WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran merespons serius potensi darurat sampah di Kota Bandung akibat pembatasan kuota pembuangan ke TPA Sarimukti.
MARTABAT menilai langkah Pemerintah Kota Bandung yang mendorong peningkatan pengolahan sampah melalui teknologi refuse derived fuel (RDF), biodigester, dan insinerator perlu ditempatkan sebagai jalan transisi strategis, bukan solusi instan yang setengah hati.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo–Gibran Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Masa Depan Danau Toba Berkelanjutan
Menurut organisasi ini, krisis sampah harus dijawab dengan keberanian reformasi tata kelola, konsistensi kebijakan, serta keterlibatan aktif masyarakat dari hulu hingga hilir.
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa lonjakan target RDF hingga 200 ton per hari merupakan langkah progresif, namun harus diiringi kesiapan teknologi dan manajemen yang matang.
“RDF, biodigester, dan insinerator itu bukan tujuan akhir. Ini adalah jembatan menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, berkelanjutan, dan berkeadilan lingkungan,” kata Tohom, Senin (5/1/2026).
Baca Juga:
InJourney Airports Permak Bandara Soekarno-Hatta, MARTABAT Prabowo–Gibran Sebut Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur Kota Global Buat Semua Kalangan
Tohom menilai pengakuan Wali Kota Bandung terkait belum optimalnya teknologi RDF harus dijadikan alarm kebijakan.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak pada euforia angka target, tetapi fokus pada keandalan operasional, standar emisi, dan kepastian rantai pasok.
“Kalau teknologinya belum siap, jangan dipaksakan tanpa peta jalan yang jelas. Transisi itu butuh fase uji, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penanganan titik-titik TPS rawan seperti Kobana dan Ciwastra sebagai ujian kepemimpinan di level eksekusi.
Menurutnya, penanganan TPS tidak cukup dengan penertiban sesaat, melainkan perlu integrasi antara pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan di tingkat kewilayahan.
“TPS rawan itu cermin kegagalan sistem. Kalau hanya dipadamkan sementara, krisis akan berulang,” tegasnya.
Tohom yang juga Pengamat Energi dan Lingkungan ini mengungkapkan bahwa pemanfaatan biodigester dan insinerator harus mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Ia mengingatkan risiko lingkungan jika standar teknologi dan pengawasan diabaikan.
“Insinerator bisa jadi solusi, tapi juga bisa jadi sumber masalah baru jika emisi dan residunya tidak dikelola dengan benar. Prinsipnya jelas: lingkungan dan kesehatan publik tidak boleh dikorbankan,” kata Tohom yang juga dikenal konsisten mengawal isu transisi energi dan keberlanjutan.
Lebih jauh, Tohom mendorong keterlibatan warga sebagai kunci keberhasilan. Program petugas pemilah di tingkat RW dinilainya tepat, namun harus diperkuat dengan edukasi berkelanjutan dan insentif yang adil.
“Sampah itu urusan bersama. Negara hadir lewat kebijakan dan fasilitas, rakyat hadir lewat disiplin dan partisipasi. Kalau ini bertemu, krisis bisa diubah jadi peluang,” ujarnya.
Tohom menyampaikan bahwa pengelolaan sampah ke depan harus diposisikan sebagai bagian dari agenda besar kedaulatan lingkungan nasional.
“Kita tidak boleh terus berlari di tempat. Transisi harus tegas arahnya, konsisten pelaksanaannya, dan berpihak pada masa depan generasi,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
