WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Danang Wicaksana, menegaskan bahwa aspek transportasi menjadi perhatian utama dalam pengawasan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.
Pengawasan tersebut mencakup seluruh rangkaian perjalanan jemaah, mulai dari keberangkatan dari Indonesia menuju Arab Saudi, mobilitas antarkota selama di Tanah Suci, hingga perpindahan jemaah pada fase puncak ibadah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Baca Juga:
KCD Pendidikan Wilayah VIII Jabar Gelar Kick Off dan Sosialisasi SPMB Maung 2026/2027 di SMAN 1 Sumedang
Pernyataan itu disampaikan Danang kepada Parlementaria saat mengikuti keberangkatan Timwas Haji Tahap 1 Gelombang 2 di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu (17/05/2026).
Ia menilai sistem transportasi menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, mengingat jutaan jemaah bergerak dalam waktu yang hampir bersamaan.
Menurut Danang, Timwas Haji DPR RI memberikan perhatian serius terhadap seluruh rantai layanan transportasi, baik armada penerbangan internasional maupun kendaraan darat yang digunakan jemaah selama berada di Arab Saudi.
Baca Juga:
Hinca Panjaitan: Polisi Jagung
“Bagi bagian kami yang di Komisi V DPR, memang fokus ke transportasi. Baik armada maskapai yang terbang ke Saudi sampai yang internal antarkota di sana,” ujar Danang.
Salah satu perhatian utama Timwas Haji DPR adalah perjalanan jemaah dari Madinah menuju Makkah yang dikenal memiliki tingkat mobilitas tinggi.
Jalur tersebut dinilai rawan karena harus melayani perpindahan jemaah dalam jumlah besar secara terus-menerus.
Apalagi, sebelumnya sempat muncul informasi terkait kecelakaan bus yang menimpa jemaah Indonesia di Arab Saudi.
Karena itu, DPR ingin memastikan seluruh armada yang digunakan benar-benar memenuhi standar keselamatan, kelayakan operasional, serta mampu memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi jemaah selama perjalanan.
Selain transportasi antarkota, Timwas Haji DPR juga akan melakukan pengecekan terhadap operasional bus selawat di Kota Makkah.
Bus ini menjadi sarana transportasi utama yang menghubungkan hotel pemondokan jemaah dengan Masjidil Haram, sehingga keberadaannya sangat vital dalam mendukung aktivitas ibadah harian jemaah.
Danang menuturkan pengawasan paling ketat akan dilakukan pada fase puncak haji di Armuzna.
Tahapan perpindahan jemaah dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina dianggap sebagai titik paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji karena tingginya kepadatan manusia dalam waktu singkat.
Menurutnya, pemerintah telah menyusun jadwal perpindahan kloter secara rinci guna mengurangi potensi penumpukan jemaah.
Namun demikian, Timwas Haji DPR tetap ingin memastikan seluruh skema tersebut benar-benar berjalan efektif di lapangan.
“Karena padatnya, tiap-tiap kloter harus bergeser sesuai waktunya. Ini yang akan kita pastikan,” katanya.
Kondisi kepadatan di Muzdalifah juga menjadi perhatian serius. Timwas Haji DPR berencana mengevaluasi penerapan skema murur atau pola pengaturan perlintasan jemaah guna mengurai kemacetan dan mengurangi risiko penumpukan massa pada area tertentu.
Tidak hanya menyoroti layanan bagi jemaah reguler, Timwas Haji DPR juga memberi perhatian khusus terhadap jemaah sakit dan lanjut usia (lansia).
Danang menilai kelompok rentan tersebut membutuhkan perlakuan khusus, terutama terkait fasilitas transportasi dan pendampingan selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
Ia menyebut jemaah sakit maupun lansia pengguna kursi roda harus mendapatkan dukungan kendaraan khusus dan pendampingan memadai agar tetap dapat mengikuti seluruh rangkaian rukun haji, termasuk pelaksanaan wukuf di Arafah.
“Setiap jemaah haji Indonesia yang ada di sana harus bisa melaksanakan wukuf di Arafah serta rukun-rukun haji lainnya,” ujar Anggota Komisi V DPR RI ini.
Untuk memastikan layanan berjalan optimal, Timwas Haji DPR berencana meminta penjelasan rinci dari pemerintah Indonesia maupun otoritas Arab Saudi mengenai skema penanganan dan kontingensi bagi jemaah sakit serta lansia.
Langkah tersebut dilakukan agar negara benar-benar hadir menjamin hak seluruh jemaah tanpa terkecuali.
Danang menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya diukur dari kelancaran pelaksanaan ibadah, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menjamin keselamatan, kenyamanan, serta akses layanan yang merata bagi seluruh jemaah sejak keberangkatan hingga kepulangan ke Tanah Air.
“Yang jelas, kami ingin pemerintah melaksanakan kewajibannya kepada jemaah haji kita agar bisa menunaikan semua rukunnya,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
