WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menjadi pemimpin berarti siap dihantam kritik, hujatan, bahkan fitnah, namun semua itu, menurut Presiden Prabowo Subianto, tidak boleh sedikit pun menggerus semangat kerja untuk melayani rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi di lokasi pembangunan Rumah Hunian Danantara, Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2025).
Baca Juga:
Target Renovasi 2 Juta Rumah, Pemerintah Siapkan Badan Khusus Perumahan
Dalam arahannya, Prabowo menyinggung kecenderungan sebagian pihak yang kerap memandang setiap langkah pemerintah dari sisi negatif, termasuk ketika pejabat negara hadir langsung di lokasi bencana.
Ia menilai pemerintah sering disalahkan dalam dua posisi yang sama-sama serba salah, yakni saat hadir dianggap pencitraan, sementara ketika tidak datang dinilai abai terhadap penderitaan rakyat.
Kehadiran pemimpin di daerah terdampak, kata Prabowo, justru dimaksudkan untuk melihat kondisi nyata, memahami kekurangan, serta mencari solusi yang bisa segera dijalankan demi membantu masyarakat.
Baca Juga:
Tambahan PNBP Rp 6,62 Triliun, Pemerintah Optimistis Tekan Defisit APBN
"Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat kan begitu," kata Prabowo.
Dengan turun langsung dan bertemu kepala daerah, pemerintah pusat dinilainya dapat memperoleh gambaran kebutuhan yang lebih konkret serta memastikan persoalan di lapangan benar-benar dipahami.
"Saya datang ketemu gubernur, gubernur sampaikan kita butuh ini, kita itu, Pak ada usul ini, ada saya tahu langsung saya bisa cek, kan begitu ceritanya," ujarnya.
Prabowo kemudian mengingatkan para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah bahwa kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab seorang pemimpin.
Namun, kritik tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi dan kehati-hatian dalam bekerja, bukan alasan untuk berhenti atau melemahkan tekad melayani masyarakat.
Ia menegaskan pola kerja pemerintah saat ini bertumpu pada bukti dan hasil nyata, bukan sekadar seremonial atau formalitas belaka.
"Kita sekarang dalam rangka membuktikan. Jadi kalau ada menteri-menteri, pejabat turun, itu dia tidak turun untuk wisata," ucap Prabowo.
Menurutnya, kehadiran pejabat di lapangan adalah untuk melihat langsung kondisi, mencatat persoalan, memahami situasi, dan mengambil keputusan yang memang dibutuhkan rakyat.
"Dia datang dia melihat, mencatat, mengerti mengambil keputusan, kan demikian," lanjutnya.
Lebih jauh, Prabowo menekankan bahwa tujuan utama pemerintah adalah meringankan beban dan penderitaan masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air.
Beragam kritik dan komentar negatif dipandangnya sebagai pengingat agar pemerintah tetap waspada, namun tidak akan menghalangi kerja negara dalam mengurus kepentingan nasional.
"Tugas kita, saya, walaupun tidak sehari-hari sama saudara ya, saya di pusat ya, saya berpikir bagaimana saya atasi ini, membantu saudara di lapangan," tutur Prabowo.
Ia menutup arahannya dengan menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap memikul tanggung jawab besar untuk mengurus nasib ratusan juta rakyat Indonesia secara menyeluruh.
"Tetapi sementara nasib 280 juta rakyat Indonesia tetap harus kita urus secara nasional," tutup Prabowo.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini].
