WahanaNews.co | Pemerintah Sri Lanka mengalami kevakuman hari kedua, Senin (11/7/2022), setelah para pengunjuk rasa menduduki kediaman dan Kantor Sekretariat Presiden Gotabaya Rajapaksa di ibu kota Colombo sejak Sabtu (9/7/2022) lalu.
Hingga kini, tidak diketahui keberadaan Presiden Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe.
Baca Juga:
Wickremesinghe Jadi Presiden Sri Lanka, Demonstran: Kami Tak Akan Mundur!
Tidak jelas, siapa yang memerintah Sri Lanka saat ini.
Rajapaksa ataupun Wickremesinghe telah mengindikasikan untuk mengundurkan diri dari jabatan masing-masing.
Kantor Perdana Menteri (PM), Senin kemarin mengumumkan bahwa Rajapaksa telah memberitahu PM Wickremesinghe bahwa dirinya akan mundur dari jabatan presiden pada Rabu (13/7/2022) besok.
Baca Juga:
Ekonomi Indonesia Disebut Masih Aman dari Krisis, Tapi…
Wickremesinghe pada Sabtu (9/7/2022) juga menyatakan akan mengundurkan diri setelah pemerintahan baru terbentuk.
Namun, ribuan pengunjuk rasa yang menyerbu dan menduduki kediaman presiden tidak percaya begitu saja.
Mereka tetap bertahan di kediaman Presiden Rajapaksa dan PM Wickremesinghe.
“Kami tidak akan pergi ke mana-mana sebelum presiden mundur dan kami memiliki pemerintahan yang diterima oleh rakyat,” kata Jude Hansana (31), pengunjuk rasa yang telah ikut berdemonstrasi di luar kompleks kediaman presiden sejak awal April lalu.
“Perjuangan rakyat ini demi reformasi politik yang lebih luas. Bukan hanya sekadar presiden mundur. Ini baru awal,” kata Hansana.
Rajapaksa dan Wickremesinghe, seperti dilansir kantor berita Reuters, tidak berada di kediamannya saat pengunjuk rasa menyerbu.
Namun, kantor berita Associated Press (AP) melaporkan, rumah pribadi Wickremesinghe di pinggiran Colombo juga diserbu pengunjuk rasa dan dibakar.
Menurut seorang pejabat partai, Wickremesinghe berada di dalam rumah pribadinya itu saat pengunjuk rasa menyerbu.
Wickremesinghe dievakuasi ke tempat aman.
Menurut konstitusi, jika presiden dan perdana menteri mengundurkan diri, Ketua Parlemen Mahinda Yapa Abeywardena akan menjadi penjabat presiden.
Setelah itu, dalam rentang waktu 30 hari parlemen akan mengadakan pemungutan suara guna menunjuk presiden baru yang akan menyelesaikan masa jabatan Rajapaksa hingga tahun 2024.
Sejak Sabtu lalu, empat menteri juga telah mengundurkan diri.
Dalam pidatonya, Sabtu, Wickremesinghe dan Abeywardena mengaku telah berbicara dengan Rajapaksa.
Namun, keduanya tidak menyebut keberadaan Rajapaksa sama sekali.
Meski tak diketahui keberadaannya, kantor kepresidenan pada Minggu (10/7/2022) mengeluarkan pernyataan bahwa Rajapaksa memerintahkan penyaluran gas ke warga untuk memasak.
Tekanan terhadap Rajapaksa dan Wickremesinghe agar mundur dari jabatannya menguat menyusul krisis ekonomi yang melilit Sri Lanka.
Akibat krisis itu, rakyat negara tersebut kesulitan mendapatkan bahan pangan, minyak, dan kebutuhan pokok lain.
Sri Lanka, negara berpenduduk sekitar 22 juta jiwa, saat ini mengalami kesulitan valuta asing.
Hal ini menyebabkan Sri Lanka kesulitan mengimpor bahan bakar, pangan, dan obat-obatan.
Ini krisis ekonomi terburuk di negara itu sejak kemerdekaan Sri Lanka tahun 1948.
Krisis tersebut semakin memukul Sri Lanka setelah pandemi Covid-19.
Pandemi ini memukul sektor pariwisata yang menjadi andalan pemasukan negara itu dan memangkas pemasukan dari remiten warga Sri Lanka yang bekerja di luar negeri.
Kondisi itu diperparah dengan beban utang pemerintah, lonjakan harga minyak, dan larangan impor bahan-bahan kimia untuk pembuatan pupuk yang juga menghantam sektor pertanian negara itu.
Situasi semakin memburuk dalam beberapa pekan terakhir.
Pemerintah tak mampu mendatangkan minyak akibat kehabisan dana, sekolah-sekolah diliburkan, serta jatah bahan bakar dan solar bagi warga dibatasi hanya untuk layanan dan kebutuhan pokok.
Temukan Uang
Saat menduduki istana kepresidenan, pengunjuk rasa menemukan uang tunai 17,85 juta rupee atau sekitar 50.000 dollar AS (Rp 750 juta) yang ditinggalkan Presiden Rajapaksa saat kabur dari istana.
Aparat kepolisian mengatakan, uang tersebut diserahkan pengunjuk rasa ke pengadilan.
”Uang tunai itu sudah diambil oleh polisi dan akan diserahkan ke pengadilan hari ini,” ujar seorang juru bicara kepolisian.
Beberapa sumber pejabat juga mengatakan, koper penuh berisi dokumen-dokumen juga tertinggal di kediaman kepresidenan.
Kepada kantor berita AFP, sumber-sumber di kalangan pejabat mengatakan, Rajapaksa dievakuasi melalui pintu belakang di bawah pengawalan personel Angkatan Laut dan diangkut dengan perahu menuju pulau di sebelah timur laut Sri Lanka.
Kediaman presiden berlokasi di tepi laut.
Namun, aparat keamanan dan para tokoh politik tutup mulut mengenai keberadaan Rajapaksa.
Selentingan rumor yang beredar di Kolombo, seperti dilansir The New York Times, Rajapaksa diselamatkan ke sebuah pangkalan militer di pinggiran ibu kota.
Sabtu lalu, beredar rekaman video yang menayangkan koper-koper diangkut dengan kapal Angkatan Laut, sementara kendaraan pemerintah melaju ke bandara.
Muncul spekulasi lain bahwa Rajapaksa telah meninggalkan Kolombo.
Terbuka untuk Umum
Setelah ditinggalkan Rajapaksa dan diduduki pengunjuk rasa, kediaman presiden kini efektif menjadi seperti museum.
Warga terus berdatangan mengalir ke istana itu, terutama setelah para aktivis menyerukan kepada warga untuk berkunjung ke kompleks tersebut dan menyaksikan gambaran kehidupan para pejabat teras di negeri itu.
“Terbuka untuk umum,” demikian tulisan yang terpampang di tembok kediaman perdana menteri.
Tentara berpatroli tanpa menghalangi kedatangan warga yang saat ini dililit kesulitan ekonomi.
Sebagian pengunjung mengagumi interior dan karya-karya seni di bangunan peninggalan Inggris itu, sebagian bermain kartu di salah satu meja, dan sebagian lain tampak menjajal empuknya kasur di ruangan tidur istana.
Dushantha Gunasinghe, seorang pengunjuk rasa, menuturkan bahwa dirinya datang dari kota berjarak sekitar 130 kilometer dari Colombo.
Ia berjalan kaki pada sebagian jarak yang ditempuhnya.
Ia tiba di Colombo pada Senin pagi.
”Saya begitu letih, hampir tidak bisa berkata-kata lagi,” ujarnya saat duduk di kursi plastik di luar kantor kepresidenan.
”Saya datang sendirian sejauh ini karena saya yakin, kami harus menuntaskan persoalan ini.
Pemerintah harus mundur dan kami butuh pemimpin-pemimpin yang lebih baik,” tuturnya.
Selama aksi unjuk kekuatan rakyat (people’s power) melanda Colombo, tentara dikerahkan di seluruh penjuru ibu kota Sri Lanka itu.
Namun, tentara tidak banyak berbuat dan hanya menyaksikan pengunjuk rasa menduduki istana kepresidenan dan sejumlah obyek vital simbol kenegaraan Sri Lanka.
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Sri Lanka Shavendra Silva menyerukan kepada rakyat agar menjunjung tinggi aturan dan ketertiban.
Laos, Myanmar, dan Pakistan juga Nyaris Bangkrut
Sejumlah negara berpenghasilan rendah sedang dalam pusara kebangkrutan ekonomi menyusul Sri Lanka.
Sebut saja Laos, Myanmar, hingga Pakistan yang tengah mengalami lonjakan biaya untuk makanan dan bahan bakar untuk masyarakatnya.
Laporan bertajuk Crisis Response Group yang dirilis PBB pada bulan lalu menyebut lebih dari separuh negara termiskin di dunia terlilit utang dan berisiko tinggi dalam kesulitan.
Laos sebagai negara kecil yang terkurung daratan di Asia Tenggara ini sebetulnya mencatat pertumbuhan ekonomi tercepat sebelum pandemi Covid-19.
Tetapi sejak pandemi, utangnya melompat persis seperti yang dialami Sri Lanka.
Laos juga terpaksa mengemis restrukturisasi utang bernilai miliaran dolar AS, cadangan devisa Laos tersisa hanya kurang dari dua bulan impor.
Mata uangnyapun jatuh 30 persen yang memperburuk kesengsaraan negara itu.
Sementara Myanmar setelah aksi kudeta militer pada Februari 2021 terhadap pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi turut memengaruhi kondisi perekonomian negara.
Myanmar pun dihujani sanksi dari negara Barat seperti penarikan bisnis secara besar-besaran.
Ekonomi Myanmar terkontraksi minus 18 persen pada tahun lalu dan diperkirakan tidak tumbuh pada tahun ini.
Lebih dari 700 ribu orang melarikan diri atau diusir dari rumah mereka karena konflik bersenjata dan kekerasan politik yang terjadi.
Selanjutnya, Pakistan juga terancam krisis ekonomi seusai lonjakan harga minyak mentah yang membuat kenaikan harga bahan bakar dan harga-harga lainnya.
Inflasi di negara Pakistan tercatat melompat jauh lebih dari 21 persen.
Mata uang rupee Pakistan pun merosot 30 persen terhadap dolar AS pada tahun lalu dan cadangan devisanya turun menjadi hanya 13,5 miliar dolar AS atau setara dua bulan impor.
Saat ini, Pakistan tengah meminta bantuan IMF untuk mencairkan dana talangan 60 miliar dolar AS.
Indonesia Aman
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menegaskan inflasi Indonesia pada Juni 2022 yang tercatat 4,35 persen masih tergolong moderat dibandingkan negara lain.
Menurutnya, melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah berhasil meredam tingginya tekanan inflasi global.
"Daya beli masyarakat serta momentum pemulihan ekonomi nasional masih tetap dapat dijaga," tutur Febrio.
CEO Grant Thornton Indonesia Johanna Gani menambahkan pemerintah RI perlu memperkuat koordinasi dan komunikasi menghadapi ancaman inflasi global.
Menurutnya, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi di Indonesia, antara lain pengaruh global seperti situasi perang Rusia-Ukraina yang telah menyulut kenaikan harga komoditas.
"Pemerintah dan Bank Indonesia perlu memperkuat koordinasi terutama terkait dengan rencana penyesuaian harga yang diatur pemerintah sehingga dapat mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," kata Johanna.
Pemerintah juga perlu melakukan stabilisasi harga pangan dengan memastikan pasokannya terutama harga minyak goreng, sehingga diharapkan tekanan inflasi tidak meningkat signifikan dan masih dapat terkendali. [gun]
