WahanaNews.co | Politikus
Partai Demokrat Benny K Harman menyampaikan saran, agar halaman dan gedung
DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, "disulap" jadi rumah sakit darurat
Covid-19.
Baca Juga:
Basuki: Penundaan Kenaikan Tarif Tol Akibat Pandemi, Tak Selalu Salah Pemerintah
Anggota DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi (Awiek) menilai, saran
tersebut sekadar cari perhatian saja. Menurutnya, tidak rasional gedung DPR
dijadikan RS darurat.
"Itu hanya cara untuk menarik simpati publik aja.
Padahal rakyat sudah pintar, sudah rasional dan menggunakan logika. Kalau DPR
dijadikan RS Darurat dimana mau berkantor, kan DPR tidak tutup 100 persen,
nantinya akan ada usulan juga kantor pemerintahan jadi RS Darurat,"
ujarnya lewat pesan singkat, Jumat (9/7/2021).
Awiek mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah melakukan
pembahasan serius terkait RS darurat ini. Dia mengatakan, untuk rumah sakit
darurat bisa memanfaatkan hotel-hotel.
Baca Juga:
Sri Mulyani Sampaikan Perkembangan Perekonomian Indonesia 10 Tahun Terakhir
"Kami di Komisi VI sudah membahas dengan pertamedika
holding RS. Bahwa untuk RS darurat bisa memanfaatkan hotel-hotel yang sekarang
ini sepi pengunjung dari pada membangun baru. Kami sampaikan secara resmi di
rapat bukan di luaran," tuturnya.
Awiek menambahkan, dengan memanfaatkan hotel-hotel jadi RS
darurat bisa membantu pergerakan perekonomian. Sehingga, masalah kesehatan bisa
terselesaikan.
"Dengan memanfaatkan hotel-hotel tersebut atau
fasilitas lainnya, paling tidak dapat membantu menggerakkan ekonomi, sekaligus
membantu menyelesaikan kesehatan," pungkasnya.
Sementara Anggota DPR Fraksi PKB Luqman Hakim menilai saran
gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta dijadikan rumah sakit darurat tidak
menyelesaikan masalah. Menurutnya, secara prinsip perlu penambahan rumah sakit
darurat di banyak tempat terutama di Jawa dan Bali.
"Secara prinsip, perlu penambahan rumah sakit darurat
di banyak tempat, terutama di Jawa dan Bali. Tidak hanya di Jakarta. Di Jabar,
Jateng dan Jatim, tidak sedikit masyarakat yang kesulitan untuk mencari rumah
sakit untuk rawat inap Covid-19," katanya lewat pesan singkat, Jumat
(9/7/2021).
Luqman mendorong pemerintah harus segera melakukan upaya
menyiapkan fasilitas kesehatan yang dapat menampung lonjakan jumlah pasien
Covid-19 di Jawa dan Bali.
"Kalau hanya mengusulkan pembangunan rumah sakit darurat
di satu lokasi, misalnya di halaman gedung DPR/MPR, tidaklah menyelesaikan
masalah. Sangat tidak berimbang dengan kebutuhan fasitilas kesehatan yang naik
pesat di Jawa dan Bali," tuturnya.
"Jadi, kalau hanya satu lokasi yang diusulkan, yakni
halaman Gedung DPR/MPR, menurut saya usulan itu tidak serius dan tidak
dimaksudkan untuk mengatasi lonjakan Covid-19," sambungnya.
Dia menambahkan, selain penambahan rumah sakit darurat,
pemerintah harus sungguh-sungguh memperketat pembatasan mobilitas warga untuk memutus
mata rantai penyebaran Covid-19. "Saya melihat, upaya pembatasan mobilitas
warga yang dilakukan sejak PPKM Darurat berlaku, masih sangat kurang,"
kata Luqman.
Lebih lanjut, yang juga harus dilakukan pemerintah untuk
menangani Covid-19 adalah menggenjot vaksinasi. Dia mengatakan, penyediaan
fasilitas kesehatan dan pembatasan mobilitas warga hanya menolong situasi
jangka pendek. Untuk memastikan Covid-19 ini selesai, maka kuncinya vaksinasi.
"Target 181,5 juta warga tervaksin, harus segera
direalisasikan. Jika dalam waktu enam bulan target ini tercapai, maka bangsa
Indonesia akan keluar dari pandemi awal tahun 2022," pungkasnya.
Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut, bahwa prinsipnya DPR
siap membantu penanganan Covid-19.
"Prinsipnya kami akan membantu karena ini kepedulian
bersama atas masalah kemanusiaan," katanya kepada merdeka.com, Jumat
(9/7/2021).
Indra mengatakan, lokasi yang tepat untuk dijadikan RS
darurat kemungkinan di halaman DPR saja. Kata dia, tidak mungkin bila gedung
DPR yang disulap jadi RS darurat.
"Tentu yang aman di halaman,karena kan juga ada
prasyarat limbah infeksius yang tidak mudah jika dalam gedung yang tidak
dirancang untuk RS," ucapnya.
Indra mengungkapkan, pihaknya sudah bersurat soal perbantuan
penanganan Covid ke Kemenkes. Kata dia, yang paling prioritas ialah halaman DPR
dijadikan vaksinasi publik. Kemungkinan setelahnya baru RS darurat.
"Iya (sudah bersurat) yang prioritas ada untuk
vaksinasi publik dulu karena itu juga cukup serius," pungkasnya. [dhn]
