WahanaNews.co, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeinginan mempercepat proses pembangunan di Papua.
Saat ini, pemerintah sedang merancang program-program yang akan diimplementasikan.
Baca Juga:
Aktivis HAM Esra Mandosir Meninggal Dunia, LP3BH Manokwari Sebut Kematiannya Diduga Tidak Wajar
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pemerintah akan menerapkan pendekatan kesejahteraan di Papua. Program-program percepatan pembangunan di Papua dijadwalkan untuk dimulai sejak tahun ini.
"Bappenas bertanggung jawab dalam penyusunan program percepatan pembangunan Papua. Kami akan mengadopsi pendekatan kesejahteraan di sana. Jadi, saya melaporkan bahwa implementasi program-program ini akan dimulai tahun ini," ungkap Suharso setelah menghadiri rapat terbatas dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).
Dia menjelaskan bahwa pendekatan kesejahteraan yang dimaksud mencakup peningkatan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan bidang lainnya.
Baca Juga:
Langkah Pengamanan Menjelang Pilkada Serentak, Asistensi Operasi Damai Cartenz di Intan Jaya
Seluruh kementerian dan lembaga terkait diwajibkan untuk memasukkan program-program yang berkaitan dengan Papua ke dalam anggaran dan rencana kerja mereka.
"Nanti anggarannya itu akan di-insert dalam kementerian dan lembaga," sebut Jokowi.
Jokowi, kata Suharso, juga ingin memastikan pendekatan keamanan bisa dilakukan di wilayah Papua, khususnya yang rawan konflik.
"Keamanan itu juga diberikan perhatian secara khusus, karena untuk menjamin kedamaian di Papua," ujar Suharso.
Dalam waktu dekat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Papua untuk memantau kemajuan program tersebut. Ma'ruf Amin akan bertindak sebagai koordinator pelaksana dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan di Papua.
Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai alokasi anggaran khusus untuk operasi di Papua.
Dia menjelaskan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan juga turut membahas hal tersebut.
"Kami membahas alokasi anggaran untuk operasi khusus di Papua, dan nanti akan melibatkan Menhan dan Kasum TNI," kata Kartika secara singkat.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
