WahanaNews.co | Ketua
DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk mempercepat pencairan bantuan bagi
para pekerja terdampak pandemi COVID-19.
Baca Juga:
Puan Maharani Lihat Sinyal, Cepat atau Lambat Bakal Terjadi Reshuffle
Menurutnya, bantuan lewat program Bantuan Subsidi Upah (BSU)
harus sudah cair pekan ini.
"Masa PPKM ini sudah masuk sebulan, artinya subsidi
untuk upah bulanan (BSU) pekerja terdampak seharusnya sudah cair," kata
Puan, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/8/2021).
Mantan Menko PMK ini memahami proses admnistrasi dan
validasi data calon penerima yang memerlukan waktu. Namun, hendaknya waktu
tersebut tidak boleh melebihi tenggat sebulan setelah PPKM dibelakukan.
Baca Juga:
Puan Berharap Masyarakat Mendapatkan Fasilitas Kesehatan yang Setara
"Bantuan tersebut harus sudah masuk ke rekening pekerja
dalam pekan ini. Tidak boleh molor sampai pekan depan, karena ini berkaitan
dengan dapur para pekerja," ujarnya.
Selain itu, Puan juga meminta pemerintah mendengarkan
suara-suara pekerja yang merasa belum terakomodir dengan program BSU ini.
"BSU ini harus memenuhi asas keadilan bagi semua
pekerja terdampak yang sudah memenuhi kriteria," kata perempuan pertama
yang menjabat Ketua DPR ini.
Lebih lanjut, Puan mengusulkan pemerintah segera menjalankan
kembali program Kartu Prakerja di bawah koorindasi Kemenko Perekonomian ini.
Menurutnya, Kartu Prakerja gelombang berikutnya harus segera berjalan untuk
menyasar para pencari kerja ataupun pekerja yang kena PHK selama masa PPKM
darurat dan PPKM Level 3-4.
"Apapun proses administrasi untuk realisasi program ini
harus mempertimbangkan desakan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa
tunda," kata Puan.
Untuk diketahui, pemerintah kembali mengadakan BSU untuk
para pekerja di masa PPKM level 3-4 ini. Bantuan itu diberikan kepada pekerja
yang bergaji maksimal Rp 3,5 juta/bulan, terdaftar di BP Jamsostek dan bekerja
di wilayah PPKM Level 3-4. Besaran bantuan adalah Rp 1 juta per pekerja untuk
dua bulan, yakni Juli dan Agustus 2021.
Distribusi Vaksin Tak
Boleh Tersendat
Selain itu, Puan juga mengapresiasi kebijakan pemerintah
yang semakin mempermudah warga untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Namun,
menurut Puan, kemudahan akses ini harus dibarengi dengan pasokan dan distribusi
vaksin yang semakin lancar.
"Kalau akses vaksin telah diperluas untuk warga yang
belum punya NIK serta warga rentan, dan sebelumnya juga anak di atas 12 tahun
sudah boleh divaksin, berarti sasaran vaksinasi semakin luas. Karena itu,
pasokan dan distribusinya tidak boleh tersendat, justru harus semakin
lancar," ujarnya.
Mantan Menko PMK ini berharap ke depan tidak ada lagi laporan
tentang keterbatasan stok vaksin di daerah yang mengakibatkan proses vaksinasi
menjadi tersendat atau bahkan terhenti.
Apalagi, kata Puan, pemerintah mengatakan saat ini total
vaksin yang sudah beredar di daerah dan sebagiannya siap didistribusikan
berjumlah 100,9 juta dosis vaksin.
"Jumlah stok vaksin itu seharusnya aman untuk beberapa
waktu ke depan, tapi kalau ada laporan stok vaksin di daerah kosong, berarti
ada yang harus dibenahi dalam sistem data stok vaksin," ucapnya.
Puan mengatakan, tidak boleh ada jeda waktu yang terlalu
lama antara proses data stok vaksin yang riil di lapangan, dengan data stok
yang dipantau di pusat.
"Jangan sampai nanti data stok riil vaksin di lapangan
sudah habis, tapi data yang terpantau di pusat masih cukup. Jadi delay input
datanya tidak boleh terlalu lama," kata Puan.
"Atau kalau perlu dibuat sistem data yang real time,
sehingga kondisi stok sebenarnya di lapangan bisa terpantau setiap waktu dari
pusat," lanjutnya.
Menurut Puan, sistem data stok vaksin yang baik tentu akan
membantu mempercepat proses vaksinasi itu sendiri. "Jadi jangan abaikan
hal-hal teknis seperti ini. Kalau hal teknis menjadi kendala, segera
diperbaiki," tutur Puan. [qnt]
