WahanaNews.co | Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, mengungkapkan jadwal reshuffle atau kocok ulang kabinet belum ada, walaupuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengusulkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.
"Belum ada (jadwal reshuffle kabinet)," ucap Pratikno pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (3/11).
Baca Juga:
Jokowi Panggil Sejumlah Tokoh di Tengah Isu Resuffle
Ia juga membantah kabar yang menyebutkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan menduduki jabatan Kepala Staf Presiden (KSP) setelah purna tugas atau pensiun pada akhir November 2021 mendatang.
Jenderal Andika Perkasa Calon Panglima TNI, DPR Gelar Uji Kelayakan
DPR menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai pencalonan Andika sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Baca Juga:
Nasdem Klaim Hubungan Jokowi-Surya Paloh Baik-baik Saja
"Presiden usulkan satu nama untuk mendapat persetujuan. Karena itu Pak Mensesneg, Presiden menyampaikan Surpres mengenai usulan calon Panglima atas nama Jenderal Andika Perkasa," ujar Ketua DPR Puan Maharani, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11).
Sebagai informasi, hasil survei Poltracking Indonesia menyatakan 59,3 persen responden menyetujui perombakan kabinet alias reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) di saat kepuasan terhadap pemerintah mencapai 67,4 persen.
"Terkait dengan kinerja kabinet, terdapat 59,3 persen publik yang menyatakan setuju (gabungan antara 10,5 sangat setuju dan 48,8 setuju) untuk dilakukan penggantian menteri di Kabinet Indonesia Maju," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha dalam konferensi pers virtual, Senin (25/10).
Sementara itu, 32,8 persen lainnya menyatakan tidak setuju Jokowi melakukan kocok ulang jajaran kabinet. Itu terdiri dari 28,1 persen responden yang tidak setuju dan 4,7 persen yang sangat tidak setuju. Sebanyak 7,9 persen lainnya tidak menjawab.
Menurut Hanta, dorongan reshuffle ini terkait dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah, yang merupakan indikator paling relevan untuk menilai kinerja sebuah pemerintahan.
Penilaian kepuasan publik ini memiliki konsekuensi serius setidaknya kepada dua hal. Konsekuensi pertama, kata Hanta, "Puas tidaknya publik mengindikasikan perlu tidaknya penggantian menteri (reshuffle) secara umum."
Konsekuensi kedua, lanjutnya, adalah pencarian terhadap calon presiden figur alternatif. [rin]
