WahanaNews.co, Jakarta - Terkait Pilpres 2024, tiga Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah yakni Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dan Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo Semarang tak mau ikut memberi petisi yang bernada kritik ke Presiden Jokowi.
Rektor Universitas Diponegoro Semarang Yos Johan Utama menyatakan Pilpres 2024 adalah pesta demokrasi yang kuncinya terletak pada suara rakyat. Sehingga dinamika perbedaan pilihan harus dihormati.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
"Setiap orang memiliki hak secara konstitusional dalam demokrasi, menyampaikan pendapat di muka umum tanpa terkecuali. Tapi ingat, di dalamnya juga ada prinsip tanggung jawab, sehingga gunakanlah cara yang santun, yang benar sesuai ketentuan yang ada dan juga menghargai pilihan orang lain," kata Yos kepada wartawan, Minggu (4/2/2024).
Di sisi lain, Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq juga menyebut Pemilu merupakan ajang mencari pemimpin yang bisa melanjutkan kerja-kerja pemimpin sebelumnya.
Sodiq mengatakan rakyat yang akan menentukan siapa pemimpin yang akan dipilih sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan.
Baca Juga:
Ramai Petisi Pemakzulan Presiden Jokowi, Yusril Buka Suara
"Suara rakyat akan menentukan siapa pun pemimpin terbaik yang dicintai oleh rakyat. Rakyat telah mampu dan dapat menentukan yang terbaik untuk masa depan bangsa dan negara. Rakyat Indonesia paham, siapapun pemimpin terbaik yang akan meneruskan Presiden Jokowi," ujar Sodiq.
Sodiq menyampaikan setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, menurutnya, jangan sampai pendapat sekelompok orang dipaksakan untuk menjadi pendapat seluruh rakyat Indonesia.
"Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum tanpa terkecuali. Hal ini sudah dicapai dalam UUD 1945, silakan menggunakan haknya tetapi hindari memaksakan orang lain bahwa pendapatnya adalah yang paling benar. Pendapat sekelompok orang tidak boleh dipaksakan sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia," ucap Sodiq.
Wakil Rektor III UIN Walisongo Semarang Achmad Arief Budiman berharap masyarakat berhati-hati dan tidak terprovokasi munculnya petisi dari sejumlah kampus perguruan tinggi.
"Harus perlu dibangun sikap berhati-hati menerima informasi dari mana pun termasuk dari media sosial dan informasi-informasi lain terkait dengan upaya-upaya yang harus diwaspadai berupa petisi maupun sikap-sikap yang destruktif terhadap negara Indonesia yang kita cintai," ungkap Arief.
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar masyarakat tetap mendukung upaya pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil serta bermartabat, dan tidak anarkis.
"Hal yang harus dijaga bagi setiap civitas akademika dan mahasiswa adalah melihat pemilu itu sebagai kontestasi demokrasi untuk mengantarkan terpilihnya para pemimpin bangsa dan negara Indonesia ini," kata Arief.
Arief berharap mahasiswa-mahasiswi dapat menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari mendatang sebagai andil menciptakan Pemilu ini bisa mengantarkan Indonesia menjadi lebih baik.
Belakangan ini, sejumlah civitas academica dari pelbagai kampus di Indonesia menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi serta menuntut pemilu 2024 yang jujur dan adil.
Hingga Minggu (4/2/2024) tercatat sudah 7 kampus yang mengkritik Jokowi. Mereka adalah Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas, Padjadjaran (Unpad), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan Universitas Mulawarman Samarinda.
Petisi diawali oleh beberapa guru besar dan akademisi di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada 31 Januari lalu. Dalam petisinya, mereka menyesalkan dugaan penyimpangan yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai alumni kampus tersebut.
Petisi Bulaksumur dibacakan Guru Besar Fakultas UGM, Koentjoro dan didampingi para guru besar lain seperti Budi Santoso Wignyosukarto, Wiendu Nuryanti, serta Wahyudi Kumorotomo.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," demikian bunyi salah satu petisi.
Kemudian, petisi juga dikeluarkan Univeritas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Lewat pernyataan sikap 'Indonesia Darurat Kenegarawan' ini, UII secara garis besar menyoroti perkembangan politik nasional yang dianggap makin mempertontonkan penyalahgunaan kewenangan tanpa malu-malu.
"Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023," bunyi pernyataan sikap itu.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
