WahanaNews.co | Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menyatakan, data berbasis SDGs Desa dari seluruh Indonesia telah terkumpul hingga 60%.
Data-data tersebut akan digunakan sebagai landasan pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0% di tahun 2024.
Baca Juga:
Perebutan Kursi Senayan di Jawa Timur: Pertarungan Sengit Antara Petahana dan Pendatang Baru
“Alhamdulillah pendataan ini mencapai 60% kita yakin desa-desa kita memiliki potensi yang luar biasa. Kami optimistis dengan potensi itu target penanggulangan kemiskinan esktrim di 2024 akan tercapai,” ujar Abdul Halim Iskandar, saat penandatangan nota kesepahaman Perjanjian Kerja Bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Alor, Universitas Indonesia, PT. Mega Inovasi Organik (MIO), dan PT Flobamor di Jakarta, Selasa (26/10/2021).
Dia menjelaskan penuntasan kemiskinan ekstrim membutuhkan peta jalan (roadmap) yang jelas. Peta jalan ini harus didasarkan pada data-data mikro yang mengambarkan profile dari warga miskin esktrim.
Dengan demikian program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran.
Baca Juga:
Mendes PDTT Tinjau Desa di Pulau Terluar Aceh Besar
“Kita akan memberikan peta penyerangan. Jadi kemiskinan ekstrem harus kita serang bersama-sama. Kita tidak bisa menyerang dengan tepat kalau tidak punya peta yang bagus. Oleh karenanya Kemendes sejak tahun 2021 melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs desa,” katanya.
Gus Halim, panggilan akrab Abdul Halim Iskandar, menegaskan, pengentasan kemiskinan di level desa harus diselesaikan dengan terjun langsung ke lapangan.
Penanggulangan kemiskinan ekstrim tidak bisa dilakukan dari hanya sekadar menerima laporan dari daerah.
“Masalah kemiskinan harus kita lihat langsung di desa, tapi kalau kita melihat kemiskinan dari Jakarta, kita tidak akan merasakan langsung,” jelasnya.
Dia mengungkapkan arah pembangunan desa telah tertuang dengan jelas dalam SDGs Desa.
Hal ini diatur dalam 18 poin SDGs Desa sebagai modal untuk menyelesaikan pembangunan di desa, salah satunya adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
“Arah pembangunan desa sudah sangat jelas dengan SDGs Desa. Kita bicara desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, bicara tentang sanitasi sampai pada bicara tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif,” katanya.
Kendati demikian Gus Halim menegaskan jika arah pembangunan desa tidak boleh keluar dari akar budaya desa. Pembangunan desa harus berdasarkan potensi kultural budaya desa.
“Saya sepakat betul dengan pak Gubernur, makanya kemana-mana saya selalu mengatakan jangan sekali kali kita merencanakan pembangunan keluar dari akar budaya desa,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat, menjelaskan bahwa desa adalah cerminan Indonesia.
Baik buruknya kondisi negara ini dapat dilihat dari begaimana desa tertata dan dimanfaatkan potensinya oleh pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh.
“Saya melihat desa adalah wajah Indonesia. Bila desanya miskin maka Republik Indonesia juga miskin, jika desa di Indonesia sejahtera maka Indonesia juga sejahtera,” katanya.
Untuk diketahui, Nota Kesepahaman bersama dan Perjanjian Kerja Bersama yang ditandatangani Gus Menteri dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat berisi beberapa hal.
Di antaranya adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mental spiritual melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.
Acara penandatanganan Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Bersama ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Taufik Madjid, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Harlina Sulistyorini, dan pejabat lainnya.
Selain itu hadir pula Wakil Bupati Alor Imran Duru, Komisaris Utama Bank NTT Juvenile Judjana, Direktur Utama PT MIO Dippos Naldanro Simanjuntak, Direktur PT Flobamor Agustinus Zadriano Bokotei, Direktur Utama PT Charta Putra Indonesia Jayakarna Wahono, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kemenkeu Djoko Hendarto, Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan NTT PT PLN Syamsul Huda, dan Energy Lead Specialist of Global Green Institute Gusti Satria Wira Tenaya. [qnt]
