WahanaNews.co, Jakarta - Partai yang bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka setelah Pilpres 2024 terus bertambah.
Terbaru, PKB yang sebelumnya berseberangan dalam Pilpres 2024, kini resmi bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan hasil Muktamar VI partai yang diselenggarakan di Bali.
Baca Juga:
Mahfud MD: Saya Lebih Baik dari Prabowo-Gibran, tetapi Rakyat Lebih Percaya Mereka
Wakil Sekjen DPP PKB, Syaiful Huda, menyatakan bahwa keputusan ini juga diambil atas permintaan para muktamirin yang berasal dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Huda menegaskan bahwa PKB akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
"Keputusan muktamar secara kelembagaan PKB resmi bergabung dan mendukung pemerintah Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka," kata Huda dalam konferensi pers usai penutupan Muktamar, Minggu (25/8).
Huda menyebut hal ini adalah sikap resmi dari PKB. Hasil perundingan sudah disepakati oleh peserta Muktamar VI.
Baca Juga:
Litbang Kompas: Citra Positif Presiden Jokowi Bertahan Jelang Pilkada 2024
"Jadi kalau selama ini masih bersifat belum kelembagaan pada muktamar ini kami pertegas sikap politik PKB," ujar Huda.
"PKB secara institusi secara lembaga muktamirin sepakati PKB masuk bergabung menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran," imbuhnya.
Di tempat lain, Ketum Partai NasDem, Surya Paloh, berbicara mengenai pentingnya menjaga persatuan. Paloh menegaskan komitmen NasDem untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Pada Pilpres 2024, NasDem mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
"Kita juga telah memposisikan diri kita sebagai partai yang berada dalam pemerintahan presiden baru Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto," kata Paloh dalam kongres III NasDem di Jakarta, Minggu (25/8).
Paloh mengatakan NasDem akan bekerja dalam memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo. Dia pun berkomitmen agar partainya tidak menjadi beban bagi pemerintahan baru yang akan datang.
"Kita berharap pemahaman dan pemikiran interindepedensi yang selama ini dipegang kokoh tetap harus terjaga. Partai ini berupaya mempertahanakan dignity dan integritas dirinya bukan sebagai partai pemberat bagi pemerintahan yang didukungnya," kata Paloh.
"Tapi Insyaallah berupaya untuk menjadi peringan beban bagi pemerintah yang didukungnya," sambungnya.
Hal senada juga disampaikan Plt Ketum PPP, Muhamad Mardiono, resmi menyampaikan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, tidak ada alasan PPP untuk tidak mendukung pemerintahan Prabowo.
"Pada malam hari ini saya alhamdulillah diterima oleh Bapak Prabowo Subianto yaitu dalam rangka untuk menyampaikan dukungan," ucap Mardiono dalam jumpa pers usai bertemu dengan Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).
Meski sempat berbeda dukungan, Mardiono menyatakan PPP harus mendukung pemerintahan yang akan datang. Pada Pilpres 2024, PPP mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
"Tetapi karena itu sudah kita lakukan dan kita selesaikan, dan sudah ada keputusan. Maka PPP tidak ada alasan lain yaitu harus mendukung kepada presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo Subianto agar bisa menjalankan semua program-program kerja yang hari ini telah ditunggu-tunggu rakyat Indonesia," ungkapnya.
Perindo juga menjadi partai yang menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu terungkap usai Ketum Perindo, Angela Tanoesoedibjo, bertemu dengan Prabowo.
"Betul, (Perindo) resmi mendukung pemerintahan yang sah Prabowo-Gibran," kata Angela kepada wartawan di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).
Menurut Angela, dukungan itu bukti Perindo ingin berkontribusi lebih baik kepada negara. Menurutnya, hal itu hanya bisa dilakukan jika berada di pemerintahan.
"Tentunya ini merupakan salah satu bentuk memang, kami melihat Partai Perindo ke depannya ini harus mendukung pemerintahan ya. Karena kalau kita ingin berkontribusi lebih lagi, kita harus bergabung dengan pemerintah," sambungnya.
[Redaktur: Andri Frestana]
