WAHANANEWS.CO, Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapatkan ancaman dari koalisi pemerintahannya. Belum lama ini, mereka mengajukan rancangan undang-undang pembubaran parlemen.
Melansir dari CNBC Indoneia, langkah ini membuka jalan menuju pemilu dini. Artinya jika rancangan undang-undang disahkan, maka Israel akan menggelar pemilu dalam waktu 90 hari setelah pengesahan.
Baca Juga:
Militer Israel Tangkap WNI Cs di Misi Kemanusiaan, Netanyahu Buka Suara
Media Israel melaporkan pemungutan suara pada rancangan aturan kemungkinan dilakukan pada 20 Mei. Kabarnya pengesahan juga hampir pasti terjadi.
Jika benar dan rancangan undang-undang disahkan, pemilu Israel bakal dilakukan mulai pekan ketiga Agustus. Ini lebih cepat dari jadwal akhir masa parlemen pada 27 Oktober 2026.
"Parlemen ke-25 akan dibubarkan sebelum akhir masa jabatannya. Pemilu akan digelar pada tanggal ... yang tidak boleh ditetapkan lebih awal dari 90 hari setelah pengesahan undang-undang ini," demikian isi draf legislasi yang dirilis Likud, dikutip dari The Guardian, Minggu (24/5/2026).
Baca Juga:
Pemerintahan Prabowo Kecam Keras Tindakan Militer Israel Tahan Jurnalis RI
Kabar tersebut terdengar saat parta-partai ultra-Ortodoks mulai kehilangan kesadaran dengan janji politik Netanyahu. Koalisi pemerintah Israel sendiri memang sudah sering dikabarkan rapuh dan kerap terjadi konflik internal.
Salah satu yang dikritik mereka adalah Netanyahu gagal memenuhi janji mengesahkan aturan untuk pengecualian permanen wajib militer pada pria muda di komunitas mereka yang belajar di yeshiva atau seminari agama.
Usulan tersebut diajukan oleh partai yang dipimpin oleh Netanyahu. Namun sebenarnya ketegangan membuat partai-partai oposisi ingin mengajukan proposal sendiri untuk membubarkan parlemen.
Langkah cepat Likud dinilai jadi cara Netanyahu untuk mengambil kendali atas jadwal politik. Selain juga mencegah oposisi mendikte momentum pemilu.
Pemimpin oposisi utama, Yair Lapid memastikan siap mengikuti pemilu. Dia telah membentuk aliansi politik baru dengan mantan perdana menteri Naftali Bennett bernama Beyahad (Bersama) untuk maju bersama menghadapi Netanyahu nanti.
"Kami siap bersama," tulis Lapid di platform X.
Kedua orang tersebut telah menjadi pengkritik keras penanganan perang Netanyahu sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Bahkan Lapid mengatakan gencatan senjata terbaru dengan Iran sebagai bencana politik.
Namun nampaknya pemilu baru tetap akan memenangkan Likud. Karena dari jajak pendapat politik yang dirilis lembaga penyiaran publik Israel, kan, menunjukkan partai itu masih jadi preferensi pemilih dan unggul tipis dari Beyahad.
Likud diproyeksikan akan mendapatkan 26 kursi dari 120 kursi di parlemen. Jumlah itu menurun dari 32 kursi yang dimiliki saat ini.
Beyahad kemungkinan mendapatkan 25 kursi. Koalisi itu unggul dari partai Yashar (straight), yakni partai tengah-kanan yang dipimpin mantan kepala militer Israel Gadi Eisenkot.
Karir politik Netanyahu yang berusia 76 tahun bisa dikatakan jadi salah satu yang paling bertahan dalam sejarah Israel. Sejak 1996 sepanjang karir politiknya, dia telah menjadi perdana menteri lebih dari 18 tahun atau yang terlama di negara tersebut.
Namun Netanyahu terpojok saat serangan Hamas tiga tahun lalu. Banyak masyarakat yang menyalahkannya.
Di sisi lain, Netanyahu menjanjikan meraih kemenangan total dari Hamas, Hizbullah di Lebanon, dan Iran. Namun, hingga sekarang janji itu belum ada yang tercapai.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
