dibagi dua antara China dan Indonesia.
Indonesia harus membayar sekitar US$ 720 juta dan mendapat pinjaman dari CBD untuk membayar cost overrun sebesar US$ 550 juta dengan bunga 3,4% dan tenor 30 tahun.
Saat ini, Indonesia telah berhasil bernegosiasi terkait besaran bunga pinjaman itu sekitar 3,6% sampai 3,7%.Jakarta, CNBC Indonesia-Ekonom senior Faisal Basri mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebenarnya hampir batal.
Menurut dia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memiliki peran sehingga proyek itu terus berlanjut hingga sekarang bisa beroperasi.
Faisal mengaku pernah berdiskusi langsung dengan Luhut pada November 2021 mengenai proyek ini. Dia bilang Luhut mengaku bahwa proyek KCJB bukanlah proyek yang bagus.
"Kita enggak sanggup nih, Luhut menganggap proyek ini proyek sampah," kata Faisal dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (17/10/2023).
Faisal mengatakan Luhut merasa dibebankan proyek yang telah dimulai oleh orang lain. Namun, kata dia, pada akhirnya proyek tersebut tetap dijalankan melalui proses renegoisasi dengan China selaku pemberi modal.
Dia menyampaikan bahwa pada awalnya, China dijadwalkan memiliki 40% kepemilikan saham dalam proyek tersebut, sementara pemerintah Indonesia akan memiliki 60%.
Setelah serangkaian negosiasi, dia mengatakan bahwa komposisi tersebut diubah sehingga China memiliki 60% saham, sementara Indonesia memiliki 40%.
Faisal juga mencatat bahwa dalam hasil negosiasi ulang tersebut, tercapai kesepakatan mengenai tingkat suku bunga yang akan berlaku untuk utang pemerintah Indonesia serta tambahan utang yang diberikan oleh China Development Bank.
Menurut Faisal, pada awalnya, pemerintah berharap agar China menjadi pemilik tunggal proyek KCJB dengan kepemilikan saham sebanyak 100%.
Namun, China menolak, dan akhirnya kesepakatan yang dicapai adalah kepemilikan saham sebanyak 60%. Dia juga menambahkan bahwa China menyadari sensitivitas bisnis di Indonesia dan adanya sentimen anti-China.
Sebagaimana diberitakan, proyek KCJB awalnya direncanakan dengan anggaran sekitar US$ 6,07 miliar. Untuk mendukung proyek ini, Indonesia menerima pinjaman dari China Development Bank (CBD) sekitar 75%.
Namun, biaya proyek kemudian mengalami peningkatan signifikan (cost overrun) sebesar US$ 1,2 miliar. Pembagian beban cost overrun ini akhirnya dibagi antara China dan Indonesia.
Indonesia harus mengeluarkan sekitar US$ 720 juta untuk membayar cost overrun tersebut dan mendapatkan pinjaman dari CBD sebesar US$ 550 juta dengan tingkat bunga 3,4% dan tenor 30 tahun.
Saat ini, Indonesia telah berhasil bernegosiasi mengenai tingkat suku bunga pinjaman tersebut sekitar 3,6% hingga 3,7%.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
