WAHANANEWS.CO, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis yang dijadwalkan mulai 6 Januari mendatang telah menjadi target para penipu. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan sosialisasi program tersebut.
Charles mengungkapkan keterkejutannya mengenai keterlibatan pihak swasta dalam kasus penipuan ini.
Baca Juga:
Sulbar Mulai Jalankan Program Makan Bergizi Gratis di Lima Sekolah dari TK hingga SLTA
"Sepengetahuan kami berdasarkan penjelasan dari BGN dalam rapat dengan Komisi IX DPR, pihak yang menyediakan makanan untuk dibagikan dalam program makan gratis bergizi ini adalah satuan pelaksana yang dikelola langsung oleh BGN," kata Charles pada wartawan, Kamis (2/1/2025).
Jadi, lanjutnya, tidak melibatkan katering swasta. Pengadaan bahan makanan untuk produksi pun dilakukan masing-masing satpel dengan melibatkan BUMDes atau Koperasi di wilayah masing-masing.
"Jadi, sekali lagi tidak ada peran katering swasta dalam produksi makanan tersebut," tegasnya.
Baca Juga:
Pemkot Tangsel Terapkan Program Makan Bergizi Gratis untuk Siswa dan Masyarakat Miskin
"Saran kami informasi ini harus disosialisasikan dengan baik agar tidak ada lagi korban yang terkena penipuan semacam ini," tambahnya.
Politisi PDIP ini juga menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat dan peran aktif aparat penegak hukum.
"Masyarakat juga harus waspada akan banyaknya modus penipuan seperti ini. Mohon bisa mendapatkan informasi terkait program pemerintah melalui kanal-kanal resmi seperti kementerian dan lembaga negara lainnya," katanya.
"Ke depan, kami juga meminta pihak penegak hukum di masing-masing wilayah untuk proaktif melakukan penyelidikan terhadap modus penipuan seperti ini," sambungnya.
Di Bojonegoro, lima pengusaha katering nyaris menjadi korban penipuan melalui surat palsu yang mengatasnamakan TNI.
Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim menjelaskan, "Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim."
"Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.
Sementara itu, di Kota Kediri, kasus serupa terjadi dengan skala lebih besar.
Sebanyak 72 pengusaha makanan menjadi target penipuan dengan diminta menyetor uang jaminan untuk mendapatkan pesanan makanan program tersebut.
Para penipu menggunakan nama petinggi TNI untuk meyakinkan korban melalui kelompok masyarakat (pokmas).
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
