WAHANANEWS.CO, JAKARTA - Survei potensi pergerakan angkutan lebaran yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, terjadi pergeseran preferensi pemudik. Sejak tahun 2024, angkutan umum menjadi moda transportasi, menggeser dominasi kendaraan pribadi dan sepeda motor.
Oleh sebab itu, di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, tradisi mudik tahun 2025 terancam tidak dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah.
Baca Juga:
Kuota Mudik Gratis Capai 100 Ribu Orang di Lebaran Tahun 2025 Ini
Hasil survei potensi pergerakan angkutan lebaran tahun 2024 menunjukkan:
- Kereta api antarkota: 39,32 juta orang (20,3 persen)
- Bus: 37,51 juta orang (19,37 persen)
Baca Juga:
Pemerintah Siap Gelontorkan Insentif Berupa Diskon Tiket Pesawat dan Tol Untuk Lebaran 2025
- Mobil pribadi: 35,42 juta orang (18,29 persen)
- Sepeda motor: 31,12 juta orang (16,07 persen)
Dampak Efisiensi Anggaran di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap angkutan umum, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan justru tidak menyelenggarakan program mudik gratis pada tahun 2025. Anggaran untuk program mudik gratis menggunakan bus, kereta api, dan kapal laut dipangkas demi efisiensi anggaran.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, keputusan ini tentu saja menuai kritik, mengingat program mudik gratis sangat membantu masyarakat miskin untuk merayakan Lebaran di kampung halaman.
"Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menekan angka kecelakaan," ujar Djoko dikutip dari Kompas.com, Selasa (4/3/2025).
Untuk diketahui, penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 2024, Kementerian BUMN menyediakan kuota mudik gratis untuk 80.125 pemudik.
Untuk menggantikan peran Kementerian Perhubungan, BUMN harus menyediakan kuota setidaknya dua kali lipat, yaitu sekitar 165.000 pemudik.
Namun, muncul keraguan apakah BUMN mampu menyediakan anggaran sebesar itu, mengingat mereka telah memiliki rencana kerja tahunan.
Selain itu, Perum Damri, PT KAI, dan PT Pelni juga menyatakan keberatan jika dibebankan program mudik gratis tanpa anggaran dari pemerintah. Djoko mengharapkan Menteri Perhubungan dapat memperjuangkan kembali anggaran untuk program mudik gratis kepada Menteri Keuangan dan Presiden.
Selain itu, perbaikan manajemen seperti pendaftaran melalui satu aplikasi dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap angkutan umum.
"Meskipun pemerintah memberikan potongan tarif tiket pesawat dan diskon tarif tol, biaya mudik tetap menjadi beban bagi masyarakat menengah ke bawah. Program mudik gratis yang selama ini dinikmati, kini terancam hilang," tutur Djoko.
Selain itu, akibat efisiensi anggaran, travel gelap diperkirakan akan marak, karena tidak adanya mudik gratis.
Oleh karena itu, dia mengharapkan pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam melancarkan arus mudik, seperti menertibkan pasar tumpah dan menyediakan angkutan lanjutan.
"Dengan adanya kondisi ini, masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini dapat menikmati mudik lebaran secara gratis, pada tahun 2025 ini peluangnya sangat berkurang," pungkas Djoko.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
