WAHANANEWS.CO, Jakarta - Peringatan tegas datang dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki serapan anggaran sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya jadi kegiatan menghabiskan anggaran tanpa membangun ekosistem yang nyata.
Luhut menegaskan pesan itu langsung disampaikan kepada Kepala BGN Dadan Hindayana saat kunjungan ke kantor lembaga tersebut dan ia meminta agar data serapan anggaran diperbaiki secara transparan dan akurat.
Baca Juga:
Emak-emak Bilang Bermanfaat, Habiburokhman Tantang Pihak yang Ingin Stop MBG
“Saya sudah sampaikan ke Dadan waktu ke kantor, datanya harus diperbaiki, ke depannya bukan hanya sekadar menghabiskan uang tapi juga terbangun atau nggak ekosistemnya,” kata Luhut usai menghadiri kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Menurut Luhut, MBG adalah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena memiliki potensi besar menciptakan simpul ekonomi baru yang melibatkan banyak sektor.
Ia menjelaskan ekosistem MBG tidak hanya bicara soal distribusi makanan tetapi juga menggerakkan rantai ekonomi dari produsen bahan pangan hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.
Baca Juga:
Rp 100 Triliun MBG Dikembalikan, Purbaya Bongkar Fakta yang Tak Pernah Dibuka ke Publik
Ketua DEN mengakui pelaksanaan di fase awal masih belum sempurna dan perlu perbaikan dalam tata kelola serta penyerapan anggaran.
Ia menilai program ini idealnya dijalankan untuk jangka panjang agar hasilnya benar-benar terasa untuk masyarakat.
“Menurut saya harus dipelihara Makan Bergizi Gratis ini, mungkin paling tidak 10 tahun, mungkin setelah itu bertahap kita lihat, kita evaluasi mau bagaimana,” ujar Luhut.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran Program MBG telah mencapai Rp20,6 triliun hingga 3 Oktober 2025 atau baru 29 persen dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengaku lembaganya tidak mampu menyerap seluruh anggaran yang disediakan tahun ini sehingga dana cadangan Rp70 triliun akan dikembalikan ke pemerintah karena diperkirakan tidak terserap penuh.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa kemudian menjelaskan bahwa dana Rp70 triliun tersebut sebenarnya belum masuk ke dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Justru, Purbaya menekankan bahwa fokus pengawasan akan diarahkan pada penyerapan anggaran yang sudah dipatok tahun ini sebesar Rp71 triliun agar tidak mengendap menjelang akhir tahun.
Ia menyatakan MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus dikawal agar implementasinya memberikan dampak langsung dan nyata bagi masyarakat.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
